Istana Tutup Pintu Dialog, FPI: Mau Kembali ke Era Otoriter?


Massa Front Pembela Islam (FPI) dalam sebuah aksi di Jakarta (Foto: screenshot NETTV)
MerahPutih.com - Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Ma'arif berharap pemerintah mau membuka pintu dialog. Slamet mendoakan hati Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terketuk, sehingga mau menggelar dialog terbuka dengan FPI.
"Mari doakan saja, semoga terbuka hatinya dan dapat hidayah," kata Slamet saat dihubungi wartawam, Rabu (7/8).
Baca Juga: SKT Dipersulit, FPI Tuding Presiden Jokowi Sengaja Pelan-Pelan Hancurkan Organisasinya

FPI diketahui ingin berdialog dengan pemerintah membahas ideologi Pancasila lantaran hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi massa FPI.
Di sisi lain, pemerintah menimbang-nimbang memberikan SKT karena muncul konsep Khilafah Nubuwwah dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPI.
Baca Juga: Ini Penyebab Kemendagri Tidak Keluarkan SKT Ormas FPI
Keinginan dialog FPI tersebut telah direspons pemerintah melalui Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu menegaskan pemerintah menutup pintu dialog dengan ormas besutan Rizieq Shihab itu.
Slamet mengaku heran dengan sikap pemerintah yang menolak dialog. Menurut dia, di era demokrasi jalur dialog ialah suatu hal yang diharuskan.
"Hari gini, di zaman keterbukaan, kok tutup pintu dialog, mau kembali ke orde otoriter? Makanya dialog, dong," tegas Slamet.
Baca Juga: Ada Aroma Politik di Perpanjangan Izin Ormas FPI

Menurut Slamet dialog akan membuka pandangan pemerintah terhadap konsep Khilafah Nubuwwah. FPI akan menjelaskan bahwa konsep tersebut tidak bertentangan dengan ideologi negara Pancasila.
"Biar paham itu, bertentangan dengan Pancasila atau tidak. Jangan baca judulnya saja, tetapi baca isi bukunya baru ambil kesimpulan, itu namanya cerdas," tandasnya. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Wacana Pengadilan Rakyat, Moeldoko Ingatkan Jangan Pakai Cara Jalanan

Moeldoko Sebut Pemerintah Berhasil Tekan Angka Kematian Petugas Pemilu

Moeldoko Sebut Insentif Kendaraan Hybrid Tak Terlalu Penting

Moeldoko Ungkap Alasan Perkembangan Motor Listrik Lebih Lambat Dibanding Mobil Listrik

Moeldoko Curiga Ada Motif Politik Di Balik Pernyataan Agus Rahardjo

Moeldoko Minta Aparat Penegak Hukum Ambil Langkah Tegas di Kasus Rocky Gerung

SBY Ungkap Ada Tangan-tangan Politik yang Ingin Ganggu Demokrat

Demokrat DKI Serahkan Surat Perlindungan Hukum ke PTUN Usai Moeldoko Ajukan PK

Pemerintah Siapkan Subsidi untuk Beli Kendaraan Listrik

MA Tolak Kasasi Jaksa, 2 Polisi Terdakwa Kasus KM 50 Tetap Bebas
