Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kasus istri yang memarahi suaminya karena sering mabuk, tapi dituntut satu tahun penjara oleh Kejaksaan di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat, berbuntut panjang dan menjadi polemik hukum terutama tidak bisanya Kejaksaan menerapkan restorative justice dalam menangani perkara tersebut.
Selain itu, baik Kejaksaan Negeri Karawang maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dinilai tidak mengikuti Tujuh Perintah Harian Jaksa Agung, sebagai norma atau kaidah dalam pelaksanaan tugas penanganan perkara itu.
"Itu (kasus itu) seharusnya tidak terjadi jika ditangani secara restorative justice dan mengedepankan keadilan terhadap perempuan," kata Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Asep Agustian, di Karawang, Selasa (16/11).
Baca Juga:
Jampidum Kendalikan Langsung Kasus Dugaan KDRT di Karawang
Dikutip Antara, Asep berharap, agar Pengadilan Negeri Karawang bisa memandang dengan cermat, dan membebaskan Valencya.
Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin telah memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana untuk melakukan eksaminasi khusus terkait dengan penanganan perkara KDRT terdakwa Valencya alias Nengsy Lim di Kejaksaan Negeri Karawang.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menegaskan, pelaksanaan eksaminasi khusus terhadap penanganan perkara KDRT dengan terdakwa Valencya yang dijatuhi hukuman 1 tahun akibat memarahi suaminya yang mabuk itu, dilakukan dengan mewawancarai sembilan orang, baik dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Karawang, maupun jaksa penuntut umum (P-16 A), Senin.
Dari eksaminasi itu, lanjut ia, diperoleh sejumlah temuan. Pertama, dari tahap prapenuntutan sampai tahap penuntutan, Kejaksaan Negeri Karawang ataupun Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dinilai tidak memiliki sense of crisis, yaitu kepekaan dalam menangani perkara. Kedua, mereka tidak memahami Pedoman Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.
Ia menegaskan, pada ketentuan Bab II pada Angka 1 butir 6 dan butir 7, pengendalian tuntutan pidana perkara tindak pidana umum dengan prinsip kesetaraan yang ditangani di Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh kepala kejaksaan negeri atau kepala cabang kejaksaan negeri sebagaimana dimaksud pada butir (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada butir (2), (3), dan butir (4).
Ketiga, jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Karawang telah melakukan penundaan pembacaan tuntutan pidana sebanyak empat kali dengan alasan rencana tuntutan belum turun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Faktanya rencana tuntutan baru diajukan dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karawang ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada hari Rabu (28/10) diterima di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada hari Kamis (29/10), dan disetujui berdasarkan tuntutan pidana dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan nota telepon, Rabu (3/11) dan pembacaan tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum dilakukan pada hari Kamis (11/11).
Dan keempat, tegas Kapuspen, Jaksa tidak memedomani Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Perkara Pidana.
"Hal ini dapat diartikan tidak melaksanakan perintah pimpinan," kata Leonard.
Seorang istri di Karawang bernama Valencya (45), harus menjadi terdakwa dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan dituntut satu tahun hukuman penjara setelah memarahi suaminya. Padahal Valencya marah karena setiap pulang ke rumah, suaminya dalam keadaan mabuk. (Knu)
Baca Juga:
Kejaksaan Agung Langsung Bergerak Tindak Mafia Pelabuhan
