Jawaban PSI soal Anies yang Minta Publik Awasi Anggaran Bukan Meramaikan

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 04 November 2019
Jawaban PSI soal Anies yang Minta Publik Awasi Anggaran Bukan Meramaikan

Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana. Foto: DPP PSI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengatakan fraksinya tak ingin meramaikan atau membuat riuh terkait pengadaan anggaran KUA-PPAS tahun 2020 di Pemprov DKI.

Hal itu dikatakan William menanggapi pernyataan Gubernur Anies yang meminta masyarakat membantu mengoreksi Pemprov DKI, khususnya anggaran KUA-PPAS dengan cara mengoreksi bukan meramaikan persoalan itu.

Baca Juga

Ngaku Salah Beli Lem Aibon, Anies Mendapat Apresiasi

"Kami nggak mau ramai-ramai. Kami sudah bersurat sejak awal bulan Agustus untuk diunggah ke website tapi sampai sekarang sudah di-take-down semua. Apa yang kami lakukan semata-mata menjalankan sumpah jabatan untuk menjaga uang rakyat. Gubernur punya opini seperti itu hak beliau," kata William di Jakarta Senin (4/11).

Anggota DDPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)
Anggota DDPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)

William menuturkan, sebetulnya pihaknya telah bersurat ke Pemprov DKI untuk segera mengupload dokumen pengadaan anggaran KUA-PPAS sebagai dasar RAPBD 2020.

Baca Juga

Redam Polemik, NasDem Minta Anies Buka Anggaran KUA-PPAS

Menurut dia, langkah itu dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembahasan anggaran. Sehingga ada anggaran yang ajaib dapat dikoreksi.

"Partisipasi publik dalam setiap pembahasan rencana anggaran sangat penting. Kalau nunggu disahkan sudah telat kasih masukan," jelasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta masyarakat agar membantu mengawasi kerja Pemprov DKI dengan cara mengoreksi bukan meramaikan masalah pengajuan anggaran KUA-PPAS.

Baca Juga

Anggaran KUA-PPAS Tak Diunggah, PSI Minta Tito Beri Kartu

"Tapi, ya, itu tadi, kami ini di pemerintah, kalau ada masalah ya dikoreksi, perbaiki. Bukan diramaikan, insyaallah akan segera beres," papar Anies, Minggu (3/11). (Asp)

#PSI #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Bagikan