ISPPI Laporkan Tempo, Dewan Pers: Itu Gampang Mencari Kebenaran
Ketua Kelompok Kerja Pengaduan Dewan Pers, Leo Batubara. (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Ketua Kelompok Kerja Pengaduan Dewan Pers, Leo Batubara menyebut Dewan Pers mudah mencari kebenaran terkait konflik Ikatan Sarjana Dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) dengan Tempo. Hal itu karena keduannya berasal dari kelembagaan profesional.
"Karena yang bersengketa ini adalah dua lembaga profesional maka pengalaman Dewan Pers kalo yang profesional berkonflik dengan profesional gampang mencari kebenaran. Apakah ada pelanggaran atau tidak itu kira-kira," kata Leo di Gedung Dewa Pers Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).
Menurut Loe, apabila majalah tempo melakukan kesalahan dengan membuat berita tidak benar maka majalah Tempo wajib untuk memuat hak hak jawab atau minta maaf.
"Hanya hak jawab dan minta maaf itulah perubahan sistem kita. Jaman orba dulu maka sanksinya itu bredel, wartawan masuk penjara," ungkapnya.
Kata Leo, di jaman sekarang ini Indonesia sudah menganut negara demokrasi maka kalau dikritik tak ada masalah.
"Kalo sekarang dengan demokrasi kita pindah rumah. Dulu kita digunung sekarang di pantai. Kalo dipantai kita siap kena percikan air. Siap-siap dapat kritik. Jadi kritik itu dalam demokrasi di selesaikan dengan hak jawab. Sekarang di negara demokrasi kritik tidak masuk penjara kecuali yang kritik itu beritikad buruk," tandasnya. (Asp)
Baca juga berita terkait pelaporan ISPPI ke Dewan Pers atas pemberitaan Majalah Tempo dan Tempo.co di: Polemik Dirdik KPK Brigjen Aris Merembet Hingga Dewan Pers
Bagikan
Berita Terkait
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Kata Sekretaris Negara Soal Pencabutan Kartu Identitas Pers Istana Milik Jurnalis Karena Bertanya Soal Keracunan MBG
Dewan Pers, AJI, IJTI dan Iwakum Kecam Pencabutan Akses Liputan Karena Bertanya ke Prabowo Soal Keracunan MBG
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Dewan Pers: Judicial Review Pasal 8 UU Pers Langkah Tepat untuk Perjelas Perlindungan Wartawan
Dewan Pers Mau Berantas Media Pakai Nama Mirip Lembaga Negara
Fenomena Bendera Jolly Roger One Piece: Simbol Kritik Sosial Menjelang HUT RI