Jadi Oposisi, PAN Dinilai Akan Untung Secara Elektoral


Kampanye akbar Prabowo-Sandiaga di SUGBK, Jakarta, Minggu (7/4). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)
MerahPutih.com - Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubaidillah Badrun menyarankan agar PAN menjadi partai politik di luar pemerintahan atau oposisi, karena akan menguntungkan secara elektoral.
"Secara politik akan lebih menguntungkan bagi PAN menjadi oposisi," kata Ubadillah dalam diskusi bertajuk 'Oposisi Tugas Suci Amanat Rakyat 2019', di Jakarta, Jumat (2/8/).
Baca Juga: PAN: Orang yang Mendesain Kerusuhan 21-22 Mei Harus Diungkap
Dia menilai, akar rumput PAN lebih banyak yang menginginkan partai tersebut menjadi oposisi, sehingga para elit PAN harus menangkap aspirasi itu dan diakomodir.

Menurutnya, elit PAN juga harus membuat formulasi posisi oposisi seperti apa yang akan dilakukan PAN agar visi partai itu tersampaikan.
"Yang jadi persoalan adalah mengapa elit PAN berminat masuk dalam kekuasaan, itu menandakan ada masalah di lapisan elit. Karena cara terbaik melindungi dari masalah adalah bergabung dalam kekuasaan, itu yang tergambar dalam semua proses politik di republik ini," ujarnya.
Baca Juga: TKN Tanggapi Isu Bergabungnya PAN ke Koalisi Indonesia Kerja
Ubaidillah menilai posisi oposisi adalah bagian penting dari demokrasi karena meningkatkan kualitas demokrasi dan agar kekuasaan tidak menjadi otoriter.
Dia juga mengatakan, secara konstitusional, parpol yang menjadi oposisi sama berharganya dengan yang bergabung di dalam pemerintahan.
"Ketika negara sedang bermasalah dalam hal ekonomi, politik, dan kebudayaan maka itu ruang terbuka bagi oposisi untuk membawa politik lebih bermartabat," katanya dilansir dari Antara.
Menurut dia, secara historis, PAN lebih "greget" ketika menjadi oposisi karena ada prestasi historis yang dicatat dalam sejarah yang membuat PAN menjadi partai yang diminati rakyat sejak awal reformasi. (*)
Baca Juga: Respons Elit PAN soal DPD Klaten Tolak Gabung Koalisi Jokowi
Bagikan
Berita Terkait
Bertemu ‘Empat Mata’, Pengamat Menduga Jokowi Kecewa karena Tak ‘Deal’ Politik dengan Prabowo

Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie

Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik

KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya

PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR

PAN Puji Sikap PDIP ke Pemerintah Prabowo Jaga Kualitas Demokrasi

PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan

Banyak Wamen Rangkap Jabatan jadi Komisaris BUMN, Pengamat Nilai Pemerintahan Prabowo tak Terarah
