JK Wacanakan 'Lockdown', Pemerintah Merujuk Status Pandemi Corona WHO

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 12 Maret 2020
JK Wacanakan 'Lockdown', Pemerintah Merujuk Status Pandemi Corona WHO

Ketua PMI Jusuf Kalla (JK). (ANTARA/Fransiska Ninditya)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Pusat Jusuf Kalla (JK) mengakui penguncian diri suatu negara atau lockdown menjadi upaya efektif untuk meminimalkan penyebaran COVID-19. Bahkan, dia menyarankan pemerintah harus mulai mempertimbangkan pemberlakukan lockdown.

“Ya kalau diinstruksikan (di Indonesia) pasti bisa, tapi memang harus siap ekonominya, siap macam-macam,” kata JK, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/3).

Baca Juga:

WHO Umumkan Virus Corona sebagai Pandemi

Menurut JK, kebijakan lockdown bisa diterapkan di Indonesia selama Pemerintah mempersiapkan dampaknya, khususnya di bidang ekonomi. Kedisiplinan menjadi faktor penting bagi suatu negara dan masyarakatnya untuk mencegah penyebarluasan wabah COVID-19, seperti rajin menjaga kesehatan dan menjaga kontak dengan orang asing.

“Iya (efektif), salah satunya China berhasil memperlambat, (walaupun) tidak mencegah 100 persen, itu karena lockdown. Tapi ini negaranya negara yang sangat disiplin yang bisa melaksanakan itu,” tutur sosok yang dua kali menjabat Wakil Presiden RI itu.

Baca Juga:

PM Italia Tandatangani Lockdown Akibat Corona

Hingga saat ini sebagaimana dilaporkan Antara, beberapa kota di Tiongkok dan Italia memberlakukan lockdown sebagai upaya untuk meminimalkan penyebaran COVID-19 di negara mereka.

Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organisation) atau WHO menyatakan COVID-19 telah menjadi pandemi dan meminta seluruh pemerintah di dunia untuk mengambil langkah mendesak dan agresif dalam mencegah dan menangani wabah tersebut.

KSP Moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam konferensi pers "Dampak Penyebaran COVID-19 terhadap Ekonomi Indonesia" di Kantor Staf Presiden di Jakarta, Kamis. (Rangga Pandu)

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai langkah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang resmi menyatakan virus Corona (COVID-19) sebagai pandemi kini menjadi rujukan pemerintah. Dia memastikan akan mengundang sejumlah pihak untuk mencegah wabah corona kian meluas.

"Jadi kita tidak bertumpu kepada Dinkes, Kemenkes, tapi juga bagaimana teman-teman yang tersebar di perguruan tinggi terutama yang ilmu kesehatan. Besok akan kita undang, agar persoalan ini menjadi masif kita bergerak," ujar dia, kepada wartawan di Kantor Instana Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (12/3).

Baca Juga:

Kasus Virus Corona Hampir Sentuh 100 Ribu, Tingkat Kematian Tertinggi di Italia

Menurut Moeldoko, KSP sedang mengundang semua potensi di perguruan tinggi, masyarakat, komunitas kesehatan, kumpulan dokter-dokter, untuk bersama menyelesaikan persoalan ini.

Moeldoko menegaskan Indonesia telah mempunyai protokol dalam mengantisipasi virus corona ini. Protokol yang disusun itu terbagi menjadi protokol kesehatan, protokol di area pendidikan, protokol area dan transportasi publik, hingga protokol komunikasi para pejabat.

"Yang paling penting, bukan hanya aturannya. Aturan sudah ada, tapi yang jauh lebih penting itu menjadi kesadaran bersama di masyarakat," tutup mantan Panglima TNI itu. (*/Knu)

Baca Juga:

Sehari 3 Kali Minum Ramuan Cegah Corona, Jokowi Mengeluh Harga Naik 4-5 Lipat

#Virus Corona #Jusuf Kalla
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Kelakar ke JK, Pramono Ogah Masuk Gorong-Gorong Saat Kerja Bakti
Pramono pun kembali meneruskan candaan tersebut dengan menyebut bahwa wartawan akan kaget jika melihatnya masuk ke dalam gorong-gorong.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 08 Februari 2026
Kelakar ke JK, Pramono Ogah Masuk Gorong-Gorong Saat Kerja Bakti
Indonesia
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Jusuf Kalla bicara soal pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. Menurutnya, jasa Soeharto lebih banyak dibanding kekurangannya.
Soffi Amira - Senin, 10 November 2025
Jusuf Kalla soal Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Ada Kekurangan, tapi Jasanya Lebih Banyak
Indonesia
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Komisi II DPR meminta pemerintah untuk menindak tegas mafia tanah di kasus lahan Jusuf Kalla.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
Komisi II DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Tanah dalam Kasus Lahan Jusuf Kalla
Indonesia
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Nusron Wahid buka suara terkait sengketa tanah seluas 16,4 hektare di Makassar, Sulawesi Selatan, yang memicu amarah mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Wisnu Cipto - Jumat, 07 November 2025
Eks Wapres JK Murka Gara-Gara Mafia Tanah, Ini Duduk Perkaranya Versi Kepala BPN
Indonesia
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
JK menegaskan klaim kepemilikan lahan seluas 16,5 hektare miliknya oleh pihak lain merupakan kebohongan dan rekayasa.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 November 2025
Eks Wapres JK Geram, Tanahnya di Makassar Jadi Korban Mafia Tanah
Indonesia
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Ketiganya membawa perspektif berbeda, tetapi saling melengkapi soal politik, spiritualitas, dan ekonomi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Jusuf Kalla, Nasaruddin Umar dan Arsjad Rasjid Serukan Perdamaian Dunia di Roma
Indonesia
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Jaksa eksekutor Kejari Jaksel masih mengalami kendala dalam menemukan keberadaan terpidana Silfester Matutina.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Berita Foto
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla berjabat tangan dengan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan (kanan) sebelum rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 11 September 2025
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari terpidana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Bagikan