Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkomitmen agar transportasi umum ibu kota bisa terintegrasi satu dengan yang lainnya.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan, Jakarta terus mengintegrasikan MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek, dan kereta komuter. Saat ini, konektivitas transportasi publik Jakarta telah mencapai sekitar 93 persen.
Kami sedang mengubah cara masyarakat bergerak melintasi Jakarta. Kami ingin menyediakan alternatif yang andal dan terjangkau selain kendaraan pribadi, sekaligus mengurangi kemacetan dan emisi,
kata Pramono.
Forum ini mempertemukan para pemimpin kota dunia untuk bertukar pengalaman mengenai tantangan panas perkotaan dan ketahanan iklim.
Baca juga:
Wali Kota New York Zohran Mamdani Dukung Pramono Anung Terbitkan Obligasi Daerah
Diskusi digelar bersama C40 Cities, Harvard University’s Salata Institute for Climate and Sustainability, dan Atlantic Council’s Climate Resilience Center. Sejumlah kepala daerah turut hadir, antara lain Wali Kota Paris dan Wali Kota Freetown.
Pengembangan jaringan transportasi juga terus dilakukan. Pemerintah DKI menargetkan jaringan MRT bertambah dari sekitar 15,7 kilometer menjadi 46,5 kilometer pada 2034. Sementara itu, jaringan LRT ditargetkan berkembang hingga 75 kilometer pada 2029.
Jakarta juga mulai memperkuat elektrifikasi transportasi publik. Hingga 2026, Transjakarta mengoperasikan sekitar 4.792 armada, termasuk 500 bus listrik. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan.
Menurut Pramono, pembangunan transportasi publik tidak semata-mata untuk mengurangi kemacetan. Transportasi publik juga harus menjadi bagian dari solusi perubahan iklim sekaligus memperluas akses mobilitas masyarakat.
Selain transportasi, Jakarta memperkuat pengelolaan sampah. Dengan produksi sekitar 9.000 ton sampah per hari, Pemprov DKI mengubah pendekatan dari sekadar kumpul-angkut-buang menjadi pilah-angkut-olah.
Sejak 1 Agustus 2026, Bantargebang hanya menerima sampah residu. Sementara itu, pemilahan dan pengolahan sampah didorong dilakukan sejak dari sumber. Jakarta juga mengembangkan fasilitas waste-to-energy (WTE) bersama pemerintah pusat. Dua fasilitas tersebut diarahkan untuk mengolah sampah menjadi energi sekaligus mengurangi beban sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.
Pemprov DKI turut memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui Gerakan Pilah Sampah dan kegiatan daur ulang. Di mana, ketahanan iklim tidak hanya dibangun melalui proyek berskala besar, tetapi juga melalui perubahan cara kota mengelola mobilitas, energi, sampah, dan ruang publik.
Kita tidak boleh melihat aksi iklim sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Ukurannya sederhana: apakah udara menjadi lebih bersih, perjalanan menjadi lebih mudah, ruang publik menjadi lebih baik, dan lingkungan menjadi lebih sehat,
tuturnya.
Pramono menambahkan, Jakarta terus belajar dari berbagai kota besar dunia dalam memperluas ruang terbuka hijau dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk menghadapi peningkatan suhu perkotaan.
Ia menegaskan, Jakarta terbuka untuk bertukar pengalaman dan bekerja sama dengan kota-kota lain dalam mencari solusi yang sesuai dengan karakter masing-masing.
Jakarta siap berbagi praktik baik, belajar dari kota-kota lain, dan mewujudkan tujuan iklim bersama menjadi solusi yang praktis,
pungkasnya. (Asp).
