Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pengembangan kawasan megalopolis tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2035.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) berencana mengembangkan Jakarta menjadi bagian dari aglomerasi megalopolis tiga provinsi yakni Banten-Jakarta-Jawa Barat.
Baca Juga:
Jakarta Tempati Urutan Pertama Daerah Rawan Politisasi SARA di Pemilu 2024
"Aglomerasi ketiga provinsi itu akan mencatatkan 100 juta penduduk pada 2045 dan menjadi salah satu aglomerasi terbesar di dunia,” kata Direktur Regional I Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris.
Ia menjelaskan, masuknya Jakarta sebagai bagian dari megalopolis tersebut memastikan Jakarta tetap akan punya peran setelah Ibu Kota Negara berpindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur, katanya.
Pengembangan Jakarta sebagai pusat ekonomi juga selaras dengan yang direncanakan dalam Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Aglomerasi tersebut direncanakan terdiri dari beberapa kawasan fungsional, di antaranya megapolitan Jakarta-Bandung, kawasan industri Cilegon-Serang-Tangerang, kawasan agrikultur Citanduy di Jawa Barat dan kawasan lainnya di tiga provinsi itu.
Kawasan fungsional yang menyokong daerah megalopolis itu harus unggul di tingkat global dan maju secara inovasi, inklusif secara sosial dan budaya, terintegrasi antarwilayah dan berkelanjutan.
Selain mengembangkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung yang telah terhubung dengan sistem kereta cepat, penguatan infrastruktur perkotaan, pengembangan kualitas pusat-pusat pendidikan tinggi dan pengembangan pariwisata juga penting bagi mewujudkan megapolitan Jakarta-Bandung sebagai kawasan global.
Abdul Malik mengatakan, tidak bisa dipungkiri bahwa peran Jakarta sebagai lokomotif ekonomi secara lokal akan sulit digantikan, karena saat ini 70 persen produk domestik regional bruto (PDRB) di daerah aglomerasi ditopang Jakarta.
Sementara itu, PDRB Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, yang berada di posisi kedua dan ketiga di daerah aglomerasi hanya sebesar delapan dan enam persen.
"Pemerintah pusat masih harus banyak berinvestasi menyokong pemerintah daerah yang kemampuan fiskalnya perlu banyak ditolong," katanya. (*)
Baca Juga:
Genap Setahun Memimpin, PDIP Nilai Heru Mampu Akselerasi Pembangunan di Jakarta
