Jakarta Masih Tetap Macet, Tigor: Dapat Sustainable Transport Award 2020 Demi Apa?

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 30 Januari 2020
 Jakarta Masih Tetap Macet, Tigor: Dapat Sustainable Transport Award 2020 Demi Apa?

Pengamat transportasi publik dan Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan (MP/Yohanes Abimanyu)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan memandang penghargaan Sustainable Transport Award 2020 yang diterima Pemprov DKI di Amerika patut dipertanyakan.

Padahal, kata dia, sampai sekarang masih belum bisa juga menurunkan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta.

Baca Juga:

Belum Ada Komitmen Kuat Pemerintah, Jakarta Bakal Terus Macet

Bila berdasarkan data dari perusahaam perangkat GPS Tomtom, angka kemacetan di Jakarta tak ada penurunan selama setahun terakhir.

Penghargaan bidang transportasi Sustainable Transport Award yang diterima Pemprov DKI
Sustainable Transport Award 2020 yang diterima Pemprov DKI (Foto: Twitter @aniesbaswedan)

Tomtom baru saja merilis hasil survei angka kemacetan di sejumlah Ibu Kota negara. Dilihat dalam situs web resminya, di tahun 2018, Tomtom menyebut tingkat kemacetan Jakarta sebesar 53 persen. Pada 2019, tingkat kemacetan stagnan dengan angka yang sama.

"Ini luar biasa statistiknya Tomtom ini. Walaupun peringkatnya (Jakarta) makin baik, tapi setelah dilihat lagi ternyata kemacetan Jakarta tidak berkurang. Stuck saja dia. Tidak naik, tidak turun," papar Azas Tigor.

Menurut dia, Gubernur Anies Baswedan selama satu tahun ini belum ada perubahan. Untuk itu harus ada evaluasi mengenai persoalan kemacetan ini.

"Harus ada evaluasi dari dalam. Karena kalau saya lihat pembanguanan infrastruktur buat transportasi di Jakarta terbilang masif," jelas Tigor.

Sebagai informasi, survei tomtom pada 2019 melibatkan setidaknya 416 kota dari 57 negara di enam benua. Penelitiannya melibatkan berbagai unsur seperti pengendara, kebijakan pemerintah, rencana tata kota, hingga produksi kendaraan.

Peringkat pertama dengan angka kemacetan tertinggi berada di Bengaluru, India dengan tingkat kemacetan 71 persen. Kedua, Manila, Filipina dengan tingkat kemacetan 71 persen. Ketiga, Bogota, Kolombia dengan tingkat kemacetan 68 persen.

Azas Tigor Nainggolan kritik Pemprov DKI terkait kemacetan yang terus mendera Jakarta
Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan (Foto: antaranews)

Sementara, Jakarta menempati posisi kesepuluh kota termacet di dunia. Angka kemacetan di Jakarta tidak berkurang, tapi peringkatnya menurun dari tahun 2018 yang menempati peringkat 7.

Hal itu disebabkan adanya penambahan 13 kota baru yang disurvei Tomtom. Terhitung, pada tahun 2018 terdapat 403 yang diurvei dan 2019 naik menjadi 416.

Dari 13 kota yang baru dimasukan itu, tiga di antaranya langsung menyalip tingkat kemacetan yang lebih tinggi dari Jakarta. Kota-kota itu di antaranya adalah Bengaluru dari India, Manila dari Filipina, dan Pune dari India.

Dalam laman resmi Tomtom juga menyebutkan waktu termacet di Jakarta di 2019 terjadi pada hari Jumat pukul 17.00-18.00 WIB. Ia meminta warga Jakarta menghindari waktu itu untuk kenyamanan berkendara.

Baca Juga:

Komentar Jokowi soal Banjir dan Macet di Jakarta

Selain itu, di 2019, hari paling tidak macet adalah pada tanggal 4 Juni. Hari ini bertepatan dengan libur idul fitri ketika warga Jakarta tengah ramai melakukan mudik ke kampung halaman.

Kemudian, untuk hari paling macet selama setahun jatuh pada tanggal 6 Maret 2019. Tingkat kemacetannya bahkan mencapai 91 persen. Padahal rata-ratanya dalam satu tahun adalah 53 persen.

Data lainnya menunjukan ketika jam kerja, hari senin pagi hari menjadi waktu paling macet setiap harinya. Sementara ketika malam hari, Jumat menjadi saat paling macet dengan rata-rata mencapai lebih dari 90 persen.(Asp)

Baca Juga:

Jakarta Banjir Bukti Kinerja Anies Baswedan Buruk

#Jakarta Macet #Transportasi Umum #Pemprov DKI #Pengamat Kebijakan Publik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Berlaku Pukul 17.00-20.00 WIB, Tol Gratis Fatmawati-Lebak Bulus Cuma Buat Mobil Roda 4
Pemprov juga mengimbau masyarakat sementara mengurangi untuk melewati Jalan TB Simatupang hingga November mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 15 September 2025
Berlaku Pukul 17.00-20.00 WIB, Tol Gratis Fatmawati-Lebak Bulus Cuma Buat Mobil Roda 4
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Ambil Langkah Berani Atasi Macet TB Simatupang, Sudah Dapat 'Lampu Hijau' Pemerintah Pusat
Sebelumnya, Pemprov DKI membatalkan rencana pemangkasan trotoar di Jalan TB Simatupang
Angga Yudha Pratama - Senin, 15 September 2025
Pemprov DKI Jakarta Ambil Langkah Berani Atasi Macet TB Simatupang, Sudah Dapat 'Lampu Hijau' Pemerintah Pusat
Indonesia
'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini
Inisiatif ini muncul setelah sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan penumpang melompati pagar pembatas di Stasiun Cikini
Angga Yudha Pratama - Senin, 15 September 2025
'Pelican Crossing' Mulai Diuji Coba dengan Pengawasan Dishub-Satpol PP, Anak Buah Pramono Beri Himbauan Begini
Indonesia
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Relokasi ini merupakan bagian dari rencana penataan kawasan Barito yang akan diubah menjadi Taman Bendera Pusaka
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang
Indonesia
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Tanggul beton laut di Cilincing kini menjadi masalah. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera memanggil PT KCN.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Heboh Tanggul Beton Laut di Cilincing, Pramono Segera Panggil PT KCN
Indonesia
Pemprov DKI Wajib Hadir Terkait Tanggul Beton di Perairan Cilincing, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Dirugikan
Pemerintah daerah tidak boleh tinggal diam. Legalitas, izin, dan dampak sosial-ekonomi dari keberadaan tanggul harus segera diklarifikasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Wajib Hadir Terkait Tanggul Beton di Perairan Cilincing, Pengamat: Jangan Sampai Nelayan Dirugikan
Indonesia
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Tunjangan rumah anggota DPRD kini menuai kritik. Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto Emik, meminta Mendagri mengambil sikap tegas.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Berbagai program dan pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk mendukung target tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Indonesia
Pramono Pastikan Layanan dan Tarif Transportasi Umum di Jakarta Sudah Kembali Normal
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan, layanan dan tarif transportasi umum di Jakarta sudah kembali normal.
Soffi Amira - Selasa, 09 September 2025
Pramono Pastikan Layanan dan Tarif Transportasi Umum di Jakarta Sudah Kembali Normal
Bagikan