Headline

Jadi Lokasi Ibu Kota Baru, Jumlah Kebakaran Hutan di Kalimantan Kian Meningkat

Eddy FloEddy Flo - Senin, 12 Agustus 2019
 Jadi Lokasi Ibu Kota Baru, Jumlah Kebakaran Hutan di Kalimantan Kian Meningkat

Kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Selatan (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) di pulau Kalimantan semakin meningkat. Berdasarkan catatan pihak kepolisian, jumlah titik api di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat terus bertambah.

Kebakaran lahan dah hutan tersebut tampaknya mengusik rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan.

Baca Juga: Ini Lahan Akibat Kebakaran Hutan di Kalimantan

Polisi menyebut peningkatan titik api di Kalimantan Tengah dari 69 menjadi 82 hotspot atau titik api, sementara di Kalimantan Barat jumlah titik api meningkat tajam dari 120 menjadi 419 hotspot.

Brigjen Dedi Prasetyo
Karopenmas Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo (Foto: humas.polri,go.id)

"Sedangkan yang lainnya Kalimantan Selatan, Jambi, Riau dan Sumatera Selatan mengalami penurunan," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Jakarta, Senin (12/8).

Menurut Dedi, pemantaun titik api tersebut dilakukan lewat citra satelit dan tingkat keakuratannya mencapai 50 persen.

"Jadi harus ada patroli terpadu untuk mengecek titik hotspot yang dicurigai sebagai tempat kebakaran hutan maupun lahan," jelas Dedi.

Dedi mengimbau agar perusahaan-perusahaan yang mengelola lahan riskan terbakar untuk mengedepankan tanggung jawab dan fungsi kontrol.

"Tidak boleh melepas tanggung jawab dari area lahannya yang menjadi kontrol pertanggungjawaban. Dia harus memastikan ketersediaan air dan memiliki SOP apabila terjadi kebakaran, lahan langkah-langkah apa yang harus dilakukan," tegas Dedi.

Polri mencatat 68 kasus dugaan pidana terkait dengan karlahut.

Kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Selatan
Kebakaran lahan dan hutan di Kalimantan Selatan (Foto: antaranews)

Baca Juga: Asap Kebakaran Lahan dan Hutan Mulai Cemari Udara di Pekanbaru

Sebanyak 60 kasus di antaranya saat ini dalam penyidikan di sejumlah kepolisian daerah (Polda). Terbanyak terjadi di Polda Riau, dengan 29 kasus dan 20 orang sebagai tersangka.

Satu korporasi di Riau juga ada yang menjadi tersangka, yakni PT Sumber Sawit Sejahtera (SSS). Perusahaan tersebut, kata Dedi, dijadikan tersangka lantaran melakukan kelalain yang menyebabkan 150 hektare (Ha) lahan di Kabupaten Palelawan mengalami kebakaran.

Terbanyak kedua terjadi di Kalteng berjumlah 22 kasus, dan 21 orang tersangka, dengan luas karhutla mencapai 34 Ha. Sedangkan di Kalbar, terjadi 14 kasus dan 18 orang tersangka, dengan luas karhutla mencapai 20 Ha.

Di Jambi, tercatat ada empat kasus karhutla, dengan dua orang tersangka yang bertanggung jawab atas karhutla seluas 42 Ha.(Knu)

Baca Juga: Enggak Becus Urus Karhutla, Jokowi Minta Kapolda dan Pangdam Dicopot

#Kebakaran Hutan #Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) #Polri #Satgas Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Bantu Atasi Pengangguran, 30 Ribu Lowongan Kerja Terdata
Program ini dilakukan dengan menggandeng perusahaan dan dunia usaha untuk membuka informasi serta kesempatan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Polri Kerahkan Bhabinkamtibmas Bantu Atasi Pengangguran, 30 Ribu Lowongan Kerja Terdata
Indonesia
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Dengan perubahan tersebut, tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman tepat lima tahun juga masuk cakupan ketentuan baru.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Polri Perketat Syarat Pengunduran Diri Anggota yang Terancam Dipecat tidak Hormat
Indonesia
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Kode Etik Polri
Kapolri terbitkan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 menjelang sidang etik Listyo Sigit. Aturan baru mengubah pangkat majelis dan memungkinkan sidang daring.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 18 November 2026
Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Kode Etik Polri
Indonesia
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam perpol tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Kapolri Terbitkan Perpol Baru soal Sidang Etik, Pangkat Majelis Bisa Dua Tingkat di Bawah Pelanggar
Indonesia
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Dugaan penggunaan Indonesia sebagai jalur transit pengiriman cip AI Nvidia ke China sebelumnya mencuat setelah adanya laporan media internasional.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Polri Dalami Dugaan Cip Nvidia Diselundupkan ke China lewat Indonesia
Indonesia
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Slamet masih menjalani perawatan intensif akibat penyakit yang dideritanya.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Pengendali Teknis Penyadapan Presiden Prabowo belum Disidang, masih Sakit
Indonesia
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Sidang etik tersebut digelar di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Kasus Penyadapan, Komjen Hendro Pandowo Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso
Indonesia
Di KTT Ke-49 ASEAN, Prabowo Pamer Cabut 17 Konsesi dan 104 Perusahaan Diselidiki akibat Karhutla
Presiden turut menyampaikan permohonan maaf kepada Malaysia dan Singapura atas dampak kabut asap akibat karhutla.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Di KTT Ke-49 ASEAN, Prabowo Pamer Cabut 17 Konsesi dan 104 Perusahaan Diselidiki akibat Karhutla
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Pemetaan dilakukan sejak pelaksanaan Operasi Zebra 2026 yang berlangsung pada 16–29 November.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Knalpot Brong dan Balap Liar Jadi Target Operasi Polisi Jelang Operasi Nataru 2027
Bagikan