Jelang Pemilu 2024, Polri Lakukan Operasi Pengamanan dari Mabes sampai Polres

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 25 Mei 2022
Jelang Pemilu 2024, Polri Lakukan Operasi Pengamanan dari Mabes sampai Polres

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari memberikan keterangan pers di Gedung Rupatamma Mabes Polri, Senin (23/4). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata untuk pengamanan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

"Nantinya Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata dari tingkat Mabes sampai dengan tingkat polres jajaran," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (25/5).

Dedi menjelaskan, pihaknya akan merumuskan pengamanan untuk setiap tahapan pemilu.

Baca Juga:

Dari Rp 76 T Anggaran Pemilu 2024, 45 Persennya untuk Honor Badan Ad Hoc

Di mana setiap tahapan memiliki potensi gangguan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang berbeda.

Polri akan menyiapkan skema pengamanan yang tepat sehingga proses pemilu dan pilkada serentak dapat berlangsung aman, lancar, demokratis, dan tetap memerhatikan prokes (protokol kesehatan).

"Tentu Polri akan merencanakan dan mempersiapkan anggaran, personel, sarana prasarana, cara bertindak untuk mengantisipasi potensi gangguan-gangguan tersebut," kata mantan Kapolda Kalimantan Tengah ini.

Namun, ia belum merincikan lebih detail kapan operasi tersebut mulai dilaksanakan.

Pasalnya saat ini, semua pihak masih menunggu jadwal dan tahapan pemilu yang masih dirumuskan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) bersama DPR RI dan pemerintah.

"Proses tahapannya masih dirapatkan dengan Komisi II DPR RI sebelum diputuskan," pungkas Dedi.

Baca Juga:

DPR Bersama Pemerintah dan KPU Mulai Bahas Pemilu 2024 pada 30 Mei Mendatang

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya melakukan koordinasi terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.

Listyo mengatakan, pelaksanaan Pemilu 2024 akan jauh lebih kompleks karena diadakan secara serentak.

Ia mengatakan, pengamanan akan dilakukan mulai dari pengamanan yang bersifat administrasi sampai dengan yang bersifat fisik di lapangan.

"Karena memang dari sisi penyelenggaraan yang serentak. Sehingga, perlu persiapan pengamanan yang lebih awal," kata Listyo usai melakukan audiensi bersama KPU di Mabes Polri. (Knu)

Baca Juga:

KSP Sindir Halus Menteri yang Bersiap Pemilu 2024

#Mabes Polri #Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Rekam Jejak dan Tugas Irjen Roycke Langie, Jenderal Asal Manado yang Isi Pos Astamaops Kapolri
Jenderal kelahiran Manado, 24 November 1970 ini sebelumnya menjabat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara.
Dwi Astarini - Senin, 31 Agustus 2026
Rekam Jejak dan Tugas Irjen Roycke Langie, Jenderal Asal Manado yang Isi Pos Astamaops Kapolri
Indonesia
Jaga Muruah Polri, Mabes Pastikan tak Ada Ampun untuk Kasat Narkoba Tangsel
Polri berkomitmen menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan narkotika, termasuk yang melibatkan personel internal.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Jaga Muruah Polri, Mabes Pastikan tak Ada Ampun untuk Kasat Narkoba Tangsel
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Bagikan