Noer Ardiansjah
MerahPutih Nasional- Terdengar adanya dugaan mafia Rumah Sakit, oknum Dokter dan Tenaga Medis. Mafia tersebut tinggikan biaya Rumah Sakit, obat-obatan. Praktik yang melanggar ini konon dilakukan sejak lama. Akibatnya, anggaran membengkak, yang sangat merugikan BPJS Kesehatan.
Hal inilah yang seharusnya disikapi serius oleh pemerintah. Direktur Eksekutif Jamkes Watch, Iswan Abdullah menegaskan, pemerintah harus turun langsung menangani hal ini secara tegas.
"Banyak kasus terkait jasa dokter spesialis di mark-up setinggi langit sehingga modus ini membuat biaya Rumah Sakit menjadi selangit melebihi biaya yang telah diatur dalam Permenkes No 59 tahun 2014.” ungkap Iswan Abdullah di Jakarta, Selasa (3/3).
Iswan mengatakan, mafia kedokteran ini sangat merugikan masyarakat terlebih pemerintah. Karena menurutnya, banyaknya biaya pengobatan yang harganya setinggi langit membuat masyarakat hanya dapat pasrah terhadap penyakit yang dideritanya. (Baca: Bermasalah, Presiden Jokowi Gelar Rapat Terbatas BPJS Kesehatan)
"Mafia kedokteran ini selalu seenaknya menetapkan tarif pengobatan setiap pasien. Mereka tidak peduli apakah pasien itu sanggup atau tidak membayarnya. Ini sangat merugikan," cetus Iswan.
Ia juga menambahkan hal lain yang harus disikapi serius oleh pemerintah adalah adanya permainan mafia obat-obatan yang telah berlangsung lama. Menurutnya, seharusnya pemerintah merevitalisasi BUMN produsen obat-obatan sehingga harga obat bisa menjadi lebih murah dan bisa melawan komersialisasi harga obat-obatan yang sudah sangat gila dan keterlaluan (ingat untuk obat diluar negeri seharga Rp 10 ribu setelah masuk Indonesia bisa menjadi Rp 100 ribu bahkan di negara asalnya tak dipakai (tidak laku).
"Dampaknya dari mafia obat adalah jebolnya biaya pengobatan sehingga BPJS Kesehatan harus mendapatkan dana tambahan dari APBN-P 2015 sebesar Rp 5 triliun. Karenanya BPJS Kesehatan juga harus lebih ketat mengawasi klinik, Rumah Sakit yang melakukan markup," papar Iswan (fik)
