Jokowi Diingatkan Berhitung Potensi Penjarahan 98 Terulang jika Lockdown

MerahPutih.com - Pengamat Kepolisian Neta S Pane mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memperhitungkan kebijakan lockdown di tengah wabah COVID-19 dengan perhitungan matang. Misalnya, ketersediaan stok pangan, jalur distribusi dan kondisi masyarakat bawah saat ini.

"Jika tidak hati hati lockdown bisa menimbulkan masalah baru, bahkan lebih parah dari situasi lockdown di India (terjadi kerusuhan)," kata Neta, dalam rilis yang diterima MerahPutih.com di Jakarta, Senin (30/3).

Neta menambahkan Indonesia pernah punya pengalaman penjarahan massal di era 1998. Dalam situasi lockdown, jika tidak hati hati dikhawatirkan bisa menimbulkan kesulitan bahan makanan dan kelaparan di lapisan bawah, terutama masyarakat pekerja harian dan pekerja serabutan.

Baca Juga:

Terjawab! Ini Alasan Jokowi Ngotot Belum Mau Lockdown Atasi COVID-19

"Bisa-bisa yang muncul adalah aksi penjarahan, yang tidak hanya ke areal pertokoan tapi juga ke rumah orang orang yang dianggap kaya," tutur Presidium Indonesia Police Watch ini.

Contohnya, kata dia, para pekerja harian sudah pada ngeluh tidak ada order pekerjaan. Neta memperkirakan, jika mereka kelaparan dan tidak mendapat suplay makanan di tengah situasi lockdown, tentunya tidak hanya angka kriminal yang akan melonjak, tapi bisa bisa penjarahan dan penyerbuan ke sumber makanan dan ke sumber bahan pokok akan terjadi.

"Situasi ini yang perlu dicermati pemerintah, terutama Polri sebagai penjaga Kamtibmas agar situasi penjarahan 1998 tidak terulang," papar Neta.

Neta juga meminta Polri perlu mengantisipasi situasi Kamtibmas jika wabah virus COVID-19 masih berkepanjangan. Makin panjangnya masa krisis COVID-19 tentu akan memperburuk ekonomi buruh harian dan pekerja serabutan di kota-kota besar.

"Jika wabah COVID-19 terus berkepanjangan hingga puasa Ramadan dan Lebaran, dikhawatirkan akan muncul masalah baru yang sangat serius," jelas dia.

Baca Juga:

Karantina Wilayah Jabodetabek Akan Diputuskan Hari Ini

Di satu sisi, kebutuhan sosial ekonomi masyarakat akan meningkat dan tuntutan THR akan muncul, sementara industri sudah menerapkan stay at home, yang berdampak pada menurunnya produktifitas dan inkam perusahaan. Hal ini tentu akan menjadi masalah tersendiri.

"Bagaimana pun ini akan menjadi sebuah situasi yang sangat perlu diperhatikan pemerintah, terutama jajaran Polri agar tidak berdampak pada ancaman Kamtibmas," tutup Neta. (Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Diminta tidak Gegabah Terapkan Karantina Wilayah