ISPPI Laporkan Tempo, Dewan Pers: Itu Gampang Mencari Kebenaran

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Rabu, 20 September 2017
ISPPI Laporkan Tempo, Dewan Pers: Itu Gampang Mencari Kebenaran

Ketua Kelompok Kerja Pengaduan Dewan Pers, Leo Batubara. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Kelompok Kerja Pengaduan Dewan Pers, Leo Batubara menyebut Dewan Pers mudah mencari kebenaran terkait konflik Ikatan Sarjana Dan Profesi Perpolisian Indonesia (ISPPI) dengan Tempo. Hal itu karena keduannya berasal dari kelembagaan profesional.

"Karena yang bersengketa ini adalah dua lembaga profesional maka pengalaman Dewan Pers kalo yang profesional berkonflik dengan profesional gampang mencari kebenaran. Apakah ada pelanggaran atau tidak itu kira-kira," kata Leo di Gedung Dewa Pers Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (20/9).

Menurut Loe, apabila majalah tempo melakukan kesalahan dengan membuat berita tidak benar maka majalah Tempo wajib untuk memuat hak hak jawab atau minta maaf.

"Hanya hak jawab dan minta maaf itulah perubahan sistem kita. Jaman orba dulu maka sanksinya itu bredel, wartawan masuk penjara," ungkapnya.

Kata Leo, di jaman sekarang ini Indonesia sudah menganut negara demokrasi maka kalau dikritik tak ada masalah.

"Kalo sekarang dengan demokrasi kita pindah rumah. Dulu kita digunung sekarang di pantai. Kalo dipantai kita siap kena percikan air. Siap-siap dapat kritik. Jadi kritik itu dalam demokrasi di selesaikan dengan hak jawab. Sekarang di negara demokrasi kritik tidak masuk penjara kecuali yang kritik itu beritikad buruk," tandasnya. (Asp)

Baca juga berita terkait pelaporan ISPPI ke Dewan Pers atas pemberitaan Majalah Tempo dan Tempo.co di: Polemik Dirdik KPK Brigjen Aris Merembet Hingga Dewan Pers

#Dewan Pers #Tempo.co #Kritik Pedas
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Klaim Aksi Demo Dikendalikan Asing, Sebut Punya Buktinya
Presiden RI, Prabowo Subianto mengklaim, bahwa aksi demo dikendalikan asing. Ia juga mengatakan, bahwa sudah memiliki buktinya.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Prabowo Klaim Aksi Demo Dikendalikan Asing, Sebut Punya Buktinya
Indonesia
Tingkatkan Profesionalisme Jurnalis, LKBN Antara Gelar Pra-UKW
Uji Kompetensi Wartawan akan digelar pada 4-5 Februari 2026 untuk 30 jurnalis dari tiga jenis platform media, yang meliputi siber, foto, dan TV.
Dwi Astarini - Jumat, 30 Januari 2026
Tingkatkan Profesionalisme Jurnalis, LKBN Antara Gelar Pra-UKW
Indonesia
Dewan Pers Dukung Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan
Mendukung implementasi putusan MK yang memperkuat perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan kerja jurnalistiknya.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Dewan Pers Dukung Putusan MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan
Indonesia
Aparat Diminta Pahami Antara Kritik, Ujaran Kebencian dan Hoaks
Perbedaan antara opini tajam, ujaran kebencian, dan hoaks sering kabur, tetapi secara hukum dan etika publik, pembatasan merupakan hal yang penting.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 04 Januari 2026
Aparat Diminta Pahami Antara Kritik, Ujaran Kebencian dan Hoaks
Indonesia
Kemkomdigi Minta Publik Beri Masukan Soal Tugas Sekretariat Dewan Pers
Masyarakat dapat menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers, Kemkomdigi sampai dengan tanggal 7 November 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Kemkomdigi Minta Publik Beri Masukan Soal Tugas Sekretariat Dewan Pers
Indonesia
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Iwakum menilai keterangan DPR RI dan Dewan Pers dalam sidang uji materiil UU Pers di Mahkamah Konstitusi belum menjawab substansi persoalan perlindungan hukum bagi wartawan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Soeharto kini diusulkan jadi pahlawan nasional. Politisi PDIP mengatakan, bahwa aktivis 1998 bisa dianggap sebagai pengkhianat.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Berita Foto
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Suasana sidang uji materi terhadap Undang-Undang (UU) tentang Pers di Gedung MK, Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 21 Oktober 2025
Sidang Uji Materi UU Pers Hadirkan Dewan Pers, PWI dan AJI di Mahkamah Konstitusi
Indonesia
Kata Sekretaris Negara Soal Pencabutan Kartu Identitas Pers Istana Milik Jurnalis Karena Bertanya Soal Keracunan MBG
Pemimpin Redaksi CNN Indonesia TV, Titin Rosmasari, dalam pernyataan perusahaan di Jakarta hari ini, mengonfirmasi terjadinya pencabutan kartu identitas pers Istana atas nama jurnalis Diana Valencia.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 28 September 2025
Kata Sekretaris Negara Soal Pencabutan Kartu Identitas Pers Istana Milik Jurnalis Karena Bertanya Soal Keracunan MBG
Bagikan