ISPPI Laporkan Tempo, Dewan Pers: Itu Gampang Mencari Kebenaran

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 20 September 2017
ISPPI Laporkan Tempo, Dewan Pers: Itu Gampang Mencari Kebenaran

Ketua Kelompok Kerja Pengaduan Dewan Pers, Leo Batubara. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Kelompok Kerja Pengaduan Dewan Pers, Leo Batubara menyebut Dewan Pers mudah mencari kebenaran terkait konflik Ikatan Sarjana Dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) dengan Tempo. Hal itu karena keduannya berasal dari kelembagaan profesional.

"Karena yang bersengketa ini adalah dua lembaga profesional maka pengalaman Dewan Pers kalo yang profesional berkonflik dengan profesional gampang mencari kebenaran. Apakah ada pelanggaran atau tidak itu kira-kira," kata Leo di Gedung Dewa Pers Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

Menurut Loe, apabila majalah tempo melakukan kesalahan dengan membuat berita tidak benar maka majalah Tempo wajib untuk memuat hak hak jawab atau minta maaf.

"Hanya hak jawab dan minta maaf itulah perubahan sistem kita. Jaman orba dulu maka sanksinya itu bredel, wartawan masuk penjara," ungkapnya.

Kata Leo, di jaman sekarang ini Indonesia sudah menganut negara demokrasi maka kalau dikritik tak ada masalah.

"Kalo sekarang dengan demokrasi kita pindah rumah. Dulu kita digunung sekarang di pantai. Kalo dipantai kita siap kena percikan air. Siap-siap dapat kritik. Jadi kritik itu dalam demokrasi di selesaikan dengan hak jawab. Sekarang di negara demokrasi kritik tidak masuk penjara kecuali yang kritik itu beritikad buruk," tandasnya. (Asp)

Baca juga berita terkait pelaporan ISPPI ke Dewan Pers atas pemberitaan Majalah Tempo dan Tempo.co di: Polemik Dirdik KPK Brigjen Aris Merembet Hingga Dewan Pers

#Dewan Pers #Tempo.co #Kritik Pedas
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Dewan Pers Minta Pemerintah Gunakan Jalur Diplomatik Bebaskan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Israel
Dewan Pers mendorong pemerintah untuk memakai jalur diplomasi demi membebaskan jurnalis dan warga sipil.
Dwi Astarini - Selasa, 19 Mei 2026
Dewan Pers Minta Pemerintah Gunakan Jalur Diplomatik Bebaskan Jurnalis Indonesia yang Ditangkap Israel
Berita Foto
Dewan Pers Serahkan Usulan Revisi UU Hak Cipta ke Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menerima surat usulan revisi Undang-Undang Hak Cipta dari Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat di Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 23 April 2026
Dewan Pers Serahkan Usulan Revisi UU Hak Cipta ke Menteri Hukum Supratman Andi Agtas
Indonesia
Amnesty International Kritik Pernyataan Prabowo soal ‘Menertibkan’ Pengkritik Pemerintah
Amnesty International mengkritik pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, mengenai pengamat yang tidak menyukai keberhasilan pemerintah.
Soffi Amira - Selasa, 17 Maret 2026
Amnesty International Kritik Pernyataan Prabowo soal ‘Menertibkan’ Pengkritik Pemerintah
Indonesia
Khalid Basalamah Soroti Kebiasaan Menghujat Pemerintah, Minta Masyarakat Lebih Adil
Ustaz Khalid Basalamah menyoroti masyarakat yang mudah menghujat kebijakan pemerintah. Ia pun meminta masyarakat jangan menilai sisi negatifnya saja.
Soffi Amira - Sabtu, 07 Maret 2026
Khalid Basalamah Soroti Kebiasaan Menghujat Pemerintah, Minta Masyarakat Lebih Adil
Indonesia
Dewan Pers Tegur Perusahaan AI soal Penggunaan Berita Tanpa Royalti
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menegaskan platform AI wajib membayar royalti jika menggunakan karya jurnalistik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 Februari 2026
Dewan Pers Tegur Perusahaan AI soal Penggunaan Berita Tanpa Royalti
Indonesia
Prabowo Klaim Aksi Demo Dikendalikan Asing, Sebut Punya Buktinya
Presiden RI, Prabowo Subianto mengklaim, bahwa aksi demo dikendalikan asing. Ia juga mengatakan, bahwa sudah memiliki buktinya.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Klaim Aksi Demo Dikendalikan Asing, Sebut Punya Buktinya
Indonesia
Tingkatkan Profesionalisme Jurnalis, LKBN Antara Gelar Pra-UKW
Uji Kompetensi Wartawan akan digelar pada 4-5 Februari 2026 untuk 30 jurnalis dari tiga jenis platform media, yang meliputi siber, foto, dan TV.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Tingkatkan Profesionalisme Jurnalis, LKBN Antara Gelar Pra-UKW
Indonesia
Dewan Pers Dukung Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan
Mendukung implementasi putusan MK yang memperkuat perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistiknya.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Dewan Pers Dukung Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan
Indonesia
Aparat Diminta Pahami Antara Kritik, Ujaran Kebencian dan Hoaks
Perbedaan antara opini tajam, ujaran kebencian, dan hoaks sering kabur, tetapi secara hukum dan etika publik, pembatasan merupakan hal yang penting.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 04 Januari 2026
Aparat Diminta Pahami Antara Kritik, Ujaran Kebencian dan Hoaks
Indonesia
Kemkomdigi Minta Publik Beri Masukan Soal Tugas Sekretariat Dewan Pers
Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers, Kemkomdigi sampai dengan tanggal 7 November 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Kemkomdigi Minta Publik Beri Masukan Soal Tugas Sekretariat Dewan Pers
Bagikan