Headline

JK Sebut Indonesia Butuh Akan Oposisi

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 19 Juli 2019
JK Sebut Indonesia Butuh Akan Oposisi

Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Indonesia, sebagai negara demokrasi, perlu memiliki keseimbangan dalam politik dengan adanya oposisi yang berfungsi sebagai pengawas Pemerintah.

Menanggapi adanya kemungkinan Partai Gerindra masuk ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Wapres mengatakan hal itu harus dibicarakan oleh kedua belah pihak.

Baca Juga: Pengamat Nilai Wacana Jokowi Gaet Oposisi Tidak Tepat

"Soal koalisi itu harus ditentukan oleh kedua belah pihak, baik oleh Gerindra apalagi pihak partai pemerintah. Ya nanti dilihat, tapi negeri ini demokrasi, perlu keseimbangan," katanya seperti dilansir Antara, Jumat (19/7).

Wakil Presiden Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Wakil Presiden Jusuf Kalla (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Sebelumnya dalam arahan kepada anggota legislatif terpilih dan kader dari Partai Nasdem, Wapres menekankan pentingnya keseimbangan dalam peran eksekutif, legislatif dan yudikatif di Indonesia.

Keseimbangan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan kritik dan pengawasan terhadap pemerintah melalui peran oposisi dan parlemen.

"Pemerintah juga bisa salah arah. Jadi mengkritik Pemerintah itu bagian juga upaya kita untuk memajukan bangsa yang seimbang. Tanpa pengawasan kepada Pemerintah, Pemerintah akan mengalami masalah-masalah jangka panjang," jelasnya.

Baca Juga: PM Li Keqiang Perintahkan Perusahaan Negaranya Pakai Tenaga Kerja Indonesia

Bagi partai koalisi yang berada di parlemen, Wapres juga berharap agar tetap melakukan pengawasan dan memberikan kritik yang membangun, meskipun partai tersebut berada dalam lingkup kekuasaan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"Sebagai bagian dari koalisi Pemerintah, partai tentu juga harus memberikan dukungan yang baik kepada Pemerintah. Tanpa dukungan itu, tentu sulit Pemerintah berjalan bersama-sama," ujarnya. (*)

Baca Juga: PKS Tetap Konsisten sebagai Oposisi Rezim Jokowi-JK

#Jusuf Kalla
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Jaksa eksekutor Kejari Jaksel masih mengalami kendala dalam menemukan keberadaan terpidana Silfester Matutina.
Wisnu Cipto - Minggu, 12 Oktober 2025
Cari Silfester Matutina Tak Ketemu, Jaksa Minta Tolong Pengacara Serahkan Jika Benar di Jakarta
Berita Foto
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla berjabat tangan dengan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan (kanan) sebelum rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 11 September 2025
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari terpidana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Indonesia
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
JK berharap seluruh perguruan tinggi di Indonesia mulai menanamkan ideologi yang tepat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
Indonesia
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Pada tingkat kasasi, vonis Silfester diperberat menjadi 1,5 tahun penjara. Namun, hingga saat ini, vonis hukuman penjara Silfester belum juga dieksekusi.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Indonesia
Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari
Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2012 mengatur pengaju atau pemohon PK harus hadir dalam persidangan.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Agustus 2025
Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari
Indonesia
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina tak kunjung ditahan meski sudah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus fitnah terhadap Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Frengky Aruan - Rabu, 13 Agustus 2025
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Indonesia
Prabowo Makan Siang Bareng Jusuf Kalla, Saling Bertukar Pikiran
Prabowo makan siang bareng Jusuf Kalla. Keduanya saling bertukar pikiran dan membahas isu strategis.
Soffi Amira - Selasa, 04 Februari 2025
Prabowo Makan Siang Bareng Jusuf Kalla, Saling Bertukar Pikiran
Indonesia
Ketum Golkar Pilih Bungkam Terkait Konflik JK Vs Agung Laksono di PMI
Bahlil lantas pergi tanpa mengomentari lebih jauh kisruh saling lapor antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Desember 2024
Ketum Golkar Pilih Bungkam Terkait Konflik JK Vs Agung Laksono di PMI
Bagikan