Jelang Putusan MK, #RakyatSorotKeputusanMK Jadi Trending Topic di Twitter
Zaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 25 Juni 2019
Suasana Gedung MK saat sidang PHPU Pilpres 2019. (Antaranews)
MerahPutih.com - Dua hari menjelang pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019, hashtag atau tagar #RakyatSorotKeputusanMK menjadi trending topic di Twitter.
Berdasarkan pantauan di Twitter.com Selasa (25/6) dini hari, #RakyatSorotKeputusanMK masuk trending topic keempat di Indonesia, dan telah dicuitkan hingga 26,5 ribu kali.
Sepertidiketahui, majelis Hakim MK akan membacakan putusan perkara PHPU Pilpres, Kami 27 Juni pekan ini. Sebelum putusan diambil, para hakim konstitusi menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim selama tiga hari mulai Senin hingga Rabu (26/6).
Baca Juga:
Hal itu dilakukan guna memeriksa seluruh fakta-fakta persidangan yang telah dilakukan sejak 14 Mei 2019.
Adapun kedua pasangan capres-cawapres beserta tim pemenangan, baik nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf maupun nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga, telah menyatakan akan menerima apapun hasil putusan MK nanti.
Sementara itu, Senin malam tadi, dalam Halalbihalal PBNU di Jakarta, Cawapres nomor urut 01 KH Ma'ruf Amin meminta semua pihak menerima apapun putusan Mahkamah Konstitusi dalam PHPU Pilpres.
"Jangan ada lagi demo-demo yang sifatnya memprovokasi apalagi sampai menimbulkan ricuh," kata Kiai Ma'ruf. (*)
Baca Juga:
Bagikan
Berita Terkait
Menko Yusril Targetkan RPP Jabatan Polisi Aktif Terbit Akhir Bulan, Bantah Ada Penolakan dari DPR
Ketua Tim Reformasi Polri: Putusan MK soal UU Pers Sejalan dengan Upaya Kurangi Kriminalisasi Wartawan
MK Kabulkan Putusan Perlindungan Wartawan, Praktisi Media: Harus Jadi Rujukan bagi Penegak Hukum
Uji Materi UU Pers oleh Iwakum Dikabulkan MK, Perlindungan Wartawan Dipertegas
Tok! MK Tegaskan Wartawan Tak Bisa Dipidana atau Digugat Perdata Sembarangan
Mahkamah Konstitusi Kabulkan Uji Materi UU Pers oleh Iwakum, Cegah Kriminalisasi Wartawan
Pasal Penghinaan Presiden Diuji di MK, Kritik Kepala Negara Dinilai Sebagai Hak Konstitusional
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Gelar Raja Bolos MK Jatuh ke Anwar Usman, MKMK: Etika Itu Kesadaran Bukan Paksaan
