"Jangan Mudah Terhanyut Soal Surga dan Neraka"

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 24 Agustus 2017

Brigjen (Pol) Rikwanto. (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Karopenmas Divhumas Polri Brigjen (Pol) Rikwanto menilai isu SARA kerap digunakan segelintir kelompok berpaham radikal yang jauh dari kata berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya ialah kasus pembakaran umbul-umbul merah putih di Bogor pasca perayaan HUT RI.

"Ketika ditanya kenapa membakar bendera, pelaku lantas menjawab gak suka NKRI. Katanya NKRI itu thogut. Ini artinya apa? Berarti kan dia kurang memahami arti berbangsa dan bernegara," ujar Rikwanto dalam diskusi "Penanggulangan dan Antisipasi Ormas Radikal Dalam Menjaga Keutuhan NKRI" yang diselenggarakan oleh Pokja Wartawan Polda Metro Jaya di Balai Wartawan Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (23/8).

Kurangnya pemahaman konsep bernegara diperparah dengan pernyataan-pernyataan dari segelintir pihak yang justru membuat kasus tersebut makin memanas.

"Gawatnya yang sadar-sadar itu malah memperkeruh dengan mengatakan 'kalau kau bukan kelompok kami, maka go to hell' dan menuding pihak yang berseberangan halal darahnya. Ini kan bahaya," ucap Rikwanto.

Rikwanto berpesan kepada generasi muda untuk tak mudah terdoktrinasi ulah orang-orang berpaham radikal yang bertentangan dengan ideologi negara.

"Iming-iming kavling surga lengkap dengan bidadari. Perang zaman nabi itu sahid, sekarang gak ada, tanpa perang membunuh orang lalu dibilang syahid, pakai panci pula. Islam itu adalah agama komunikatif, bukan eksklusif, jadi jangan mudah terhanyut soal surga dan neraka," jelas Rikwanto. (Ayp)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Kepala BNPT Imbau Mahasiswa Waspadai Penyebaran Radikalisme Di Internet

#Polri #Radikalisme
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan