Jadi Oposisi, PAN Dinilai Akan Untung Secara Elektoral
Kampanye akbar Prabowo-Sandiaga di SUGBK, Jakarta, Minggu (7/4). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
MerahPutih.com - Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubaidillah Badrun menyarankan agar PAN menjadi partai politik di luar pemerintahan atau oposisi, karena akan menguntungkan secara elektoral.
"Secara politik akan lebih menguntungkan bagi PAN menjadi oposisi," kata Ubadillah dalam diskusi bertajuk 'Oposisi Tugas Suci Amanat Rakyat 2019', di Jakarta, Jumat (2/8/).
Baca Juga: PAN: Orang yang Mendesain Kerusuhan 21-22 Mei Harus Diungkap
Dia menilai, akar rumput PAN lebih banyak yang menginginkan partai tersebut menjadi oposisi, sehingga para elit PAN harus menangkap aspirasi itu dan diakomodir.
Menurutnya, elit PAN juga harus membuat formulasi posisi oposisi seperti apa yang akan dilakukan PAN agar visi partai itu tersampaikan.
"Yang jadi persoalan adalah mengapa elit PAN berminat masuk dalam kekuasaan, itu menandakan ada masalah di lapisan elit. Karena cara terbaik melindungi dari masalah adalah bergabung dalam kekuasaan, itu yang tergambar dalam semua proses politik di republik ini," ujarnya.
Baca Juga: TKN Tanggapi Isu Bergabungnya PAN ke Koalisi Indonesia Kerja
Ubaidillah menilai posisi oposisi adalah bagian penting dari demokrasi karena meningkatkan kualitas demokrasi dan agar kekuasaan tidak menjadi otoriter.
Dia juga mengatakan, secara konstitusional, parpol yang menjadi oposisi sama berharganya dengan yang bergabung di dalam pemerintahan.
"Ketika negara sedang bermasalah dalam hal ekonomi, politik, dan kebudayaan maka itu ruang terbuka bagi oposisi untuk membawa politik lebih bermartabat," katanya dilansir dari Antara.
Menurut dia, secara historis, PAN lebih "greget" ketika menjadi oposisi karena ada prestasi historis yang dicatat dalam sejarah yang membuat PAN menjadi partai yang diminati rakyat sejak awal reformasi. (*)
Baca Juga: Respons Elit PAN soal DPD Klaten Tolak Gabung Koalisi Jokowi
Bagikan
Berita Terkait
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut