Jabar Antisipasi Lonjakan Limbah Medis Vaksin COVID-19

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 05 Februari 2021
Jabar Antisipasi Lonjakan Limbah Medis Vaksin COVID-19

Pengelolaan limbah infeksius PT Jamed. (Foto: MP/Dok Humas Jabar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Program vaksinasi COVID-19 berpotensi besar meningkatkan produksi limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Untuk itu, diperlukan antisipasi terhadap lonjakan sampah yang bersifat infeksius tersebut.

Potensi lonjakan sampah B3 karena vaksinasi COVID-19 juga akan terjadi di Jawa Barat. Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov Jabar telah menunjuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jabar melalui PT Jasa Medivest (Jamed) untuk pengolahan limbah infeksius.

PT Jamed diklaim bisa menambah kapasitas penanganan limbah B3 infeksius hingga 24 ton per harinya, 500 kilogram per jam melalui dua mesin insinerator yang disebut ramah lingkungan.

Baca Juga:

Pesisir Pulau Pramuka dan Panggang Dipenuhi Tumpahan Limbah Minyak

Direktur Jasa Medivest Olivia Allan mengatakan, jika telah siap empat mesin insinerator tersebut, maka kapasitas penanganan limbah B3 infeksius milik Jamed bisa mencapai 48 ton per harinya

"Tahun ini, kami upayakan financial close untuk segera terbangunnya tambahan dua mesin insinerator lagi, sehingga total limbah infeksius yang bisa kami musnahkan menjadi 48 ton per hari," kata Olivia, Kamis (4/2).

Jasa Medivest merupakan anak perusahaan BUMD Jasa Sarana yang berfokus dalam pengelolaan limbah B3 medis, berlokasi di kawasan Dawuan, Kabupaten Karawang.

Penanganan limbah medis COVID-19 yang dilakukan Jamed bersifat aman terhadap lingkungan. Sebab, pemusnahan menggunakan insinerator berbasis teknologi “Stepped Heart Controlled Air” dengan dua proses pembakaran bersuhu 1.000-1.200 derajat celcius, dilengkapi pula alat kontrol polusi udara.

Mesin pembakaran mampu menetralkan emisi gas buang seperti partikel-partikel, acid gas, toxic metal, organic compound, CO, dioxin dan furan, sehingga gas buang yang dikeluarkan dapat memenuhi parameter standar baku emisi internasional.

Olivia melaporkan, sepanjang tahun 2020, Jamed sudah menangani 730 ton limbah medis COVID-19 di sejumlah provinsi. Selain Jabar, Jamed juga menangani limbah COVID-19 dari DKI Jakarta, Maluku, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jambi, Bali, dan Yogyakarta.

"Prosedur penanganan limbah vaksinasi COVID-19 sama dengan SOP penanganan limbah COVID-19. Pasti akan diutamakan," ucapnya.

"Kami tentu siap mendukung program vaksinasi COVID-19 yang digulirkan pemerintah, tentunya bersama kapasitas kami pengelolaan limbah medisnya," imbuhnya.

Pemda Provinsi Jawa Barat via PT Jasa Medivest (Jamed) menangani limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) infeksius. (Foto: MP/Humas Pemprov Jabar)
Pemda Provinsi Jawa Barat via PT Jasa Medivest (Jamed) menangani limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) infeksius. (Foto: MP/Humas Pemprov Jabar)

Selain peningkatan kapasitas insinerator, kata Olivia, Jamed juga berupaya mengoptimalkan sumber daya manusia (SDM) mumpuni di Plant Dawuan

Selama pandemi COVID-19, Jamed telah memberdayakan lima orang karyawan, yang berasal dari sekitar kawasan plant. Selain itu, kendaraan pengangkut limbah medis pun akan ditambah. Tidak lain, tujuannya adalah agar operasional dapat berjalan optimal

"Kami memberdayakan masyarakat di sekitar Plant Jamed, untuk bisa mengisi alokasi tambahan personel di lapangan," katanya.

"Kami juga sudah melakukan pengadaan mobil pengangkutan. saat ini dalam tahap, pengurusan izin. Jumlahnya lima kendaraan akan kami tambah," pungkasnya.

Baca Juga:

Produsen Bir Bantu Cegah Pencemaran Limbah Sungai Cisadane dengan Waste Trap

Olivia menegaskan, Jamed menerapkan SOP penanganan limbah medis dengan ketat. Mulai dari distribusi limbah medis dari fasyankes, sampai proses pengolahan dan pengelolaan residu ke sanitary landfill berizin.

Ia bilang, limbah COVID-19 selalu didahulukan dalam penanganan, guna menekan potensi sebaran COVID-19.

