Jaga Kedaulatan, DPR Dukung Pembangunan Pangkalan Militer di Natuna Utara

MerahPutih.Com - Rencana pemerintah membangun pangkalan militer di Natuna mendapat dukungan penuh dari anggota DPR.

Willy Aditya salah seorang anggota Komisi I DPR mengatakan pembangunan pangkalan militer di Natuna Utara dan kawasan timur Indonesia merupakan kelanjutan dari program pemerataan pembangunan sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia.

Baca Juga:

Didampingi Panglima TNI Hingga Moeldoko, Presiden Jokowi Tiba di Natuna

"Fokus pembangunan dari kawasan timur dan pulau-pulau terdepan Indonesia sudah menjadi program Presiden Joko Widodo sejak periode pertama," kata dia, di Jakarta, Minggu (12/1).

Dengan pembangunan pangkalan militer, lanjut Willy, merupakan evaluasi atas program pembangunan presiden sebelumnya. Termasuk pembangunan kawasan pertahanan Indonesia di Natuna dan Indonesia Timur. "Jadi ini program pembangunan yang tertunda saja,” ujarnya.

Politisi Partai Nasdem ini menggarisbawahi, pembangunan pangkalan militer di Natuna dan wilayah lainnya bukan karena reaksi atas pelanggaran Tiongkok terhadap ZEE Indonesia.

Selain itu, membangun basis-basis pertahanan wilayah adalah upaya untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara. Dia mengingatkan bahwa salah satu amanat dari pelaksanaan Hukum Laut Internasional PBB alias UNCLOS 1982 oleh negara pihak adalah juga menjaga deklarasi dan pengakuan kedaulatannya.

“Membangun pangkalan militer itu bukan bertujuan pamer kekuatan. Itu amanat menjaga stabilitas perdamaian dunia. Jadi kalau kita tidak membangun pangkalan pertahanan, justru kita telah melanggar amanat,” katanya.

Ia berharap rencana pembangunan pangkalan pertahanan yang dilakukan pemerintah tidak dihubungkan dengan perlombaan senjata apalagi upaya ekspansi wilayah.

Willy Aditya sebagaimana dilansir Antara mendukung penuh rencana pemerataan pembangunan pertahanan di seluruh kawasan Indonesia terutama di wilayah yang memerlukan konsentrasi khusus.

Baca Juga:

Polemik Natuna, Indonesia Tidak Akan Bernegosiasi dengan Tiongkok

"Visi poros maritim yang digagas pada periode pertama Jokowi harus dilanjutkan. Satu persatu kita bangun semua basis pertahanan maritim Indonesia untuk menegakkan hukum dan kedaulatan negara. Infrastrukturnya, ekonomi masyarakatnya, dan tentu kekuatan aparat keamanannya dibangun semua secara komprehensif," terangnya.

Ia kembali menegaskan pembangunan wilayah pertahanan juga harus diikuti dengan penguatan sumber daya manusia. "Penguatan Badan Keamanan Laut mutlak diperlukan. Insfrastrukturnya kita siapkan termasuk jumlah personilnya," pungkasnya.(*)

Baca Juga:

Kapal Tiongkok Keluar ZEE Indonesia Usai Jokowi ke Natuna