Johan Budi: Presiden Tak Campuri Soal Pergantian Ketua DPR
Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi SP. (MP/Rizki Fitrianto)
MerahPutih.com - Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Johan Budi SP menyatakan, presiden tidak akan mencampuri rencana pergantian Setya Novanto sebagai Ketua DPR.
Menurut dia, pemerintah menyerahkan sepenuhnya keputusan itu sesuai mekanisme yang ada di DPR.
"Dalam konteks ini domainnya legislatif, ya. Tentu presiden tidak ikut campur. Serahkan saja sepenuhnya ke DPR, mekanisme yang ada di DPR," kata Johan di sela-sela acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12).
Johan menuturkan, siapa pun yang akan terpilih menggantikan Setnov sebagai Ketua DPR, harus berpedoman pada mekanisme yang diatur di dalam lembaga legislatif dan partai politik pengusung.
Karena itu, mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, enggan mengomentari nama Aziz Syamsuddin yang ditunjuk Setnov sebagai penggantinya menjadi Ketua DPR.
"Siapa pun yang jadi, siapa pun yang melakukan proses itu, presiden menyerahkan mekanisme di DPR dan partai," pungkasnya.
Sebelumnya, politisi Golkar Yorrys Raweyai menyebut, penunjukan Azis sebagai Ketua DPR melalui surat yang ditandatangani Setnov telah merusak citra DPR dan Golkar. Bahkan, ia menegaskan hal itu sama saja dengan melindungi koruptor.
"Tapi yang jelas itu tidak boleh terjadi, karena akan merusak citra DPR dan Golkar. Ini sama saja melindungi koruptor," tegas Yorrys.
Diketahui, Ketua Umum Partai Golkar nonaktif Setya Novanto dikabarkan telah menunjuk Aziz Syamsuddin untuk menggantikan dia sebagai Ketua DPR. Hal tersebut lantaran, Setnov masih mendekam di Rutan KPK karena jadi tersangka kasus korupsi e-KTP. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Masa Transisi KUHP Baru Dinilai Rawan, DPR Wanti-Wanti Kekosongan Hukum