Jabar Dukung Penyelenggaraan Pemilu 2024
Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)
MerahPutih.com - Pemilihan presiden memang masih dua tahun lagi. Namun persiapan Pemilu sudah mulai disiapkan sejak sekarang. Apalagi setelah Pilpres 2024 disusul dengan pemilihan kepala daerah.
Di ranah politik, sejumlah nama sudah digadang-gadang. Sementara di tingkat teknis penyelenggaraaan pun, mulai melakukan ancang-ancang.
Baca Juga:
IKN Nusantara Hanya Gelar Pileg dan Pilpres, Tidak Ada Pilkada
Salah satu unsur penting penyelenggaraan pemilu di ranah teknis adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sebab di dinas inilah data kependudukan atau calon pemilih diolah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja menekankan, pentingnya komitmen dan penyamaan persepsi diantara jajaran Dukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.
"Siap-siap 2024 bersamaan (pilkada serentak) di bulan November. Pilpres digelar sekitar Februari, lalu pilkada. Data-data dari Dukcapil pasti akan diandalkan," kata Setiawan di Kabupaten Bandung Barat, Rabu (2/3).
Ia menegaskan, perlu terobosan- terobosan untuk menyambut 2024. Dukcapil menjadi sektor yang diandalkan.
Di mana, persiapan-persiapan yang harus dilakukan rencana penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat dan layanan Administrasi Kependudukan (Adminduk) Digital Dalam Genggaman, yang rencananya dicanangkan pada 17 Maret 2022.
"Ini sangat baik sekali penerapan SIAK, kalau kita mengurus apa, kita akan mendapatkan apa," ujarnya. (Imanha/Jawa Barat)
Baca Juga:
Sah, Pemilu Serentak Digelar 14 Februari dan Pilkada Serentak 27 November 2024
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Golkar Tolak Ambang Batas Parlemen Dihapus, Bantah Motifnya Jegal Partai Baru
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
PSI Ingin Tampung Aspirasi Warga Soal Pilkada Tak Langsung, Pilkada Masih Banyak Kekurangan
Komisi II DPR RI Usul Ambang Batas Parlemen Naik Jadi 7 Persen, Kunci Pemerintahan Efektif dan Sehat
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
High Cost Politics Calon Bikin Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Bukan Ubah Cara Pemilihan
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu