Jelang Musim Hujan, DPRD DKI Minta Dinas SDA Keruk Waduk dan Embung
Arsip foto - Seorang warga menggunakan payung saat turun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (4/10/2022). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/tom/pri)
MerahPutih.com - Berdasarkan analisis, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan puncak musim hujan terjadi pada Januari dan Februari 2024.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov DKI khususnya Dinas Sumber Daya Air (SDA) melakukan antisipasi menghadapi musim hujan yang berpotensi banjir yakni pengurasan waduk, embung dan saluran air yang terhubung ke 13 sungai di Jakarta.
"Pengurasan dilakukan agar saluran air, waduk dan embung di Jakarta mampu menampung air lebih banyak dari curah hujan lebat yang akan terjadi beberapa waktu ke depan," ujar Ida Mahmudah (31/10).
Baca Juga:
Komisi E DPRD DKI Terima Alokasi APBD Terbesar Tahun 2024
Ia juga berharap para lurah se-DKI Jakarta mulai menggerakkan pengurus RT dan RW untuk mengajak warga di permukiman padat penduduk menggelar kerja bakti.
"Kerja bakti digelar untuk memastikan saluran air di permukiman warga tidak tersumbat sehingga saat hujan lebat turun, saluran air di pemukiman berfungsi optimal," harapnya.
Ia memaparkan, Komisi D DPRD DKI mendukung upaya penanggulangan banjir di Jakarta dengan mengalokasikan anggaran pada rancangan APBD DKI tahun 2024 mencapai lebih dari Rp 2 triliun.
"Alokasi anggaran penanganan banjir itu tersebar untuk berbagai kegiatan. Termasuk, pengurasan saluran mikro maupun anggaran serupa di tingkat suku dinas," paparnya.
Baca Juga:
KPU DKI Distribusikan Logistik Pemilu Tahap Awal di Wilayah Jaktim dan Kepulauan Seribu
Komisi D DPRD, lanjut Ida, juga sepakat dengan Pemprov DKI Jakarta terkait prioritas penanganan banjir difokuskan pada normalisasi Kali Ciliwung.
"Selain pengurasan, normalisasi Kali Ciliwung juga menjadi prioritas yang akan dikerjakan pada tahun 2024," tuturnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, pihaknya tidak mengalokasikan anggaran pembelian lahan untuk pembangunan waduk dan embung.
"Dinas SDA DKI tidak perlu membeli lahan, tapi dapat memanfaatkan lahan milik OPD lain untuk membuat waduk atau embung," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Rancangan APBD Tahun 2024 Rp 81,7 Triliun
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Respons Keluhan Warga Terdampak Banjir, Gubernur DKI Tambah Pompa Air di Rawa Buaya
DPRD Tagih Janji Gubernur Pramono Banjir Jakarta Surut 1,5 Jam dengan Sistem Pompa
Pagi Ini 9 Ruas Jalan dan 90 RT di Jakarta Tergenang Banjir, Ketinggian Sampai 2,5 Meter
Banjir Masih Rendam Jakarta, 114 RT dan 15 Ruas Jalan Tergenang hingga Jumat (23/1) Malam
Banjir Rendam 126 RT dan 18 Ruas Jalan di Jakarta, Ratusan Warga Mengungsi
Penanganan Sampah Diperkuat, DLH DKI Dorong Pengurangan Risiko Banjir
Curah Hujan Jakarta Tembus 267 Milimeter, Pramono Sebut Sangat Jarang Terjadi
Kelapa Gading hingga Koja Rawan Banjir, Pemprov DKI Fokus Benahi Kali Cakung Lama
Banjir Meluas di Jakarta, 143 RT dan 16 Ruas Jalan Terendam
Jakarta Dikepung Cuaca Ekstrem, ASN dan Karyawan Swasta Diizinkan WFH