Jokowi Diminta Jelaskan Secara Rinci Perkembangan Baru di Papua

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 30 Agustus 2019
Jokowi Diminta Jelaskan Secara Rinci Perkembangan Baru di Papua

Gedung Pos dan Gedung Telkomsel terbakar di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019). ANTARA/Hendrina Dian Kadapi/aa

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo diminta menjelaskan secara rinci soal rencana-rencana dan tindakan-tindakan ke depan yang sudah dan akan diambil dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terkait kerusuhan yang terjadi di Papua.

"Perkembangan terbaru di Papua memerlukan langkah-langkah yang luar biasa dari Presiden, tidak bisa Presiden hanya mengeluarkan himbauan-himbauan yang datar dalam situasi seperti sekarang," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat (30/8).

Baca Juga

Aksi Rusuh Kembali Terjadi di Papua, 6 Petugas Keamanan Terluka

Jokowi dinilai menyampaikan pesan yang sampai ke hati masyarakat khususnya masyarakat Papua yang menganggap bahwa ada yang tidak beres dalam melihat Papua.

Karena itu, Presiden juga harus mewakili seluruh bangsa Indonesia dan menjelaskan secara gamblang rencana-rencana dan tindakan-tindakan ke depan yang sudah dan akan diambil dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat.

"Sambil tentunya mendengar apa yang sekarang dalam jangka pendek dituntut masyarakat dan lalu kemudian kita mencoba membangun pengertian jangka panjang tentang keadaan kita," ujarnya.

Asap membubung ke langit dari sejumlah bangunan yang terbakar saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019). ANTARA FOTO/Indrayadi TH/wpa/wsj.

Fahri menilai Presiden terlalu datar membuat pernyataan, sementara orang sudah bertindak jauh termasuk adanya pihak-pihak yang mencoba menginternasionalisasi persoalan ini dan jangan sampai kita menyesal karena terlambat.

Karena itu dia meminta Presiden perlu mengambil langkah-langkah yang luar biasa karena persoalan ini bukan persoalan kecil.

"Kalau dianggap kecil, itu salah. Persoalan ini ada akar terdalamnya ya, dan akar terdalamnya itu ada dalam hati yang tidak mudah kita baca dengan kasat mata," jelasnya.

Dia menilai ini adalah tugas berat pemimpin Indonesia, karena memiliki luas wilayah dan disparitas, baik fisik maupun non-fisik yang tidak kecil.

Baca Juga

Kemenkominfo Perpanjang Pembatasan Internet di Papua

Fahri menegaskan bahwa jarak antara Jakarta dan Papua itu tidak mengandung jarak fisik, tetapi juga mengandung jarak-jarak lain, termasuk jarak psikologis yang semuanya harus dijembatani dengan rencana-rencana yang luar biasa.

"Sekali lagi, pihak yang bermain di kasus Papua selalu banyak, terutama pihak internasional yang selalu ingin agar kedamaian dan stabilitas di Papua itu tidak pernah selesai," ujarnya. (*)

#Papua #Fahri Hamzah #Demo Rusuh
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Aparat gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 meningkatkan langkah pengamanan dengan melaksanakan olah TKP lanjutan, patroli gabungan, serta razia di sejumlah titik
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 Desember 2025
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pengembangan tanaman berbasis komoditas di Papua.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Indonesia
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN untuk menambah hingga 2.500 SPPG yang menyasar 750 ribu penerima manfaat, diperkirakan mencapai Rp 25 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Indonesia
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pembangunan lumbung pangan di Papua. Hal itu menjadi pelajaran dari berbagai bencana alam yang melanda Indonesia.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Indonesia
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Presiden RI, Prabowo Subianto, menargetkan 2.500 SPPG di Papua bisa beroperasi penuh pada 17 Agustus 2026.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Indonesia
Polisi Cari Pola dan Model Pengamanan Unjuk Rasa Yang Paling Humanis
Polri tidak ingin tergesa-gesa dalam menetapkan regulasi baru yang akan diterapkan secara nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
Polisi Cari Pola dan Model Pengamanan Unjuk Rasa Yang Paling Humanis
Indonesia
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, akan dikenakan sanksi tegas bagi rumah sakit yang diduga menolak pasien.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Bagikan