Jokowi Diminta Jelaskan Secara Rinci Perkembangan Baru di Papua

Gedung Pos dan Gedung Telkomsel terbakar di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019). ANTARA/Hendrina Dian Kadapi/aa
Merahputih.com - Presiden Joko Widodo diminta menjelaskan secara rinci soal rencana-rencana dan tindakan-tindakan ke depan yang sudah dan akan diambil dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terkait kerusuhan yang terjadi di Papua.
"Perkembangan terbaru di Papua memerlukan langkah-langkah yang luar biasa dari Presiden, tidak bisa Presiden hanya mengeluarkan himbauan-himbauan yang datar dalam situasi seperti sekarang," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Jakarta, Jumat (30/8).
Baca Juga
Aksi Rusuh Kembali Terjadi di Papua, 6 Petugas Keamanan Terluka
Jokowi dinilai menyampaikan pesan yang sampai ke hati masyarakat khususnya masyarakat Papua yang menganggap bahwa ada yang tidak beres dalam melihat Papua.
Karena itu, Presiden juga harus mewakili seluruh bangsa Indonesia dan menjelaskan secara gamblang rencana-rencana dan tindakan-tindakan ke depan yang sudah dan akan diambil dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat.
"Sambil tentunya mendengar apa yang sekarang dalam jangka pendek dituntut masyarakat dan lalu kemudian kita mencoba membangun pengertian jangka panjang tentang keadaan kita," ujarnya.

Fahri menilai Presiden terlalu datar membuat pernyataan, sementara orang sudah bertindak jauh termasuk adanya pihak-pihak yang mencoba menginternasionalisasi persoalan ini dan jangan sampai kita menyesal karena terlambat.
Karena itu dia meminta Presiden perlu mengambil langkah-langkah yang luar biasa karena persoalan ini bukan persoalan kecil.
"Kalau dianggap kecil, itu salah. Persoalan ini ada akar terdalamnya ya, dan akar terdalamnya itu ada dalam hati yang tidak mudah kita baca dengan kasat mata," jelasnya.
Dia menilai ini adalah tugas berat pemimpin Indonesia, karena memiliki luas wilayah dan disparitas, baik fisik maupun non-fisik yang tidak kecil.
Baca Juga
Fahri menegaskan bahwa jarak antara Jakarta dan Papua itu tidak mengandung jarak fisik, tetapi juga mengandung jarak-jarak lain, termasuk jarak psikologis yang semuanya harus dijembatani dengan rencana-rencana yang luar biasa.
"Sekali lagi, pihak yang bermain di kasus Papua selalu banyak, terutama pihak internasional yang selalu ingin agar kedamaian dan stabilitas di Papua itu tidak pernah selesai," ujarnya. (*)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Prabowo Lantik Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, DPR: Peningkatan SDM Jadi Prioritas

Velix Wanggai Tegaskan Percepatan Pembangunan Papua Butuh Konsolidasi dari Pusat hingga Daerah

DPR Nilai Unjuk Rasa Anarkis Bukti Kegagalan Intelijen dan Koordinasi TNI-Polri Akibat Ego Sektoral

4 Jasad Korban Longsor Freeport Diterbangkan ke Jakarta, Termasuk 2 Ekspatriat

TNI-Polri Berhasil Evakuasi 5 Jenazah Pendulang Emas Korban KKB di Pedalaman Yahukimo

Mengintip Perbaikan Bangunan Gerbang Tol Dalam Kota Pasca Demo Rusuh Telan Biaya 80 Miliar

Kapolri Sebut Polisi di Lokasi Unjuk Rasa bukan untuk Batasi Demokrasi, Deteksi Penyusup yang Memprovokasi

Puluhan Anak Masih Ditahan Imbas Demo Agustus 2025, KPAI Sebut Ada Indikasi Mobilisasi Anak Secara Masif

KKB Papua Kembali Berulah Bakar Puskesmas Kiwirok, Berujung Kontak Senjata

Aksi Unjuk Rasa Sopir Tolak Penghentian Operasional Truk Tambang di Cigudeg Bogor
