Jelang Musim Hujan, DPRD DKI Minta Dinas SDA Keruk Waduk dan Embung
Arsip foto - Seorang warga menggunakan payung saat turun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (4/10/2022). (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/tom/pri)
MerahPutih.com - Berdasarkan analisis, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan puncak musim hujan terjadi pada Januari dan Februari 2024.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemprov DKI khususnya Dinas Sumber Daya Air (SDA) melakukan antisipasi menghadapi musim hujan yang berpotensi banjir yakni pengurasan waduk, embung dan saluran air yang terhubung ke 13 sungai di Jakarta.
"Pengurasan dilakukan agar saluran air, waduk dan embung di Jakarta mampu menampung air lebih banyak dari curah hujan lebat yang akan terjadi beberapa waktu ke depan," ujar Ida Mahmudah (31/10).
Baca Juga:
Komisi E DPRD DKI Terima Alokasi APBD Terbesar Tahun 2024
Ia juga berharap para lurah se-DKI Jakarta mulai menggerakkan pengurus RT dan RW untuk mengajak warga di permukiman padat penduduk menggelar kerja bakti.
"Kerja bakti digelar untuk memastikan saluran air di permukiman warga tidak tersumbat sehingga saat hujan lebat turun, saluran air di pemukiman berfungsi optimal," harapnya.
Ia memaparkan, Komisi D DPRD DKI mendukung upaya penanggulangan banjir di Jakarta dengan mengalokasikan anggaran pada rancangan APBD DKI tahun 2024 mencapai lebih dari Rp 2 triliun.
"Alokasi anggaran penanganan banjir itu tersebar untuk berbagai kegiatan. Termasuk, pengurasan saluran mikro maupun anggaran serupa di tingkat suku dinas," paparnya.
Baca Juga:
KPU DKI Distribusikan Logistik Pemilu Tahap Awal di Wilayah Jaktim dan Kepulauan Seribu
Komisi D DPRD, lanjut Ida, juga sepakat dengan Pemprov DKI Jakarta terkait prioritas penanganan banjir difokuskan pada normalisasi Kali Ciliwung.
"Selain pengurasan, normalisasi Kali Ciliwung juga menjadi prioritas yang akan dikerjakan pada tahun 2024," tuturnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menambahkan, pihaknya tidak mengalokasikan anggaran pembelian lahan untuk pembangunan waduk dan embung.
"Dinas SDA DKI tidak perlu membeli lahan, tapi dapat memanfaatkan lahan milik OPD lain untuk membuat waduk atau embung," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
DPRD dan Pemprov DKI Sepakati Rancangan APBD Tahun 2024 Rp 81,7 Triliun
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pramono Anung Resmikan Embung Lapangan Merah, Klaim Mampu Kurangi Banjir hingga 69 Persen
Fenomena Supermoon Dituding Penyebab Banjir Rob Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu
15 RT di Jakarta Timur Tergenang, Ini Langkah BPBD Atasi Luapan Ciliwung
Prakiraan Cuaca BMKG Jakarta Minggu (7/12): Hujan Sore Hingga Malam Hari
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Gubernur Pramono Usul Speaker Masjid dan Gereja Dipakai untuk Peringatan Dini Banjir
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Banjir Rob Mampir Depan JIS Hingga Jalanan Utama Terendam, Kawasan Muara Angke yang Langganan Banjir Justru Aman
Sulit Diimplementasikan, DPRD DKI Hapus Aturan Larangan Penjualan Rokok Dekat Sekolah
DPRD DKI Desak Penyaringan Konten Kekerasan, Minta Pemprov Gandeng Komdigi untuk Hindari Overblocking