Kapal Tiongkok Keluar ZEE Indonesia Usai Jokowi ke Natuna

Merahputih.com - TNI mengklaim kapal-kapal Tiongkok yang sebelumnya melakukan illegal fishing di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, sudah keluar dari wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

"Memang berdasarkan pengamatan dari TNI AU melalui pengintaian udara, mereka artinya kapal-kapal Tiongkok yang waktu itu melakukan illegal fishing sudah keluar dari ZEE kita pasca-kunjungan bapak Presiden ke Natuna," ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/1).

Baca Juga

Kapal Perang Tiongkok Masuk Perairan Natuna, Begini Reaksi Pemerintah Indonesia

Ia menduga kunjungan Presiden Joko Widodo ke Natuna merupakan pesan dari pemerintah Indonesia kepada Beijing, Tiongkok. "Saya kira itu dibaca dengan cermat oleh Beijing dan kapal-kapal nelayan yang diback up oleh kapal coast guard mereka dalam hal ini kapal pemerintah, sudah meninggalkan ZEE," jelas dia.

"Sudah tidak ada lagi, (coast guard) sudah ada lagi di ZEE," kata Sisriadi menegaskan.

Menurut Jenderal bintang dua ini, berdasarkan instruksi Presiden Jokowi pengamanan di wilayah Natuna tetap dilakukan. TNI akan tetap melakukan operasi yang bersifat rutin. "Untuk intensitasnya kami melihat perkembangan situasi taktis di lapangan," kata mantan Kepala Dinas Penerangan TNI AD ini.

Setelah situasi keamanan di laut sudah terjaga dengan baik, maka TNI akan kembali fokus pengamanan di seluruh wilayah perairan Indonesia.

"Nanti kalau memang sudah benar-benar clear, maka fokus akan kembali kita ke secara keseluruhan. Jadi, kemarin itu fokus dan intensitas kita arahkan ke Laut Natuna Utara, karena operasi rutin itu dilakukan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Jadi tidak hanya di Laut Natuna Utara," ucap Sisriadi.

Baca Juga

Polemik Natuna, Bamsoet Minta Jokowi Jangan Biarkan 'Maling' Masuk

Menanggapi penambahan jumlah personel yang dikerahkan di Laut Natuna, kata Sisriadi, operasi yang TNI lakukan melalui operasi laut dan udara, sehingga tidak membicarakan soal jumlah personel melainkan jumlah KRI dan pesawat udara.

"Kita kerahkan terakhir ke wilayah itu ada 8 KRI kemudian patroli udara intensif 1 sampai 2 flight. Satu flight 4 pesawat udara," kata Sisriadi. (*)