Eddy Flo
MerahPutih.Com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menegaskan penindakan sama pentingnya dengan upaya pencegahan korupsi. Bahkan, kata dia, lembaga antirasuah harus konsisten mengungkap perkara melalui operasi tangkap tangan (OTT).
Sebelumnya, salah satu capim KPK Irjen Firli Bahuri menyatakan pemberantasan korupsi tidak hanya cukup dengan operasi tangkap tangan.
Baca Juga:
Irjen Firli: Pemberantasan Korupsi Tak Hanya Cukup dengan OTT
KPK diketahui membongkar tiga kasus korupsi sekaligus melalui operasi senyap. Tiga kasus tindak pidana korupsi itu diungkap tim penindakan KPK secara paralel dalam dua hari, sejak Senin (2/9)-Selasa (3/9).
“OTT ataupun penanganan perkara dengan cara lain perlu terus dilakukan secara konsisten, sebagaimana halnya dengan upaya pencegahan korupsi,” kata Basaria di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/9).
Basaria mengamini jika OTT bukan satu-satunya upaya lembaga yang dipimpin Agus Rahardjo cs itu dalam memberantas korupsi di Tanah Air. Namun, ia menegaskam penindakan tidak bisa berhenti selama praktik rasuah yang dilakukan pejabat negara masih berlangsung.
“Perlu dipahami, OTT memang bukanlah strategi tunggal dalam pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan terus dilakukan KPK jika korupsi belum terjadi,” ujar dia.
Basari, menjelaskan ada banyak instrumen pencegahan korupsi yang diatur dalam Undang-Undang. Di antaranya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), pelaporan gratifikasi, dan pendidikan antikorupsi.
Tak hanya itu, lanjut dia, KPK juga telah membuat terobosan untuk memaksimalkan fungsi trigger mechanism dengan membentuk unit koordinator wilayah. Namun, menurut Basaria, hal itu tidak akan maksimal selama ada komitmen dari institusi terkait, baik pemerintah pusat dan daerah, parlemen, instansi lain, serta entitas politik.
“Apalagi korupsi yang cukup banyak terjadi adalah yang dilakukan oleh aktor politik, sehingga jika kita bicara tentang keberhasilan pencegahan benar-benar dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh elemen bangsa ini. Namun, jika kejahatan korupsi telah terjadi, KPK sebagai penegak hukum tidak boleh diam," tutup Basaria.
Sebagaimana diketahui, KPK telah membongkar kasus korupsi dalam dua hari berturut-turut. Kasus pertama, kasus suap sejumlah proyek di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel). Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Mereka yaitu Bupati Muara Enim, Ahmad Yani; Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim, Elfin Muhtar; dan pemilik PT Enra Sari, Robi Okta Fahlefi. Ketiganya telah dijebloskan ke bui.
Baca Juga:
Praktik rasuah kedua yang dibongkar KPK yakni suap terkait distribusi gula di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III. Tiga orang menjadi tersangka dalam kasus ini.
Ketiga orang itu yakni Direktur Pemasaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, Dolly Pulungan; dan Direktur Pemasaran PTPN III, I Kadek Kertha Laksana dan bos PT Fajar Mulia Transindo, Pieko Nyotosetiadi. Ketiganya telah ditahan di rutan terpisah.
Kemudian kasus terakhir yang terungkap melalui OTT yakni suap proyek di Pemkab Bengkayang, Kalimantan Barat (Kalbar). Tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Ketujuh tersangka itu ialah Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang, Alexius selaku penerima suap. Sedangkan lima pengusaha selaku pemberi suap yakni Rodi, Yosef, Nelly Margaretha, Bun Si Fat dan Pandus.(Pon)
Baca Juga:
KPK Tetapkan Dolly Pulungan dan Pengusaha Gula Pieko Nyotosetiadi Tersangka Suap
