Jelang Akhir PPKM Level 4, Pemerintah Diminta Gencarkan Jumlah Testing


Tes usap antigen di RPTRA Anggrek, Jakarta Selatan, Kamis (10/6/2021). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
MerahPutih.com - Pelaksanaan testing dan tracing COVID-19 diharapkan terus digencarkan menjelang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 yang berakhir pada Minggu (25/7).
Anggota Komisi IX DPR Alifudin menduga, fenomena tren kasus COVID-19 menurun tak sebanding dengan jumlah testing atau pemeriksaan spesimen dikurangi.
“Pemerintah jangan malah tidak gencar karena menuju pelonggaran 26 Juli nanti. Eloknya, pemerintah gencar juga melakukan testing kepada masyarakat agar semua benar-benar mengetahui berapa banyak yang positif,” kata Alifudin kepada wartawan, yang dikutip Jumat (23/7).
Baca Juga:
Amplop Bansos PPKM Darurat Tertera Nama Istri Bupati Karanganyar Tuai Sorotan
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pemerintah terbuka kepada publik terkait data COVID-19.
Ia mengaku heran jika pemerintah melakukan pengurangan testing oleh karena ingin melonggarkan PPKM Level 4 pada 26 Juli.
Sehingga, tak baik jika kurva penambahan kasus semakin menurun karena testing juga dikurangi.
"Maka dari itu, proses transparansi data ke publik harus benar-benar dilakukan,” kata dia.

Alifudin berpendapat, pemerintah semestinya konsisten untuk melakukan program 3T yaitu testing, tracing, dan treatment.
Sebab, hal itu merupakan upaya penanganan pandemi COVID-19.
Terkait enggannya masyarakat untuk testing, pemerintah diminta lebih digencarkan dengan cara pendekatan persuasif serta sosialisasi ke masyarakat bahwa testing diperlukan dan baik adanya.
“Karena banyak kejadian masyarakat yang memiliki gejala COVID-19, namun takut untuk di-testing karena kekhawatiran dan lain sebagainya,” tutur dia.
Baca Juga:
Pergerakan Masyarakat Keluar-Masuk Jabodetabek Anjlok Selama PPKM Darurat
Di sisi lain, tambah Alifudin, testing berbayar juga masih membuat masyarakat terlalu berat untuk beban pembiayaan.
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah menjalankan kebijakan terkait penetapan harga maksimal untuk rapid test antigen dan tes swab PCR agar lebih murah.
“Khawatir masyarakat yang tidak punya uang untuk testing COVID-19 akhirnya tidak diketahui positif atau negatifnya,” kata Alifudin. (Knu)
Baca Juga:
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID

Kemenkes Temukan 1 Kasus Positif COVID dari 32 Spesimen Pemeriksa

178 Orang Positif COVID-19 di RI, Jemaah Haji Pulang Batuk Pilek Wajib Cek ke Faskes Terdekat

Semua Pasien COVID-19 di Jakarta Dinyatakan Sembuh, Tren Kasus Juga Terus Menurun Drastis

Jakarta Tetap Waspada: Mengungkap Rahasia Pengendalian COVID-19 di Ibu Kota Mei 2025

KPK Minta Tolong BRI Bantu Usut Kasus Korupsi Bansos Presiden Era COVID-19

KPK Periksa 4 Orang Terkait Korupsi Bansos Presiden Era COVID-19, Ada Staf BRI

COVID-19 Melonjak, Ini Yang Dilakukan Menkes Budi Gunadi Sadikin

COVID-19 Mulai Melonjak Lagi: Dari 100 Orang Dites, Sebagian Terindikasi Positif

Terjadi Peningkatan Kasus COVID-19 di Negara Tetangga, Dinkes DKI Monitoring Rutin
