Andika Pratama
MerahPutih.com - KontraS menilai pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan momentum strategis untuk menjaga agar KPK tetap menjadi lembaga yang independen dan kuat dalam menghadapi berbagai upaya menjadikan KPK sebagai lembaga yang lemah dan tidak independen.
Menurut Koordinator Kontras Yati Andriyani, sampai pada tahap pemilihan 20 calon pimpinan KPK masih hadir calon yang memiliki rekam jejak yang menghambat penegakan hukum, tidak patuh Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bahkan terdapat calon yang masih dalam proses penegakan kode etik di KPK.
Baca Juga
Fit and Proper Test Capim KPK Tepat Dilakukan Setelah Pelantikan Presiden
"Ke semua ini diwarnai indikasi adanya anggota pansel yang memiliki konflik kepentingan dengan capim yang diseleksi. KPK dalam bahaya," kata Yati dalam keterangan persnya, Senin (2/9).
Yati menilai tahapan-tahapan seleksi selama ini menunjukkan masukan masyarakat tidak didengar. Padahal UU KPK dan Keppres pembentukan pansel mensyaratkan pansel untuk mendengar suara masyarakat.
"Oleh karena itu harapan KPK bersih dan berintegritas ada di tangan Presiden Jokowi," jelas dia.
Apabila Presiden Jokowi hanya memberikan nama yang terbaik utamanya integritas dan rekam jejak yang bersih maka tidak ada pilihan bagi DPR selain memilih terbaik di antara yang bersih.
Baca Juga
Penolakan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Bertentangan dengan Semangat Antikorupsi
"Tetapi sebaliknya apabila Presiden Jokowi menyerahkan nama-nama capim yang tidak bersih dan berintegritas maka tidak mungkin DPR dapat memilih orang yang baik," ungkap Yati.
Korupsi adalah penyebab segala masalah dan akibatnya dirasakan semua orang, kurangnya biaya pendidikan, kesehatan dan bahkan mempengaruhi hidup dan keselamatan orang.
Oleh karena itu, tindakan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dinantikan dan sangat menentukan arah pemberantasan korupsi ke depan.
"Dengan ini kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk tidak meloloskan/menerima calon pimpinan KPK yang terbukti tidak berkualitas maupun berintegritas," jelas Yati.
Baca Juga
Ia meminta agar Jokowi mencoret calon pimpinan KPK yang tidak melaporkan harta kekayaannya, punya konflik kepentingan, dan rekam jejak buruk di masa lalu tidak diloloskan dalam seleksi.
"Jika ini tidak dilakukan, apakah Bapak Presiden akan dikenang sebagai Presiden yang melumpuhkan KPK?," papar dia. (Knu)
