Jika PAN Masuk Koalisi, Amien Rais Harus Dukung Jokowi

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 29 April 2019
Jika PAN Masuk Koalisi, Amien Rais Harus Dukung Jokowi

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan (MP/Kanugraha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bara Hasibuan menyebut kemungkinan besar partainya bakal merapat ke koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Jika benar, maka semua anggota wajib menurutinya. Hal ini berlaku juga bagi Ketua Dewan Pertimbangan PAN, Amien Rais.

"Itu semua ada mekanisme konstitusionalnya. Kalau sudah diputuskan, maka semua harus mengikuti," kata Bara saat acara diskusi di Jakarta, Senin (29/4).

Tak hanya kepada Amien Rais, hal ini berlaku juga bagi semua elite PAN. "Saya tegaskan, pemimpin utama itu adalah Ketua Umum (Zulkifli Hasan). Dimana-mana setiap umum yang menjalankan dan tanggungjawab adalah ketua umum. Termasuk yang menentukan kebijakan Amien Rais," jelas Bara.

amien rais
Amien Rais Usai mencoblos di TPS 123, Depok, Sleman. Foto: MP/Teresa Ika

Ia menganggap, kalau partai ingin berkembang, PAN harus kuat secara institusional. PAN juga tak bergantung kepada salah satu orang figur seperti Amien Rais. Ia yakin, PAN bisa melepaskan ketergantungan berlebihan kepada saorang figur.

"Yang harus dilihat adalah kepentingan bersama dan institusi," jelas Bara.

Bara mengakui, pengaruh Amien cukup besar di PAN. Namun, dia harus mengikuti aturan partai.

"Ia adalah tokoh sentral. Kita harus mempunyai ide-ide dasar, platform yang diperjuangkan. Tak ada personalisasi. Itulah yang harus dilakukan agar PAN di 2024 bisa mendapatkan suara yang lebih," jelas Bara. (Knu)

#Amien Rais #PAN
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Amien Rais, Refly Harun, dan Rismon Datangi PN Solo untuk Sidang Ijazah Palsu
Amien Rais mengatakan, sampai kapan pun, Jokowi tidak akan menunjukkan ijazahnya karena memang tidak punya ijazah.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Desember 2025
Amien Rais, Refly Harun, dan Rismon Datangi PN Solo untuk Sidang Ijazah Palsu
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Bagikan