Jawaban Santai Pj Heru Fotonya Bagikan Sembako Bungkus Biru Muda Ditampilkan di Sidang MK

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 05 April 2024
Jawaban Santai Pj Heru Fotonya Bagikan Sembako Bungkus Biru Muda Ditampilkan di Sidang MK

Tangkapan layar sidang sengketa Pemilu di MK. (Foto: Youtube/MK)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono buka suara perihal tim kubu 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menunjukkan foto dirinya saat sedang membagikan paket bansos berbungkus warna biru muda dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PKPU) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pj Heru menanggapi dengan santai soal fotonya yang ditampilkan di sidang MK saat membagikan bansos sembako Pemprov DKI dengan bungkus biru.

"Nggak apa-apa," singkat Heru sambil tersenyum seraya meninggalkan wartawan masuk ke mobilnya di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (5/4).

Baca juga:

Mensos Risma Bersaksi di MK, Anggaran Kemensos Turun Rp 8 Triliun pada 2024

Seperti diketahui, pada sidang sengketa Pemilu di MK Kamis (4/4) kemarin, Tim Anies-Muhaimin menampilkan foto Pj Heru tengah membagikan bansos dengan bungkus berwarna biru muda.

Dalam sidang, kuasa hukum Anies-Muhaimin, Zainudin Paru, mempertanyakan netralitas Pj Kepala Daerah yang notabene sebagai PNS, terkait pembagian sembako dengan bungkus warna biru muda.

Pasalnya warna biru muda digunakan oleh capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk seragam kampanye mereka.

Baca juga:

Sri Mulyani Percaya Sidang MK Menjadi Forum Merawat Nalar Publik

"Kami ada satu video terkait Pj Gubernur yang ikut bagi bansos bergambar paslon 02, warna yang identik dengan 02," ujar Zainudin di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (4/4).

Zainudin lalu menunjukkan foto Heru tengah membagikan bansos. Dalam foto itu, terlihat Heru mengenakan kemeja putih tengah membagikan bansos dengan wadah bungkusan berwarna biru.

"Ini fotonya ini salah satu bukti yang kami ajukan dalam sidang ini. Saya ingin tau apakah ada mekanisme atau kontrol yang dibuat atau dibentuk Komisi II terkait dengan Pj Kepala Daerah?" tanya Zainudin. (Asp)

Baca juga:

Bersaksi di MK, Menko PMK Sebut Pengeluaran Bulanan Keluarga Miskin Rp 2,5 Juta

#Pilpres 2024 #MK #Mahkamah Konstitusi #Heru Budi Hartono
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
MK Tolak Perubahan Usai Pemuda Menjadi 40 Tahun di UU Kepemudaan
Mahkamah tidak dapat menerima permohonan itu lantaran pemohonnya tidak memiliki kedudukan hukum. Adapun perkara tersebut dimohonkan oleh DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 30 Oktober 2025
MK Tolak Perubahan Usai Pemuda Menjadi 40 Tahun di UU Kepemudaan
Indonesia
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Iwakum menilai keterangan DPR RI dan Dewan Pers dalam sidang uji materiil UU Pers di Mahkamah Konstitusi belum menjawab substansi persoalan perlindungan hukum bagi wartawan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Indonesia
Imunitas Jaksa Dibatasi oleh Putusan MK, Kejagung Janji Lebih Berintegritas
Anang mengingatkan, jaksa yang sedang menjalankan tugas resmi tetap harus melalui mekanisme perizinan sesuai ketentuan.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Imunitas Jaksa Dibatasi oleh Putusan MK, Kejagung Janji Lebih Berintegritas
Indonesia
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Rifqi juga mengungkapkan bahwa Komisi II bersama Badan Keahlian DPR RI sedang mengkaji dua fokus utama revisi UU ASN
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Indonesia
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Pemerintah menghormati setiap putusan yang dikeluarkan MK dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku setelah menerima salinan resmi putusan tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Istana Pelajari Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, Diklaim Sejalan Dengan Pemerintah
Indonesia
Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa
Tak lagi absolut, MK putuskan Imunitas jaksa bisa dikesampingkan dalam OTT.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Oktober 2025
Komisi Kejaksaan Hormati Putusan MK soal Pembatasan Imunitas Jaksa
Indonesia
MK Batasi Imunitas Kejaksaan: Pemeriksaan Hingga OTT Jaksa Tidak Perlu Izin Jaksa Agung
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi membatasi kekebalan hukum atau imunitas terhadap jajaran aparat jaksa
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
MK Batasi Imunitas Kejaksaan: Pemeriksaan Hingga OTT Jaksa Tidak Perlu Izin Jaksa Agung
Indonesia
MK Wajibkan Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN, Tenggat Waktunya 2 Tahun
MK menegaskan lembaga pengawas independen ASN diperlukan untuk menjamin penerapan sistem merit, profesionalitas, dan netralitas ASN dari intervensi politik.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
MK Wajibkan Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN, Tenggat Waktunya 2 Tahun
Indonesia
Rumus Kenaikan UMP 2026 Ditargetkan Kelar November, Pemerintah Bakal Merujuk Putusan MK 168
Menaker juga memastikan bahwa dalam penetapan kenaikan upah minimum, pemerintah akan merujuk pada Keputusan MK Nomor 168
Angga Yudha Pratama - Senin, 13 Oktober 2025
Rumus Kenaikan UMP 2026 Ditargetkan Kelar November, Pemerintah Bakal Merujuk Putusan MK 168
Indonesia
Hakim MK tak Setuju Pemerintah Sebut JR UU Pers Beri Kekebalan Hukum Absolut bagi Wartawan
Hakim Mahkamah Konstitusi tak setuju pemerintah menyebut JR UU Pers bisa beri kekebalan absolut bagi wartawan.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
Hakim MK tak Setuju Pemerintah Sebut JR UU Pers Beri Kekebalan Hukum Absolut bagi Wartawan
Bagikan