Eddy Flo
MerahPutih.Com - Ketua DPR RI Puan Maharani buka suara soal kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Politikus PDI Perjuangan itu mengaku belum mendapatkan masukan terkait kenaikan itu pasca dilantik menjadi Ketua DPR RI.
"Saya kan baru dilantik, saya belum mendapatkan masukan sebagai ketua DPR (soal BPJS Kesehatan)," kata Puan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, (9/10).
Baca Juga:
Meski demikian, kata Puan, sewaktu dirinya menjabat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia sempat ada perwakilan dari pihaknya untuk melakukan rapat konsultasi dengan komisi IX DPR RI. Rapat tersebut, lanjut dia, turut menghasilkan sejumlah kesimpulan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
"Saat ini kesimpulan menyatakan bahwa ini harus hal- hal yang terkait dengan perbaikan kinerja dan manejemen yang ada di BPJS kan harus perbaiki," ujar Puan.
Puteri dari Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri ini memastikan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sendiri juga tidak akan memberatkan masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah.
Penerima Bantuan Iuran (PBI), lanjut Puan, akan tetap ditanggung negara walaupun kenaikan sampai dua kali, jadi peserta 96,8 juta itu kan tetap ditanggung negara, ditanggung pemerintah.
Baca Juga:
Bersihkan Citra Korup DPR Jadi Tugas Berat Puan Maharani Sebagai Ketua DPR
"Yang kelas 1 kelas II ini kan kenaikannya sebagian besar dari mereka itu untuk bisa menjaga kesehatannya secara preventif, ya saya rasa dimanapun namanya fasilitas kesehatan itu gak ada yang seperti kita lakukan waktu dulu," pungkas Puan.
Sebelumnya, sewaktu menjabat sebagai Menko PMK itu Puan menjadi touch vokal dalam kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Puan kala itu mengatakan bahwa kenaikan iuran BPJS diterapkan mulai 1 Januari 2020.
Hal ini dimaksudkan sekaligus untuk memberikan waktu kepada pihak terkait JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) – KIS (Kartu Indonesia Sehat) memperbaiki berbagai hal.(Pon)
Baca Juga:
Jadi Ketua DPR Perempuan Pertama, Puan Maharani: Pecah Telur
