Jenderal Idham Azis Ancam Copot Anak Buahnya yang Pungut Biaya Penerimaan Anggota

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 12 Maret 2020
 Jenderal Idham Azis Ancam Copot Anak Buahnya yang Pungut Biaya Penerimaan Anggota

Kapolri Jenderal Idham Azis (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kapolri Jenderal Idham Azis kesal dengan masih adanya pungutan liar terkait penerimaan anggota Polri. Padahal, penerimaan anggota Polri baik di tingkat tamtama, bintara, perwira sumber sarjana maupun di Akpol semuanya gratis alias tanpa biaya.

Idham bahkan mengancam akan mencopot anak buahnya yang jadi panitia penerimaan anggota yang terbukti menerima suap.

Baca Juga:

Dua Penyerang Novel Ternyata Anggota Polisi, Kapolri Merasa Prihatin

"Saya langsung memberikan arahan kepada para anggota, khususnya yang terlibat langsung dalam penerimaan anggota Polri. Saya ingin rekrutmen Polri nantinya berjalan dengan penuh kejujuran," ucap Jenderal Idham ketiak membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) SDM Polri Tahun Anggaran 2020 di Pusdikmin Lemdiklat Polri, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/3).

Kapolri Idham Azis ancam copot anak buahnya yang terbukti menerima suap
Kapolri Jenderal Idham Azis ancam copot anak buahnya yang terbukti terima suap (Foto: antaranews)

Lebih lanjut, Kapolri tidak ingin berkembang sinyalemen dan kecurigaan masyarakat bahwa panitia tidak transparan.

Menurut Idham, penerimaan anggota Polri harus mengedepankan prinsip "Betah", yakni bersih, transparan, akuntabel, dan humanis.

Anggota di lingkup eksternal maupun internal Polri, lanjut Kapolri, harus bekerja sama dan menunjukkan sikap transparan dalam rekrutmen.

"Jadi, saya kembali tegaskan transparansi penerimaan anggota Polri harus jujur, dan yang utama adalah transparan. Koordinasi eksternal dan internal pun harus sama-sama menjaga agar penerimaan berjalan baik. Segera laporkan jika ada yang tidak transparan," katanya.

Idham juga mengingatkan agar tidak ada transaksi ”bayar-bayar” dalam rekrutmen demi membangun kualitas sumber daya yang unggul.

Baca Juga:

Kapolri Idham Azis Perintahkan Seluruh Anak Buahnya Tangkap Harun Masiku

Kapolri sebagaimana dilansir Antara menegaskan bahwa pihaknya bakal mencopot panitia yang diketahui melakukan transaksi ”bayar-bayar”

Dengan penerimaan yang memprioritaskan prinsip “Betah” ini, Idham berharap citra Polri akan makin baik, terutama karena perekrutan pun dijalankan dengan sebaik mungkin dan bisa menghasilkan anggota-anggota terbaik Polri, baik dari tamtama, bintara, perwira sumber sarjana, maupun Akpol.(*)

Baca Juga:

Kapolri Keluarkan Telegram Rahasia Larang Polisi Tampil Mewah

#Kapolri #Idham Azis #Polri #Tes Akpol
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Jelang HUT ke-81 RI, Prabowo Resmikan 3.395 Jembatan dan 3.000 Sumber Air
Jelang HUT ke-81 RI, Presiden Prabowo meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air yang dibangun TNI dan Polri di seluruh Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 13 Agustus 2026
Jelang HUT ke-81 RI, Prabowo Resmikan 3.395 Jembatan dan 3.000 Sumber Air
Indonesia
Resmikan Ribuan Jembatan dan Sumber Air, Presiden Prabowo: Kita Perlu Investasi Besar-besaran
Proyek infrastruktur seperti ini perlu dibangun untuk memberikan manfaat bagi rakyat.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Resmikan Ribuan Jembatan dan Sumber Air, Presiden Prabowo: Kita Perlu Investasi Besar-besaran
Indonesia
Prabowo Ingatkan Polri: jangan cuma Hadir di Pusat Perekonomian
Secara khusus, ia menyoroti kerja kepolisian yang dilakukan hingga ke wilayah terpencil dan desa.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Prabowo Ingatkan Polri: jangan cuma Hadir di Pusat Perekonomian
Indonesia
Resmikan Jembatan dan Sumber Mata Air, Begini Pidato Presiden Puji TNI dan Polri
Kepala Negara menyebut langkah yang diambil oleh TNI dan Polri itu merupakan sebuah misi mulia dan bentuk pengabdian kepada masyarakat Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
Resmikan Jembatan dan Sumber Mata Air, Begini Pidato Presiden Puji TNI dan Polri
Indonesia
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Sinergi harus tetap dilaksanakan secara terukur, profesional, sesuai kewenangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
DPR soal TNI Ikut Jaga Kamtibmas: Sinergi Boleh, tapi jangan Ambil Wewenang Polri
Indonesia
Dibidik KPK, Pejabat Bea Cukai Dedi Congor Sudah Tersangka di Polri Sejak 2023
Pejabat Bea Cukai Madya, Ahmad Dedi alias Dedi Congor, sudah ditetapkan tersangka gratifikasi oleh Polri sejak 2023.
Wisnu Cipto - Selasa, 11 Agustus 2026
Dibidik KPK, Pejabat Bea Cukai Dedi Congor Sudah Tersangka di Polri Sejak 2023
Indonesia
DPR Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Keamanan Jelang HUT Ke-81 RI
Mensesneg juga menyampaikan rapat yang membahas keamanan dan ketertiban itu juga diarahkan untuk persiapan Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
DPR Panggil Panglima TNI dan Kapolri Bahas Keamanan Jelang HUT Ke-81 RI
Indonesia
Polri Tepis Sertifikat Pramuka Garuda 'Jalur Tol' Jadi Polisi, Tetap Harus Lulus Seleksi
Polri menegaskan sertifikat Pramuka Garuda hanya dokumen pendukung seleksi. Calon anggota tetap wajib mengikuti tes sesuai aturan rekrutmen Polri.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Polri Tepis Sertifikat Pramuka Garuda 'Jalur Tol' Jadi Polisi, Tetap Harus Lulus Seleksi
Indonesia
Hanya 7 Profesi Sipil Boleh Punya Senjata Api di Indonesia, Cek Syarat dan Aturannya!
Polri menegaskan kepemilikan senjata api sipil di Indonesia hanya untuk profesi tertentu. Calon pemilik wajib lolos tes kesehatan, psikologi, sertifikat menembak, dan screening Polri.
Wisnu Cipto - Minggu, 09 Agustus 2026
Hanya 7 Profesi Sipil Boleh Punya Senjata Api di Indonesia, Cek Syarat dan Aturannya!
Indonesia
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Pergantian Kapolri merupakan bagian dari regenerasi organisasi yang wajar dan harus ditempatkan dalam koridor konstitusi, bukan didorong tekanan demonstrasi.
Dwi Astarini - Kamis, 06 Agustus 2026
Pengamat Sebut Regenerasi Kapolri Keniscayaan, Keputusan Tetap Hak Prerogatif Presiden
Bagikan