Jalur Kereta Semarang Ambles Terus, DPR Semprot PT KAI Minta Solusi Permanen

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 21 Februari 2026
Jalur Kereta Semarang Ambles Terus, DPR Semprot PT KAI Minta Solusi Permanen

Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh terganggu karena banjir di Semarang. Foto: Dok. PT KAI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menuntut penanganan permanen dan terpadu terhadap fenomena penurunan tanah di jalur kereta api Semarang, Jawa Tengah, guna mengakhiri solusi teknis sementara yang tidak efektif.

Lasarus menilai langkah pemompaan air yang selama ini diandalkan tidak lagi memadai untuk menghadapi penurunan tanah yang masif. Pembangunan jalur kereta yang lebih tinggi dan permanen menjadi harga mati agar infrastruktur transportasi tersebut tidak terus-menerus kalah oleh banjir rob.

Baca juga:

Akses Demak ke Semarang Terputus Akibat Tanggung Jebol

“Pada titik tertentu pompa bisa bekerja, tetapi pada kondisi tertentu tidak akan mampu mengatasi persoalan, apalagi jika sudah berkaitan dengan bencana alam,” tegas Lasarus dalam keterangannya, Jumat (d.

Politisi F-PDI Perjuangan ini mendorong adanya roadmap yang jelas dan terintegrasi. Jika PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkendala dana untuk investasi mandiri, Lasarus mendesak pemerintah segera mengambil alih melalui anggaran negara agar proyek strategis ini tidak terbengkalai.

Masalah utama mandeknya penanganan permanen di Semarang disinyalir bukan karena keterbatasan anggaran, melainkan buruknya koordinasi antarinstansi. Lasarus menyoroti adanya ego sektoral antara Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dan PT KAI yang membuat penanganan berjalan parsial.

“Masalahnya sering kali bukan pada anggaran, tetapi koordinasi. Ego sektoral antar lembaga membuat penanganan menjadi tidak terintegrasi,” jelasnya.

Baca juga:

Banjir di Semarang, KAI Berlakukan Pembatasan Kecepatan Kereta

Komisi V DPR berencana mempertemukan seluruh pihak terkait dalam satu forum untuk menyusun pembagian peran dan target penyelesaian yang konkret. Langkah ini harus selaras dengan program pengendalian banjir Kementerian Pekerjaan Umum yang direncanakan hingga 2028.

Selain itu, Lasarus mengkritik ketimpangan pembangunan infrastruktur perkeretaapian yang justru masif di daerah sepi penumpang, sementara jalur padat seperti Semarang masih bergelut dengan masalah klasik yang tak kunjung usai.

#Banjir #PT KAI #DPR #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tagih MUI Serahkan Draf RUU Pidana LGBT, Biar Bisa Segera Ditelaah
DPR RI meminta MUI menyerahkan draf RUU Pidana LGBT agar dapat dikaji sesuai mekanisme legislasi. Usulan ini akan dipelajari Badan Legislasi DPR.
Wisnu Cipto - Selasa, 30 Juni 2026
DPR Tagih MUI Serahkan Draf RUU Pidana LGBT, Biar Bisa Segera Ditelaah
Indonesia
DPR Setuju Mode Pelatihan Gaya Militer untuk Calon Manajer Kopdes Diganti Belajar Manajerial
DPR akan mengawal proses evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap pelatihan tersebut agar menghasilkan perbaikan yang menyeluruh.
Dwi Astarini - Selasa, 30 Juni 2026
DPR Setuju Mode Pelatihan Gaya Militer untuk Calon Manajer Kopdes Diganti Belajar Manajerial
Indonesia
Rapat Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota KIP 2026-2030, ini Daftarnya
DPR juga menyetujui tiga calon tambahan yang akan menjadi daftar pergantian antarwaktu (PAW).
Dwi Astarini - Selasa, 30 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Sahkan 7 Anggota KIP 2026-2030, ini Daftarnya
Indonesia
Prabowo Bentuk Satgas Guru Besar, DPR Ingatkan jangan hanya Jadi Pajangan
Pelibatan kalangan akademisi dalam proses pembangunan dan perumusan kebijakan merupakan langkah positif.
Dwi Astarini - Selasa, 30 Juni 2026
Prabowo Bentuk Satgas Guru Besar, DPR Ingatkan jangan hanya Jadi Pajangan
Indonesia
DPR Masukan 15 RUU Tentang Kabupaten/Kota di Masa Persidangan V 2025–2026
Penyusunan RUU telah melalui tahapan partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dengan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, serta kalangan akademisi
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
DPR Masukan 15 RUU Tentang Kabupaten/Kota di Masa Persidangan V 2025–2026
Indonesia
DPR Minta Skema Seleksi Calon Manajer Kopdes Merah Putih Dirombak
Sebaiknya agar sebelum mengikuti retret, setiap calon manajer diwajibkan menjalani tes kesehatan yang dilakukan secara independen dan profesional.
Dwi Astarini - Selasa, 30 Juni 2026
DPR Minta Skema Seleksi Calon Manajer Kopdes Merah Putih Dirombak
Indonesia
PKB Ungkap 8 Catatan Penting soal RUU Keamanan Siber, Judi Online Ikut Disorot
Fraksi PKB DPR RI menyampaikan delapan catatan kritis terhadap RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, mulai dari perlindungan data, AI, hingga pemberantasan judi online.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 29 Juni 2026
PKB Ungkap 8 Catatan Penting soal RUU Keamanan Siber, Judi Online Ikut Disorot
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Keamanan Siber, Tampa SDM Mumpini Hanya Akan Jadi Catatan di Atas Kertas
Masing-masing fraksi di Komisi I DPR akan menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai dasar pembahasan lebih lanjut.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Keamanan Siber, Tampa SDM Mumpini Hanya Akan Jadi Catatan di Atas Kertas
Indonesia
Komisi I DPR Bentuk Panja RUU Keamanan Siber, Sukamta Ditunjuk Jadi Ketua
Panja akan terdiri dari lima pimpinan dan 18 anggota.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi I DPR Bentuk Panja RUU Keamanan Siber, Sukamta Ditunjuk Jadi Ketua
Bagikan