Israel Berang atas Pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres Terkait Pendudukan Palestina

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 26 Oktober 2023
Israel Berang atas Pernyataan Sekjen PBB Antonio Guterres Terkait Pendudukan Palestina

Arsip foto - Sekjen PBB Antonio Guterres mendengarkan paparan saat KTT ASEAN-PBB di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (7/9/2023). (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/pras/aa.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Israel menyatakan bakal mempertimbangkan apakah akan menyetujui atau menolak semua permintaan visa masuk yang diajukan oleh pegawai Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Badan Penyiaran Israel menyatakan, sejak konflik Hamas-Israel mulai, permintaan dari staf PBB untuk masuk Gaza terus meningkat.

Namun kebijakan memberikan izin visa bisa menjadi berubah. Hal itu karena Israel marah terhadap ucapan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan sebelumnya pertemuan antara Utusan Khusus PBB untuk Timur Tengah Tor Wennesland dengan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian. Israel menganggap negatif permintaan visa oleh PBB itu.

Baca Juga:

103 Warga Palestina Tewas di Tepi Barat dalam Konflik dengan Israel

Namun hingga kini, Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai larangan pegawai PBB masuk Gaza. PBB sejauh ini belum menemukan hambatan dalam mendapatkan persetujuan visa.

Israel marah kepada Guterres setelah menyatakan serangan Hamas terhadap Israel terjadi bukan tanpa alasan, yakni akibat 56 tahun pendudukan wilayah Palestina oleh Israel.

"Mereka melihat tanah mereka terus-menerus dijarah oleh pemukiman dan kekerasan; perekonomian mereka terhambat; penduduknya mengungsi dan rumah mereka dirobohkan. Harapan mereka mengenai adanya solusi politik untuk penderitaan mereka sudah lenyap," kata Guterres, seperti dikutip Antara.

Baca Juga:

Wapres Sebut Serangan Israel Bukan Tindakan Bela Diri, tapi Genosida

Ucapan Guterres itu membuat Gilad Erdan, duta besar Israel di PBB, menyatakan negaranya akan memberi pelajaran kepada PBB.

"Akibat ucapan dia (Sekjen PBB), kami akan menolak mengeluarkan visa untuk wakil-wakil PBB," kata Erdan kepada Army Radio.

"Kami sudah menolak visa untuk Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Kemanusiaan Martin Griffiths," kata Erdan, seraya menambahkan "Saatnya memberi mereka pelajaran." (*)

Baca Juga:

DPR Dukung Two State Solution untuk Perdamaian Palestina-Israel

#PBB #Israel #Palestina
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Prabowo Gunakan Board of Peace Tekan Israel
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta pemerintah memanfaatkan posisi Indonesia di Board of Peace untuk menekan Israel menghentikan operasi militer di Gaza.
Wisnu Cipto - Kamis, 06 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Prabowo Gunakan Board of Peace Tekan Israel
Indonesia
Indonesia Kecam Serangan Terbaru Israel ke Gaza, Sebut Hambat Implementasi Kesepakatan Perdamaian
Pemerintah Indonesia mengecam serangan terbaru Israel ke Gaza dan menilai tindakan tersebut menghambat implementasi kesepakatan perdamaian.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Indonesia Kecam Serangan Terbaru Israel ke Gaza, Sebut Hambat Implementasi Kesepakatan Perdamaian
Indonesia
Menko Yusril Bantah Warga Palestina yang Dideportasi Ulama Gaza, Buka-bukaan Datangi MUI
Menko Hukum HAM Yusril Ihza Mahendra menegaskan Abdul Karim Raeq Miqdad bukan ulama Palestina atau aktivis Gaza. Ia akan menemui MUI untuk klarifikasi kasus deportasi.
Wisnu Cipto - Kamis, 23 Juli 2026
Menko Yusril Bantah Warga Palestina yang Dideportasi Ulama Gaza, Buka-bukaan Datangi MUI
Indonesia
MUI Khawatir Warga Palestina Dideportasi dari Indonesia Ujungnya Diserahkan ke Zionis Israel
MUI mengkhawatirkan deportasi warga Palestina Abdul Karim Raeq Miqdad dari Indonesia ke Siprus berujung penyerahan ke Israel. MUI menilai kasus ini bisa merusak reputasi Indonesia sebagai negara pendukung Palestina.
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Juli 2026
MUI Khawatir Warga Palestina Dideportasi dari Indonesia Ujungnya Diserahkan ke Zionis Israel
Indonesia
MUI Kritik Penangkapan dan Deportasi Miqdad dari RI, Reputasi Indonesia Pro-Palestina Taruhannya
MUI mengkritik penangkapan dan deportasi warga Palestina Abdul Karim Raeq Miqdad dari Indonesia ke Siprus. MUI menilai kasus ini bisa merusak reputasi Indonesia sebagai negara pendukung Palestina.
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Juli 2026
MUI Kritik Penangkapan dan Deportasi Miqdad dari RI, Reputasi Indonesia Pro-Palestina Taruhannya
Indonesia
Polri Tangkap Warga Palestina Atas Permintaan Siprus, MUI Bakal Surati Prabowo Minta Penjelasan
MUI akan melayangkan surat kepada Kapolri dan Presiden terkait penangkapan warga Palestina Abdul Karim Raeq Miqdad di Jakarta. MUI mengingatkan pemerintah agar hati-hati menangani kasus sensitif ini sesuai hukum nasional dan internasional.
Wisnu Cipto - Rabu, 22 Juli 2026
Polri Tangkap Warga Palestina Atas Permintaan Siprus, MUI Bakal Surati Prabowo Minta Penjelasan
Dunia
Langgar Gencatan Senjata, Israel Hancurkan Rumah-Rumah di Lebanon Selatan
Tentara Israel menghancurkan dan membakar rumah-rumah di Lebanon selatan, melanggar gencatan senjata yang berlaku sejak 2024 dan perjanjian kerangka kerja 2026.
Wisnu Cipto - Selasa, 14 Juli 2026
Langgar Gencatan Senjata, Israel Hancurkan Rumah-Rumah di Lebanon Selatan
Dunia
PBB Dituntut Ingatkan Negara Timur Tengah Berhenti Mengizinkan AS Melancarkan Serangan ke Wilayah Iran
Iran mengecam keras serangan AS yang dilakukan selama 22 jam terakhir, dan menggambarkan hal itu sebagai pelanggaran serius terhadap Piagam PBB dan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 13 Juli 2026
PBB Dituntut Ingatkan Negara Timur Tengah Berhenti Mengizinkan AS Melancarkan Serangan ke Wilayah Iran
Dunia
Harapan Baru untuk Kuba, PBB Sepakat Kaji Ulang Embargo AS Selama 66 Tahun
Majelis Umum PBB sepakat mengkaji ulang embargo ekonomi AS terhadap Kuba. 136 negara mendukung langkah ini, memberi harapan baru bagi Havana yang 66 tahun didera sanksi.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 Juli 2026
Harapan Baru untuk Kuba, PBB Sepakat Kaji Ulang Embargo AS Selama 66 Tahun
Dunia
Israel Bakal Bikin UU Melarang Azan, Negara OKI Mengutuk
RUU tersebut menandai eskalasi berbahaya dalam serangkaian undang-undang, keputusan, dan kebijakan Israel yang menargetkan kehadiran Palestina dan identitas Arab dan Islam.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
Israel Bakal Bikin UU Melarang Azan, Negara OKI Mengutuk
Bagikan