Eddy Flo
MerahPutih.Com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memastikan layanan kesehatan kepada peserta makin berkualitas.
Hal ini disampaikan Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang telah resmi diberlakukan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan.
Baca Juga:
Masih Banyak Masalah, DPR Nilai Kenaikan Iuran BPJS Tidak Pantas Dilakukan
Lebih lanjut Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, untuk memaksimalkan pelayanan, pihaknya melakukan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan yang melayani peserta BPJS Kesehatan.
"Tentu BPJS Kesehatan harus memastikan bahwa kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang diatur dalam kontrak. Kontrak juga sudah diamini oleh teman-teman Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi)," kata Iqbal di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).
Menurutnya, rumah sakit yang tidak maksimal dalam melayani peserta BPJS Kesehatan akan mendapat sanksi sebagaimana yang tertuang dalam kontrak kerjasama.
"Tentu komitmen terhadap pelayanan itu bagian yang harus terus dimonitor dan di sana juga ada klausul soal sanksi dan yang lain ketika pelayanan tidak berlaku. Kan kontrak itu berlaku secara setara antara kedua belah pihak," ujar Iqbal.
Menurut dia, kenaikan iuran tersebut menunjukkan komitmen pemerintah menyelesaikan masalah terkait BPJS Kesehatan, baik itu dari segi pembiayaan maupun mutu layanan kesehatan.
"Tentu rumah sakit juga dengan kondisi yang ada sekarang dengan adanya kenaikan iuran sebetulnya sudah ada angin segar komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah," ucap dia.
"BPJS Kesehatan mewakili kepentingan dari peserta untuk membeli mutu layanan. Mutu layanan menjadi priority di sana, tentu bagian dari penyelesaian iuran itu," sambung Iqbal.
Dengan adanya kenaikan iuran, lanjut Iqbal, pihak rumah sakit lebih fokus memberikan layanan kepada peserta BPJS Kesehatan karena adanya kepastian pembiayaan.
"(Kenaika iuran) ini memang harus dilakukan untuk memastikan pelayanan tetap berjalan, rumah sakit bisa melakukan operasional dan konsentrasi penuh untuk melayani masyarakat," pungkasnya.
Baca Juga:
Jokowi Teken Perpres, Iuran BPJS Kesehatan Semua Kelas Naik 100 Persen
Sebelumnya, kenaikan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Kenaikan iuran sudah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober 2019.
Pasal 29 Perpres 75/2019 menetapkan kenaikan iuran kategori PBI sebesar Rp 42.000 dari Rp 23.000 per orang per bulan. Kenaikan iuran PBI ini berlaku surut per 1 Agustus 2019 untuk 96,6 juta PBI (APBN) dan 37 juta PBI yang ditanggung (APBD).
Tidak hanya menaikan iuran peserta JKN-KIS kategori PBI, dalam Perpres 75/2019 juga ditetapkan besaran iuran bagi peserta mandiri. Namun kenaikan iuran baru akan berlaku pada 1 Januari 2020 mendatang.(Knu)
Baca Juga:
Kata Puan Soal BPJS Kesehatan: Saya Kan Baru Dilantik, Belum Mendapatkan Masukan
