Jokowi dan Lobi Semangkuk Soto

Ana AmaliaAna Amalia - Minggu, 15 Februari 2015
Jokowi dan Lobi Semangkuk Soto

ANTARA

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Akhir-akhir ini beredar kabar hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tengah memanas. Hal tersebut dipicu dari polemik soal pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hanura di Solo, Jawa Tengah Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri sama sekali tidak terlihat berbicara banyak, padahal keduanya duduk berhadapan.

Usai melakukan pertemuan dengan sejumlah elite politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesi Hebat (KIH) dirumah dinas Walikota Surakarta di Loji Gandrung, Presiden Joko Widodo bersama Megawati Soekarnoputri menyempatkan jajan soto ayam di kawasan Gading Solo pada Sabtu (14/2).

Megawati Soekarnoputri yang juga Presiden RI kelima tiba terlebih dahulu di lokasi, kemudian Presiden Joko Widodo dengan menggunakan mobil Toyota Innova berpelat H-8679-YY menyusul kemudian. Keduanya duduk di satu meja dan saling berhadap-hadapan dan terlihat sesekali saling berbicara dan menyapa.

 BACA JUGA: Wiranto: Munas Hanura Murni Pertemuan Kader, Tidak Ada Agenda Khusus

Presiden Joko Widodo sendiri memesan satu mangkuk soto dengan nasi separuh dan teh tawar. Di meja lain nampak sejumlah elite politik dari koalisi KIH yang juga tengah menyantap soto.

Lantas benarkan Presiden Joko Widodo menggunakan lobi semangkuk soto untuk mengurai perang dingin dengan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri?

Menanggapi hal tersebut analis politik senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai sebagai orang Jawa, Presiden Joko Widodo tentu memegang teguh fatsun atau ajaran politik Jawa.

"Saya yakin Jokowi pasti menghormati ibu Mega," kata Karyono saat dihubungi merahputih.com, Minggu (15/2).

Karyono yang juga mantan aktivis GMNI menambahkan sekaligus meyakini bahwa Presiden Joko Widodo akan tetap menghormati Ketua Umum DPP PDIP, sebab bagaimanapun juga Presiden Joko Widodo dibesarkan partai politik berlambang banteng dengan moncong putih tersebut.

BACA JUGA: Alasan Wiranto Terpilih Lagi jadi Ketua Umum Hanura

"Iya, saya nilai Jokowi sedang menyelesaikan masalah dengan cara-cara elegan dengan tidak menyinggung perasaan ibu Mega," sambung Karyono.

Masih kata Karyono ia juga yakin hubungan antara Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri masih dalam taraf normal dan sama sekali tidak terjadi ketegangan politik, sebagaimana banyak diwartakan media massa akhir-akhir ini.

"Saya yakin hubungan keduanya tetap baik, kalau ada perbedaan sikap dan pendapat dalam politik itu kan hal yang wajar," tandas Karyono.

Di tepi lain, Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (Sekjen PKB) Abdul Kadir Karding yang turut hadir dalam acara santap soto bersama menjelaskan bahwa hubungan antara Presiden Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri berlangsung dengan hangat dan cair.

"Bu Mega dan Pak Jokowi sudah seperti dahulu kala," kata Karding. (bhd)

#PDIP #Megawati Soekarnoputri #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ana Amalia

Happy life happy me

Berita Terkait

Indonesia
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Politisi PDI-P Deddy Sitorus menilai kericuhan dalam diskusi di UGM tidak lepas dari akumulasi kemarahan mahasiswa. Singgung posisi Budiman Sudjatmiko saat ini.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Kericuhan Diskusi di UGM, PDIP: Akumulasi Kemarahan Mahasiswa Sulit Dihindari
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai tantangan yang dihadapi Presiden Prabowo Subianto merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Sekjen PDIP: Tantangan Pemerintahan Prabowo Warisan Era Jokowi
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Megawati Tegaskan Indonesia Punya Posisi Di Tingkat Global, Kedaulatan Kelautan Jadi Kunci
Kekayaan biodiversitas laut Indonesia, dapat menjadi basis lahirnya industri farmasi, bioteknologi kelautan, energi baru terbarukan, ekonomi karbon biru, produksi pangan, dan berbagai inovasi masa depan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 23 Mei 2026
Megawati Tegaskan Indonesia Punya Posisi Di Tingkat Global, Kedaulatan Kelautan Jadi Kunci
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Bagikan