Jokowi Diminta Tunggu Hasil Uji Klinis Sebelum Vaksinasi COVID-19

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) prihatin melihat langkah pemerintah dalam menanggulangi penyebaran COVID-19. Pemerintah dinilai tidak sistematis dan komprehensif menentukan urutan kerja penanggulangan COVID-19.

Politikus PKS Mulyanto mengatakan, meskipun banyak tim dan satgas yang dibentuk tapi kordinasi sangat lemah. Alhasil upaya penanggulangan COVID-19 menjadi berlarut-larut.

"Penanggulangan COVID-19 ini harus benar-benar berorientasi kepada manusia, karena ini adalah masalah kesehatan, bahkan darurat kesehatan. Jadi yang menjadi fokus dan prioritas adalah bidang kesehatan. Bukan ekonomi atau yang lainnya," kata Mulyanto dalam keterangannya, Sabtu (24/10).

Baca Juga:

Masker, Dari Aneh Hingga Jadi Sebuah Item Fesyen

Mulyanto menambahkan, kebijakan, strategi dan program penanggulangan COVID-19 harus berbasis riset alias evidence based approach. Tidak boleh sembarang atau sekedar perkiraan. Tindakan yang dilakukan harus tepat, akurat dan tidak tergesa-gesa. Sehingga mendapat penerimaan publik yang luas karena memberi ketentraman di masyarakat.

"Pemerintah tidak boleh terburu-buru apalagi ugal-ugalan. Harus bertahap sesuai abjadiah. Kalau pembentukan RUU Cipta Kerja ngebut, masak urusan pengadaan vaksin dan nyawa manusia juga mau dilaksanakan dengan tabrak sana tabrak sini. Harus clear dahulu hasil dari uji klinis tahap ketiga tersebut," ujarnya.

Kemudian, lanjut Mulyanto, BPOM juga harus menerbitkan izin edar, sehingga tervalidasi, bahwa vaksin yang telah selesai tuntas uji klinis tersebut memang benar-benar efektif sebagai vaksin COVID-19 dan aman bagi kesehatan.

"Agar tidak ada efek samping yang berarti," imbuh anggota Komisi VII DPR ini.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Bidang Industri dan Pembangunan ini, meminta pemerintah memperhatikan aspek kehalalan dari vaksin tersebut. Dengan begitu, kata dia, masyarakat merasa aman dari segi keyakinan relijius mereka.

"Kalau efikasinya belum jelas, keamanannya belum meyakinkan, juga kehalalannya belum diketahui, namun vaksin tersebut langsung diedarkan, maka ini akan bikin gaduh lagi di dalam masyarakat. Sebaiknya pemerintah stop ugal-ugalan dan jangan bikin gaduh. Masyarakat bukan kelinci percobaan," kata Mulyanto. (Pon)

Baca Juga:

Pemkot Depok Mulai Data Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan untuk Vaksinasi COVID-19