Respons Elit PAN soal DPD Klaten Tolak Gabung Koalisi Jokowi
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo. (Antaranews)
MerahPutih.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo mengakui keberadaan surat pernyataan sikap dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Klaten yang menolak partainya bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Klaten yang menunjukkan sikap secara resmi. Sikap ini menjadi semakin berarti karena Klaten dan Jawa Tengah pada umumnya dikenal sebagai basis paslon 01," kata Drajad saat dihubungi wartawan, Senin, (10/6).
Menurut Drajad, tak hanya Klaten, penolakan agar partai besutan Zulkifli Hasan itu tidak bergabung dengan koalisi Jokowi - Ma'ruf juga datang dari sejumlah DPD PAN.
"Banyak daerah lain yang mempunyai pandangan sama, terutama daerah di mana konstituen PAN juga merupakan pendukung perjuangan pak Amien Rais dan para ulama," ungkap Drajad.
Drajad memaklumi adanya penolakan dari kader di daerah disebabkan lantaran pernyataan dan manuver politik yang dilakukan oleh individu dari DPP PAN yang memberikan kesan seolah-olah akan pindah koalisi.
"Padahal secara resmi sebagai organisasi, PAN tetap di koalisi Prabowo-Sandi sesuai keputusan Rakernas 2018. Keputusan tersebut masih berlaku. Sejauh ini belum ada Rakernas lagi yang memutuskan lain," pungkas Drajad.
Sebelumnya, beredar sebuah surat pernyataan sikap dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN), Kabupaten Klaten yang menolak jika partainya bergabung dengan Koalisi Jokowi – Ma’ruf Amin.
Surat bertanggal 24 Mei 2019 yang ditujukan kepada Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PAN ini, ditandatangani langsung oleh Ketua DPD PAN Klaten H. Darmadi dan Sekertaris DPD PAN Klaten H. Muh Nurcholis Madjid.
Surat pernyataan sikap ini beredar setelah berhembusnya kabar bahwa partai pimpinan Zulkifli Hasan ini akan menyebrang ke Koalisi Jokowi – Ma’ruf Amin bersama partai Demokrat. (Pon)
Baca Juga: Surat DPD PAN Klaten Tolak Gabung Koalisi Jokowi Beredar
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Mahasiswa Demo di Gedung DPRD DKI Soroti Flexing Bebizie
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Imbas Kemarahan Rakyat, PAN Ajukan Penghentian Gaji hingga Fasilitas Eko Patrio dan Uya Kuya
PAN Nonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya Sebagai Anggota DPR
PAN Puji Sikap PDIP ke Pemerintah Prabowo Jaga Kualitas Demokrasi
PAN Bicara Potensi Polemik Gibran Pindah Kantor ke IKN, Minta Prabowo Turun Tangan
Soal Penempatan Dubes, PAN Yakin Prabowo sudah Siapkan Kandidat di Momentum yang Tepat
Giliran Sekjen PAN Eko Patrio Temui Gubernur Pramono Anung Setelah Kaesang