Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, curah hujan ekstrem terjadi pada 12, 18, dan 22 Januari 2026, yang memicu banjir di sejumlah wilayah ibu kota. Puncak curah hujan tertinggi tercatat pada 18 Januari, mencapai 267 milimeter per hari.
“Saya juga ingin menyampaikan bahwa baik tanggal 12, tanggal 18, dan tanggal 22, sebenarnya puncak tertingginya ada di tanggal 18, yaitu 267 milimeter per hari dan itu tinggi sekali,” ujar Pramono di Jakarta, Jumat (23/1).
Menurut Pramono, intensitas hujan setinggi itu tergolong sangat jarang terjadi di Jakarta dan berada di luar kondisi normal.
“Jakarta rasanya jarang sekali seperti itu,” ungkap politikus PDI Perjuangan tersebut.
Baca juga:
Pemprov DKI Tambah Durasi Operasi Modifikasi Cuaca, Dilakukan hingga 3 Kali Sehari
Untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrem, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan memperpanjang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hingga 27 Januari 2026. Operasi yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada Jumat (23/1) itu diperpanjang guna menekan potensi hujan lebat susulan.
Pramono memastikan anggaran pelaksanaan OMC telah disiapkan hingga satu bulan ke depan. Saat ini, rata-rata tiga penerbangan penyemaian awan dilakukan setiap hari untuk memecah potensi hujan deras di wilayah Jakarta.
“Setiap hari rata-rata kita sudah menerbangkan tiga. Artinya, memang modifikasi cuaca dilakukan karena anggarannya sudah tersedia,” jelasnya.
Selain faktor cuaca ekstrem, Pramono juga menyoroti persoalan infrastruktur pengendalian air yang belum optimal. Berdasarkan hasil tinjauan langsung ke Kali Cakung Lama, ia menemukan adanya penyempitan aliran sungai (bottleneck) yang memperparah genangan saat debit air meningkat.
Karena itu, ia menginstruksikan jajarannya untuk segera melakukan normalisasi sungai guna meningkatkan kapasitas tampung air saat hujan ekstrem terjadi.
Baca juga:
Kelapa Gading hingga Koja Rawan Banjir, Pemprov DKI Fokus Benahi Kali Cakung Lama
Pramono menegaskan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan langkah cepat dalam mitigasi dampak cuaca ekstrem dan penanganan banjir. Sejumlah langkah strategis telah dirumuskan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) lintas dinas.
SOP tersebut melibatkan Dinas Sumber Daya Air, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Bina Marga, serta para pemimpin wilayah agar penanganan banjir dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
“Tadi kami sudah menugaskan Bapak Sekda untuk mengoordinasikan supaya SOP yang sudah kita bakukan ini di lapangan pengecekannya bisa dilakukan dengan lebih gampang dan lebih mudah,” pungkasnya. (Asp)
