Jadi Oposisi, PAN Dinilai Akan Untung Secara Elektoral

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 02 Agustus 2019
Jadi Oposisi, PAN Dinilai Akan Untung Secara Elektoral

Kampanye akbar Prabowo-Sandiaga di SUGBK, Jakarta, Minggu (7/4). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubaidillah Badrun menyarankan agar PAN menjadi partai politik di luar pemerintahan atau oposisi, karena akan menguntungkan secara elektoral.

"Secara politik akan lebih menguntungkan bagi PAN menjadi oposisi," kata Ubadillah dalam diskusi bertajuk 'Oposisi Tugas Suci Amanat Rakyat 2019', di Jakarta, Jumat (2/8/).

Baca Juga: PAN: Orang yang Mendesain Kerusuhan 21-22 Mei Harus Diungkap

Dia menilai, akar rumput PAN lebih banyak yang menginginkan partai tersebut menjadi oposisi, sehingga para elit PAN harus menangkap aspirasi itu dan diakomodir.

Partai Amanat Nasional. (Foto: Fin)
Partai Amanat Nasional. (Foto: Fin)

Menurutnya, elit PAN juga harus membuat formulasi posisi oposisi seperti apa yang akan dilakukan PAN agar visi partai itu tersampaikan.

"Yang jadi persoalan adalah mengapa elit PAN berminat masuk dalam kekuasaan, itu menandakan ada masalah di lapisan elit. Karena cara terbaik melindungi dari masalah adalah bergabung dalam kekuasaan, itu yang tergambar dalam semua proses politik di republik ini," ujarnya.

Baca Juga: TKN Tanggapi Isu Bergabungnya PAN ke Koalisi Indonesia Kerja

Ubaidillah menilai posisi oposisi adalah bagian penting dari demokrasi karena meningkatkan kualitas demokrasi dan agar kekuasaan tidak menjadi otoriter.

Dia juga mengatakan, secara konstitusional, parpol yang menjadi oposisi sama berharganya dengan yang bergabung di dalam pemerintahan.

"Ketika negara sedang bermasalah dalam hal ekonomi, politik, dan kebudayaan maka itu ruang terbuka bagi oposisi untuk membawa politik lebih bermartabat," katanya dilansir dari Antara.

Menurut dia, secara historis, PAN lebih "greget" ketika menjadi oposisi karena ada prestasi historis yang dicatat dalam sejarah yang membuat PAN menjadi partai yang diminati rakyat sejak awal reformasi. (*)

Baca Juga: Respons Elit PAN soal DPD Klaten Tolak Gabung Koalisi Jokowi

#Pengamat Politik #PAN
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Indonesia
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Perang antara AS-Israel vs Iran bisa menjadi krisis global, jika Rusia dan China ikut terlibat.
Soffi Amira - Kamis, 05 Maret 2026
Pengamat Sebut Konflik AS-Israel vs Iran Berpotensi Jadi Krisis Global, jika Rusia dan China Terlibat
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Bagikan