Istana Tutup Pintu Dialog, FPI: Mau Kembali ke Era Otoriter?

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 07 Agustus 2019
Istana Tutup Pintu Dialog, FPI: Mau Kembali ke Era Otoriter?

Massa Front Pembela Islam (FPI) dalam sebuah aksi di Jakarta (Foto: screenshot NETTV)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Ma'arif berharap pemerintah mau membuka pintu dialog. Slamet mendoakan hati Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terketuk, sehingga mau menggelar dialog terbuka dengan FPI.

"Mari doakan saja, semoga terbuka hatinya dan dapat hidayah," kata Slamet saat dihubungi wartawam, Rabu (7/8).

Baca Juga: SKT Dipersulit, FPI Tuding Presiden Jokowi Sengaja Pelan-Pelan Hancurkan Organisasinya

Ketua PA 212 Slamet Ma'arif bersama kuasa hukumnya saat mendatangi Mapolresta Solo (MP/Ismail)
Juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Ma'arif bersama kuasa hukumnya saat mendatangi Mapolresta Solo (MP/Ismail)

FPI diketahui ingin berdialog dengan pemerintah membahas ideologi Pancasila lantaran hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi massa FPI.

Di sisi lain, pemerintah menimbang-nimbang memberikan SKT karena muncul konsep Khilafah Nubuwwah dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FPI.

Baca Juga: Ini Penyebab Kemendagri Tidak Keluarkan SKT Ormas FPI

Keinginan dialog FPI tersebut telah direspons pemerintah melalui Moeldoko. Mantan Panglima TNI itu menegaskan pemerintah menutup pintu dialog dengan ormas besutan Rizieq Shihab itu.

Slamet mengaku heran dengan sikap pemerintah yang menolak dialog. Menurut dia, di era demokrasi jalur dialog ialah suatu hal yang diharuskan.

"Hari gini, di zaman keterbukaan, kok tutup pintu dialog, mau kembali ke orde otoriter? Makanya dialog, dong," tegas Slamet.

Baca Juga: Ada Aroma Politik di Perpanjangan Izin Ormas FPI

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)

Menurut Slamet dialog akan membuka pandangan pemerintah terhadap konsep Khilafah Nubuwwah. FPI akan menjelaskan bahwa konsep tersebut tidak bertentangan dengan ideologi negara Pancasila.

"Biar paham itu, bertentangan dengan Pancasila atau tidak. Jangan baca judulnya saja, tetapi baca isi bukunya baru ambil kesimpulan, itu namanya cerdas," tandasnya. (Pon)

#Slamet Maarif #Front Pembela Islam (FPI) #Jenderal TNI Moeldoko
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Wacana Pengadilan Rakyat, Moeldoko Ingatkan Jangan Pakai Cara Jalanan
Awalnya, seruan pembentukan pengadilan rakyat disampaikan sejumlah akademisi serta aktivis hukum dan demokrasi
Wisnu Cipto - Rabu, 13 Maret 2024
Wacana Pengadilan Rakyat, Moeldoko Ingatkan Jangan Pakai Cara Jalanan
Indonesia
Moeldoko Sebut Pemerintah Berhasil Tekan Angka Kematian Petugas Pemilu
Moeldoko juga mengapresiasi peran KPU
Angga Yudha Pratama - Rabu, 21 Februari 2024
Moeldoko Sebut Pemerintah Berhasil Tekan Angka Kematian Petugas Pemilu
Indonesia
Moeldoko Sebut Insentif Kendaraan Hybrid Tak Terlalu Penting
Pemerintah tengah menggodok peraturan yang dikabarkan akan segera disahkan, terkait insentif untuk kendaraan hybrid di Indonesia.
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Februari 2024
Moeldoko Sebut Insentif Kendaraan Hybrid Tak Terlalu Penting
Indonesia
Moeldoko Ungkap Alasan Perkembangan Motor Listrik Lebih Lambat Dibanding Mobil Listrik
Isu lain yang membuat pasar motor listrik loyo adalah waktu pengisian daya yang terbilang lama
Angga Yudha Pratama - Selasa, 20 Februari 2024
Moeldoko Ungkap Alasan Perkembangan Motor Listrik Lebih Lambat Dibanding Mobil Listrik
Indonesia
Moeldoko Curiga Ada Motif Politik Di Balik Pernyataan Agus Rahardjo
Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mencurigai adanya motif politik dibalik pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengenai intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mula Akmal - Rabu, 06 Desember 2023
Moeldoko Curiga Ada Motif Politik Di Balik Pernyataan Agus Rahardjo
Indonesia
Moeldoko Minta Aparat Penegak Hukum Ambil Langkah Tegas di Kasus Rocky Gerung
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun langsung 'pasang badan' melindungi Jokowi.
Mula Akmal - Kamis, 03 Agustus 2023
Moeldoko Minta Aparat Penegak Hukum Ambil Langkah Tegas di Kasus Rocky Gerung
Indonesia
SBY Ungkap Ada Tangan-tangan Politik yang Ingin Ganggu Demokrat
Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan kubu Moeldoko ke Mahkamah Agung (MA) terkait Partai Demokrat direspons Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ). SBY mengungkapkan tentang adanya telepon dari seseorang.
Mula Akmal - Senin, 29 Mei 2023
SBY Ungkap Ada Tangan-tangan Politik yang Ingin Ganggu Demokrat
Indonesia
Demokrat DKI Serahkan Surat Perlindungan Hukum ke PTUN Usai Moeldoko Ajukan PK
Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPD DKI Jakarta bersama sejumlah kader Demokrat telah mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menyerahkan surat permohonan Perlindungan Hukum dan Keadilan Kepada Ketua Mahkamah Agung RI.
Mula Akmal - Selasa, 04 April 2023
Demokrat DKI Serahkan Surat Perlindungan Hukum ke PTUN Usai Moeldoko Ajukan PK
Indonesia
Pemerintah Siapkan Subsidi untuk Beli Kendaraan Listrik
Penggunaan mobil listrik kini tengah digencarkan di tanah air. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui, pemerintah sedang menyusun skema-skema subsidi.
Mula Akmal - Minggu, 20 November 2022
Pemerintah Siapkan Subsidi untuk Beli Kendaraan Listrik
Indonesia
MA Tolak Kasasi Jaksa, 2 Polisi Terdakwa Kasus KM 50 Tetap Bebas
Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan di KM 50 tersebut.
Mula Akmal - Senin, 12 September 2022
MA Tolak Kasasi Jaksa, 2 Polisi Terdakwa Kasus KM 50 Tetap Bebas
Bagikan