Respons Elit PAN soal DPD Klaten Tolak Gabung Koalisi Jokowi

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Selasa, 11 Juni 2019
Respons Elit PAN soal DPD Klaten Tolak Gabung Koalisi Jokowi

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo mengakui keberadaan surat pernyataan sikap dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Klaten yang menolak partainya bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Klaten yang menunjukkan sikap secara resmi. Sikap ini menjadi semakin berarti karena Klaten dan Jawa Tengah pada umumnya dikenal sebagai basis paslon 01," kata Drajad saat dihubungi wartawan, Senin, (10/6).

Menurut Drajad, tak hanya Klaten, penolakan agar partai besutan Zulkifli Hasan itu tidak bergabung dengan koalisi Jokowi - Ma'ruf juga datang dari sejumlah DPD PAN.

Surat PAN
Surat pernyataan sikap dari DPD PAN. (Ist)

"Banyak daerah lain yang mempunyai pandangan sama, terutama daerah di mana konstituen PAN juga merupakan pendukung perjuangan pak Amien Rais dan para ulama," ungkap Drajad.

Drajad memaklumi adanya penolakan dari kader di daerah disebabkan lantaran pernyataan dan manuver politik yang dilakukan oleh individu dari DPP PAN yang memberikan kesan seolah-olah akan pindah koalisi.

"Padahal secara resmi sebagai organisasi, PAN tetap di koalisi Prabowo-Sandi sesuai keputusan Rakernas 2018. Keputusan tersebut masih berlaku. Sejauh ini belum ada Rakernas lagi yang memutuskan lain," pungkas Drajad.

Sebelumnya, beredar sebuah surat pernyataan sikap dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN), Kabupaten Klaten yang menolak jika partainya bergabung dengan Koalisi Jokowi – Ma’ruf Amin.

Surat bertanggal 24 Mei 2019 yang ditujukan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PAN ini, ditandatangani langsung oleh Ketua DPD PAN Klaten H. Darmadi dan Sekertaris DPD PAN Klaten H. Muh Nurcholis Madjid.

Surat pernyataan sikap ini beredar setelah berhembusnya kabar bahwa partai pimpinan Zulkifli Hasan ini akan menyebrang ke Koalisi Jokowi – Ma’ruf Amin bersama partai Demokrat. (Pon)

Baca Juga: Surat DPD PAN Klaten Tolak Gabung Koalisi Jokowi Beredar

#Pilpres 2019 #PAN
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Bagikan