Jenderal Idham Azis Ancam Copot Anak Buahnya yang Pungut Biaya Penerimaan Anggota

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 12 Maret 2020
 Jenderal Idham Azis Ancam Copot Anak Buahnya yang Pungut Biaya Penerimaan Anggota

Kapolri Jenderal Idham Azis (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kapolri Jenderal Idham Azis kesal dengan masih adanya pungutan liar terkait penerimaan anggota Polri. Padahal, penerimaan anggota Polri baik di tingkat tamtama, bintara, perwira sumber sarjana maupun di Akpol semuanya gratis alias tanpa biaya.

Idham bahkan mengancam akan mencopot anak buahnya yang jadi panitia penerimaan anggota yang terbukti menerima suap.

Baca Juga:

Dua Penyerang Novel Ternyata Anggota Polisi, Kapolri Merasa Prihatin

"Saya langsung memberikan arahan kepada para anggota, khususnya yang terlibat langsung dalam penerimaan anggota Polri. Saya ingin rekrutmen Polri nantinya berjalan dengan penuh kejujuran," ucap Jenderal Idham ketiak membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) SDM Polri Tahun Anggaran 2020 di Pusdikmin Lemdiklat Polri, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/3).

Kapolri Idham Azis ancam copot anak buahnya yang terbukti menerima suap
Kapolri Jenderal Idham Azis ancam copot anak buahnya yang terbukti terima suap (Foto: antaranews)

Lebih lanjut, Kapolri tidak ingin berkembang sinyalemen dan kecurigaan masyarakat bahwa panitia tidak transparan.

Menurut Idham, penerimaan anggota Polri harus mengedepankan prinsip "Betah", yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.

Anggota di lingkup eksternal maupun internal Polri, lanjut Kapolri, harus bekerja sama dan menunjukkan sikap transparan dalam rekrutmen.

"Jadi, saya kembali tegaskan transparansi penerimaan anggota Polri harus jujur, dan yang utama adalah transparan. Koordinasi eksternal dan internal pun harus sama-sama menjaga agar penerimaan berjalan baik. Segera laporkan jika ada yang tidak transparan," katanya.

Idham juga mengingatkan agar tidak ada transaksi ”bayar-bayar” dalam rekrutmen demi membangun kualitas sumber daya yang unggul.

Baca Juga:

Kapolri Idham Azis Perintahkan Seluruh Anak Buahnya Tangkap Harun Masiku

Kapolri sebagaimana dilansir Antara menegaskan bahwa pihaknya bakal mencopot panitia yang diketahui melakukan transaksi ”bayar-bayar”

Dengan penerimaan yang memprioritaskan prinsip “Betah” ini, Idham berharap citra Polri akan makin baik, terutama karena perekrutan pun dijalankan dengan sebaik mungkin dan bisa menghasilkan anggota-anggota terbaik Polri, baik dari tamtama, bintara, perwira sumber sarjana, maupun Akpol.(*)

Baca Juga:

Kapolri Keluarkan Telegram Rahasia Larang Polisi Tampil Mewah

#Kapolri #Idham Azis #Polri #Tes Akpol
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Perintahkan Anak Buah Waspadai Cuaca Ektrem Saat Libur Nataru, Jangan Menyepelekan
Ancaman cuaca ekstrem hingga bencana yang bisa terjadi saat musim mudik Natal dan Tahun Baru 2026.
Alwan Ridha Ramdani - 26 menit lalu
Kapolri Perintahkan Anak Buah Waspadai Cuaca Ektrem Saat Libur Nataru, Jangan Menyepelekan
Indonesia
Pemerintah Sepakat Susun PP Pelaksanaan UU Kepolisian
Putusan MK hanya menguji sebagian penjelasan Pasal 28 UU Kepolisian, tanpa menyentuh ketentuan dalam UU ASN.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
Pemerintah Sepakat Susun PP Pelaksanaan UU Kepolisian
Indonesia
Ganti Citra Pengamanan Nataru 2026, Polri Fokus Perkuat Branding Penjaga Kedamaian Spiritual Sosial
Pengamanan Natal dan Tahun Baru tahun ini dirancang sebagai bentuk pelayanan menyeluruh kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Ganti Citra Pengamanan Nataru 2026, Polri Fokus Perkuat Branding Penjaga Kedamaian Spiritual Sosial
Indonesia
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku prihatin atas musibah yang menimpa para personel.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Mahkamah Konstitusi justru menekankan pentingnya penataan dan pembatasan kewenangan agar praktik penugasan dilakukan jelas, terukur, dan tidak tumpang tindih.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Putusan MK bukan Larangan Mutlak Penugasan Anggota Polri, Justru Perjelas Status dan Rantai Komando
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Bagikan