Menurutnya, Jamed telah menyusun SOP secara komprehensif, misalnya pegawai di Plant Dawuan dilengkapi alat pelindung diri (APD) dan penyemprotan disinfektan pada limbah COVID-19.

Selain itu, manajemen menyediakan fasilitasi vaksin terkait didukung asupan gizi untuk menjaga imunitas pegawai seperti asupan gizi pegawai, vitamin C, buah-buahan, dan makanan bergizi lainnya. (Iman Ha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Olah Limbah Laundry, Mahasiswa ITS Ciptakan IPAL Berbasis 3R

#Limbah #Jawa Barat
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Ramai Dana Pemprov Jabar Mengendap di Bank, Dedi Umumkan Posisi Kas Umum Daerah Tiap Pekan
Dedi petang ini mengunggah posisi RKUD terbaru lewat video dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar, detail sampai rupiah terkecil.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Oktober 2025
Ramai Dana Pemprov Jabar Mengendap di Bank, Dedi Umumkan Posisi Kas Umum Daerah Tiap Pekan
Indonesia
Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai, Selidiki Dugaan Korupsi Ekspor Limbah Minyak Sawit
Kejaksaan Agung menggeledah kantor Bea Cukai, Rabu (22/10) lalu. Penggeledahan ini masih terkait dugaan korupsi ekspor limbah minyak sawit.
Soffi Amira - Jumat, 24 Oktober 2025
Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai, Selidiki Dugaan Korupsi Ekspor Limbah Minyak Sawit
Indonesia
Dewan Gerindra Desak BPKN Selidiki Temuan Sumber Air Aqua dari Sumur Bor di Subang
Temuan bahwa sumber air Aqua di Subang berasal dari sumur bor, bukan mata air pegunungan sebagaimana diklaim, merupakan persoalan serius.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
Dewan Gerindra Desak BPKN Selidiki Temuan Sumber Air Aqua dari Sumur Bor di Subang
Indonesia
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Jika terbukti ada pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dan perlindungan konsumen, ia mendesak agar langkah tegas segera diambil.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Oktober 2025
Pabrik Air Kemasan Pakai Sumur Bor, Badan Perlindungan Konsumen Diminta Turun Tangan
Indonesia
Gubernur Jawa Barat Bakal Pecat Pejabat Sembunyikan Data Deposito Rp 4,17 Triliun
Ancaman tersebut tidak pandang bulu, bahkan termasuk kepada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah jika terbukti melanggar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Oktober 2025
Gubernur Jawa Barat Bakal Pecat Pejabat Sembunyikan Data Deposito Rp 4,17 Triliun
Indonesia
2 Pemuda Lumajang Berhasil Olah Limbah MBG Jadi Produk Ramah Lingkungan, Buka Lapangan Kerja Baru
Dua pemuda asal Lumajang mengolah limbah MBG menjadi produk ramah lingkungan. Inovasi ini juga menciptakan lapangan kerja baru.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Oktober 2025
2 Pemuda Lumajang Berhasil Olah Limbah MBG Jadi Produk Ramah Lingkungan, Buka Lapangan Kerja Baru
Indonesia
Langkah Selanjutnya Setelah Seekor Macan Tutul Dievakuasi dari Hotel di Bandung
Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat (BBKSDA Jabar) mengobservasi seekor macan tutul itu ke Lembang Park and Zoo, Kabupaten Bandung Barat.
Frengky Aruan - Senin, 06 Oktober 2025
Langkah Selanjutnya Setelah Seekor Macan Tutul Dievakuasi dari Hotel di Bandung
Indonesia
DPRD Minta Gubernur Pramono Duduk Bareng Cari Solusi Banjir, Jangan Malah Menyalahkan Jabar
Gubernur Jakarta menyatakan salah satu penyebab ibu kota tergenang air adalah banjir kiriman dari wilayah hulu yang notabene masuk wilayah Jawa Barat.
Wisnu Cipto - Kamis, 18 September 2025
DPRD Minta Gubernur Pramono Duduk Bareng Cari Solusi Banjir, Jangan Malah Menyalahkan Jabar
Indonesia
BMKG Peringatkan Warga Jawa Barat Potensi Cuaca Ekstrem 18-24 September, Bisa Picu Banjir hingga Tanah Longsor
Sejumlah faktor dinamika atmosfer menjadi pemicu meningkatnya curah hujan di Jawa Barat
Frengky Aruan - Rabu, 17 September 2025
BMKG Peringatkan Warga Jawa Barat Potensi Cuaca Ekstrem 18-24 September, Bisa Picu Banjir hingga Tanah Longsor
Indonesia
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Secara nasional jumlah tenaga kerja terkena PHK tercatat sebanyak 830 orang, 261 di antaranya terjadi di Jawa Barat.
Frengky Aruan - Rabu, 17 September 2025
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Bagikan