Jika Terbukti Langgar Etik, Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannuri Bakal Kena Sanksi Ini

Merahputih.com - Komisi Yudisial bisa menjaga marwah dan kehormatan pengadilan dalam perkara dibebaskannya Gregorius Ronald Tannur. KY juga diminta Tegakkan kode etik dan tindak tegas apabila terbukti ada pelanggaran. Karena, KY berkontribusi dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan terpercaya bagi masyarakat.

Diketahui Hakim Erintuah Damanik bukan sekali melakukan keputusan kontroversi seperti ini. Sebelumnya ia pernah memutus hambatan atau lepas dari hukum terhadap perkara dari Lily Yunita atas tuduhan tindak pidana pencucian uang senilai Rp 47,1 miliar terkait tanah seluas 9,8 hektar di Osowilangon Surabaya.

Lalu Erintuah juga pernah memvonis bebas Bekas Bupati Tapanuli Tengah Sukran Jamilan Tanjung terkait kasus penipuan terhadap seorang pengusaha bernama Yosua Marudut Tua Habeahan senilai Rp 450 juta.

Baca juga:

Putusan Bebas Ronald Tannur, Komisi III: Ada Indikasi 'Permainan'

“KY harus segera melakukan tindakan dan menggelar sidang kode etik bagi hakim yang terlibat. Jika memang bersalah maka kami minta beri sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dalam keterangannya, Selasa (30/7).

Sanksi atas pelanggaran kode etik hakim sendiri diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Ada tiga jenis sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Tingkat dan jenis sanksi akan diberikan dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan dan akibat dari pelanggaran yang dilakukan.

Baca juga:

Umpatan Politikus DPR Saat Pengacara Ungkapkan Kondisi Korban Ronald Tannur

Pangeran mengatakan, setiap kekurangan dalam proses hukum harus bisa diidentifikasi dan diperbaiki. Ini mencakup perbaikan prosedur, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum. "Serta penegakan sanksi terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran," terangnya.

Kasus penganiayaan yang dilakukan Ronald juga melukai banyak hati perempuan di Indonesia. Apa yang dilakukan Ronald dianggap merendahkan harga diri seorang perempuan dan membuat perempuan seperti subjek sebagai makhluk yang lemah.

“Jadi ini bukan hanya soal ketidakadilan dalam hukum saja, tapi juga menyangkut moral di mana perempuan diperlakukan begitu keji dan tidak berperasaan seperti itu. Sekali lagi, keadilan penegakan hukum pada kasus Dini harus clear,” ucap Pangeran.