Andika Pratama
MerahPutih.com - Sekjen Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Jhoni Allen Marbun mengakui, penunjukkan Moeldoko menjadi Ketua Umum untuk meredam dinasti politik yang diduga dilakukan oleh keluarga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut Jhonni, terlalu mendominasinya keluarga Presiden keenam itu di Demokrat sama saja melanggar aturan etika.
Baca Juga
Gandeng Eks Pimpinan KPK, Partai Demokrat Gugat Penggagas KLB ke PN Jakpus
"Kami meminta Moeldoko untuk memimpin perjuangan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang demokratis, terbuka, modern, akuntabel dan bermartabat," ujar Jhoni Allen di Jakarta, Jumat (12/3).
Jhoni juga mengatakan bahwa Moeldoko diminta oleh kader Demokrat untuk memimpin Partai Demokrat guna merekatkan dan menyatukan seluruh elemen partai, mulai dari pendiri, senior dan kader di seluruh Tanah Air tanpa kecuali.
"Menjemput semua yang tertinggal dan mengumpulkan semua yang berserak, adalah landasan Ketua Umum Moeldoko ketika menyetujui permintaan kader pada Jumat 5 Maret 2021," jelas Jhonni.
Pihaknya meyakini KLB adalah ajang terbaik untuk membebaskan DPD, DPC, anggota Fraksi dan kader dari berbagai beban selama dinasti Cikeas memimpin partai.
Semestinya, DPP harus memberi bantuan berbagai keperluan kepada DPD dan DPC dalam berkonsolidasi bukan memberatkan.
"Seperti kewajiban iuran, memangkas wewenang mereka sebagai pemimpin di tingkat DPD dan DPC," jelas Jhoni Allen.
Menurutnya, selama ini SBY telah membangun tirani politik sebagai penguasa tunggal guna memertahankan dinastinya melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang mematikan demokrasi dan hak-hak anggota.
Kemudian, lanjut Jhoni, SBY memberikan kekuasaan absolut kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk menunjuk dan memberhentikan pengurus DPD, DPC, calon bupati dan walikota serta menentukan koalisi pilkada di daerah.
Selain itu, bangunan tirani kekuasaan absolut keluarga Cikeas juga tergambar pada kudeta terhadap kewenangan anggota dan kader partai.
SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi dan AHY sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi dan AHY sebagai Ketua Umum, sedangkan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai Wakil Ketua Umum, Ketua Fraksi Demokrat DPR RI dan merangkap sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPR mewakili Fraksi Partai Demokrat.
Dia juga menduga, kekeliruan yang dilakukan SBY terjadi pada Kongres 2020 yaitu berupa pelanggaran terhadap UU Partai Politik No.2 tahun 2008 dan UU Partai Politik No.2 tahun 2011 yang ditandatangani sendiri oleh Presiden SBY.
"Pertama AD/ART dibuat di luar Kongres, kedua SBY menjadikan dirinya sebagai penguasa tunggal partai dengan jabatan sebagai Ketua Majelis Tinggi yang memiliki kewenangan melebihi kedaulatan anggota partai," jelas Jhoni. (Knu)
Baca Juga
