Jelang Pemilu, Tokoh Muda Betawi Imbau Warga Waspada Politisasi SARA di Jakarta

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membeberkan potensi enam wilayah masuk kategori rawan politisasi SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) di Pemilu 2024. Di mana salah satunya adalah DKI Jakarta dianggap paling rawan.

Tokoh muda Betawi, Abdul Malik Hamzah, menilai tak dipungkiri politisasi SARA berpotensi memecah belah masyarakat. Sehingga terjadinya ketidakharmonisan dan melahirkan konflik sosial yang berkepanjangan.

Baca Juga:

Jakarta Tempati Urutan Pertama Daerah Rawan Politisasi SARA di Pemilu 2024

Sebab Jakarta pernah punya pengalaman buruk seperti di Pilkada 2017 lalu dan Pilpres 2019.

"Jadi waspadalah sama yang namanya hantu politisasi SARA," kata Malik ditemui di Jakarta, Jumat (13/10).

Di samping itu, lanjut Malik, politisasi SARA kemudian hoax juga dapat merusak integritas proses demokrasi.

"Dampaknya bisa berefek pada kerugian ekonomi akibat gejolak lantaran merembet ke iklim investasi dan perdagangan," ungkap Malik.

Untuk itu, tokoh muda Betawi asal Palmerah ini juga menyampaikan harapannya agar para pemimpin dan calon pemimpin di Pemilu 2024 mendatang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Sebab, baginya, politik seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk memecahbelah sesama anak bangsa.

Baca Juga:

6 Provinsi Miliki Tingkat Kerawanan Tertinggi Isu Politisasi SARA

"Jika SARA digunakan sebagai senjata politik, ini bisa membahayakan persatuan dan identitas nasional sebuah negara. Perpecahan berdasarkan SARA dapat memecah belah bangsa dan mengancam kedaulatan," tutupnya.

Sekedar informasi, Bawaslu merilis enam provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan tinggi Politisasi SARA (suku, agama, rasa, dan antargolongan) di Pemilu 2024.

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebut provinsi tertinggi pertama yakni DKI Jakarta dan kedua, Maluku Utara (Malut).

Kemudian lanjut Lolly, ketiga, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Lalu, keempat papua Barat (Papbar), kelima Jawa Barat (Jabar), dan keenam Kalimantan Barat (Kalbar).

Lolly berharap, terhadap enam provinsi berpotensi kerawanan tertinggi soal Isu Politisasi SARA ini, memiliki strategi dalam melakukan pencegahannya. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Lindungi Kebebasan Memilih Masyarakat dari Politisasi SARA