Jemaah Haji Kedapatan Bawa Air Zamzam akan Didenda Puluhan Juta


Kepala Daerah Kerja Bandara Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Abdillah.(foto: Dok)
MERAHPUTIH.COM - JADWAL kepulangan gelombang pertama jemaah haji Indonesia dimulai Jumat (21/6). Pemulangan jemaah haji Indonesia akan dilakukan di dua bandara, yakni Madinah dan Jeddah.
Pemerintah Arab Saudi melarang jemaah haji membawa air zamzam di dalam koper. Jika terbukti membawa air Zamzam ke dalam koper, jemaah haji akan didenda 6 ribu riyal atau setara Rp 25 juta serta barang bawaan akan dibongkar.
Larangan jemaah membawa air zamzam ke koper bagasi menyesuaikan aturan penerbangan maskapai Garuda. Kepala Daerah Kerja Bandara Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Abdillah mengimbau jemaah mematuhi aturan terkait dengan barang bawaan dalam penerbangan.
Abdillah berharap jemaah haji Indonesia tidak membawa barang bawaan yang melebihi ketentuan berat yang diperbolehkan. "Terkait barang bawaan nanti, kami mengimbau jemaah untuk mematuhi aturan penerbangan terkait dengan barang bawaan," kata Abdillah di Makkah, Jumat (21/6).
Baca juga:
Cak Imin Nilai Permasalah Haji Hanya Pengulangan dari Tahun-Tahun Sebelumnya
Abdillah menjelaskan koper bagasi akan diangkut terlebih dahulu oleh maskapai penerbangan, yakni Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Dia menyebut jemaah hanya boleh membawa dua tas.
Barang yang boleh dibawa jemaah saat melakukan perjalanan pulang hanya satu tas kabin dengan berat 7 kilogram beserta tas selempang kecil berisi paspor dan dokumen penting.
“Tas bagasi seberat 32 kg akan diangkut dengan kargo pesawat. Jadi jemaah tidak dibenarkan membawa barang bawaan lebih daripada dua tas tersebut," paparnya.
Abdillah menambahkan, jemaah tidak diperbolehkan membawa air zamzam dalam bentuk apa pun di dalam bagasi.
"Tentunya nanti akan diperiksa maskapai dan pihak bandara. Jangan sampai ada pembongkaran-pembongkaran tas jemaah pada saat melakukan check in naik pesawat," jelasnya.(knu)
Baca juga:
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo

Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah

Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Perpres Kementerian Haji dan Umrah

Perangkat dan Struktur Kementerian Haji dan Umrah Bakal Sampai Daerah, Ini Tugas Detailnya
