Jadi Oposisi, PAN Dinilai Akan Untung Secara Elektoral

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Jumat, 02 Agustus 2019
Jadi Oposisi, PAN Dinilai Akan Untung Secara Elektoral

Kampanye akbar Prabowo-Sandiaga di SUGBK, Jakarta, Minggu (7/4). (Foto: MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubaidillah Badrun menyarankan agar PAN menjadi partai politik di luar pemerintahan atau oposisi, karena akan menguntungkan secara elektoral.

"Secara politik akan lebih menguntungkan bagi PAN menjadi oposisi," kata Ubadillah dalam diskusi bertajuk 'Oposisi Tugas Suci Amanat Rakyat 2019', di Jakarta, Jumat (2/8/).

Baca Juga: PAN: Orang yang Mendesain Kerusuhan 21-22 Mei Harus Diungkap

Dia menilai, akar rumput PAN lebih banyak yang menginginkan partai tersebut menjadi oposisi, sehingga para elit PAN harus menangkap aspirasi itu dan diakomodir.

Partai Amanat Nasional. (Foto: Fin)
Partai Amanat Nasional. (Foto: Fin)

Menurutnya, elit PAN juga harus membuat formulasi posisi oposisi seperti apa yang akan dilakukan PAN agar visi partai itu tersampaikan.

"Yang jadi persoalan adalah mengapa elit PAN berminat masuk dalam kekuasaan, itu menandakan ada masalah di lapisan elit. Karena cara terbaik melindungi dari masalah adalah bergabung dalam kekuasaan, itu yang tergambar dalam semua proses politik di republik ini," ujarnya.

Baca Juga: TKN Tanggapi Isu Bergabungnya PAN ke Koalisi Indonesia Kerja

Ubaidillah menilai posisi oposisi adalah bagian penting dari demokrasi karena meningkatkan kualitas demokrasi dan agar kekuasaan tidak menjadi otoriter.

Dia juga mengatakan, secara konstitusional, parpol yang menjadi oposisi sama berharganya dengan yang bergabung di dalam pemerintahan.

"Ketika negara sedang bermasalah dalam hal ekonomi, politik, dan kebudayaan maka itu ruang terbuka bagi oposisi untuk membawa politik lebih bermartabat," katanya dilansir dari Antara.

Menurut dia, secara historis, PAN lebih "greget" ketika menjadi oposisi karena ada prestasi historis yang dicatat dalam sejarah yang membuat PAN menjadi partai yang diminati rakyat sejak awal reformasi. (*)

Baca Juga: Respons Elit PAN soal DPD Klaten Tolak Gabung Koalisi Jokowi

#Pengamat Politik #PAN
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Pakar Hukum Tata Negara, Muhammad Rullyandi menyebutkan, bahwa kepimpinan Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, dianggap ilegal.
Soffi Amira - Kamis, 08 Januari 2026
Soroti Putusan PTUN, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Kepemimpinan Ketua MK Suhartoyo Ilegal
Indonesia
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Presiden RI, Prabowo Subianto, sempat bercanda soal mengawasi gerak-gerik PKB. Menurut pengamat, hal itu bukanlah guyonan semata.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Pengamat Nilai Candaan Prabowo soal PKB Bukan Guyonan, Ada Pesan untuk Cak Imin
Indonesia
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, ditangkap oleh otoritas AS. Pengamat politik, Jerry Massie mengatakan, bahwa ini menjadi bukti dominasi politik dan militer AS.
Soffi Amira - Senin, 05 Januari 2026
Nicolas Maduro Ditangkap AS, Jerry Massie Ungkap 2 Alasan Utama di Baliknya
Indonesia
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Publik figur kini diminta untuk tidak menyebarkan narasi menyesatkan soal bencana Sumatra. Pengamat menilai, hal itu hanya memperpanjang penderitaan.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Publik Figur Dinilai Hiasi Bencana Sumatra dengan Narasi Menyesatkan, Pengamat: Hanya Memperpanjang Penderitaan Korban
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Pemerintah harus membayar utang Whoosh senilai Rp 1,2 triliun per tahun. Pengamat pun mengatakan, bahwa ini bisa menjadi bom waktu.
Soffi Amira - Rabu, 05 November 2025
Pemerintah Harus Bayar Utang Whoosh Rp 1,2 Triliun per Tahun, Pengamat Sebut Bisa Jadi Bom Waktu
Indonesia
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Presiden RI, Prabowo Subianto, ikut turun tangan saat memusnahkan barang bukti narkoba di Mabes Polri, Rabu (29/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Prabowo Ikut Musnahkan Barang Bukti Narkoba, Pengamat: Bandar Mulai Ketar-ketir
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Indonesia
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menilai, pelaporan akun medsos yang dinilai menghina Bahlil tidak etis. Sebab, hal itu masih dalam batas wajar.
Soffi Amira - Rabu, 22 Oktober 2025
Akun Medsos yang Hina Bahlil Dilaporkan ke Polisi, Direktur P3S: Sangat Tidak Etis
Indonesia
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Ray mencontohkan kerusuhan yang terjadi pada akhir Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Pengamat Beri Nilai 6 untuk Setahun Kinerja Prabowo-Gibran, Sebut Tata Kelola Pemerintahan Semrawut
Bagikan