Andika Pratama
MerahPutih.com - Pengamat Kepolisian Neta S Pane menilai, dua jabatan penting di Kementerian Hukum dan HAM yang kini dijabat jenderal Polisi tak tepat.
Menurut Neta, Inspektorat Jenderal Kemenkumhan Andap Budhi Revianto dan Dirjen Permasyarakatan (PAS) Reinhard Silitonga sama saja mengambil jatah karir birokrat sipil.
Baca Juga
Kapolri Beberkan Sejumlah Polwan yang Bakal Jabat Kepala Kepolisian
Neta berujar, hal ini akibat banyaknya jumlah jenderal di polri dan sengitnya persaingan antar "matahari" di polri, masing masing "pengikut" didorong untuk mendapatkan jenderal bintang tiga di luar polri.
"Akibatnya jumlah jenderal bintang tiga polri membludak lagi, dari yang semula sembilan, kini hampir 18 orang,"kata Neta kepada MerahPutih.com di Jakarta, Selasa (5/5).
Faktor lainnya adalah jumlah anggota polri membengkak luar biasa. Rekrutan Akpol yang tak terkendali membuat organisasi polri tambun.
"Jumlah pamen yang kian banyak kian mendesak ke atas. Semua pingin menjadi jenderal. Sementara jumlah jenderal yg sudah terlalu banyak membuat polri kebingungan untuk menempatkannya," terang Neta.
"Akibatnya polri melirik dan bermanuver ke luar institusi sehingga jenderal bisa ditempatkan di luar struktur, antara lain ke departemen dan lembaga sipil lainnya,"tambah Neta.
Ia melanjutkan, selama ini jenderal Polisi yang menempati jabatan di Kementerian tak ada yang menonjol prestasinya.
"Jenderal polisi di departemen selama ini tidak ada yg menonjol prestasinya. Mereka hanya ikut arus yang sudah mengalir di institusi tersebut," ungkap Neta yang juga Wartawan Senior ini.
Neta juga menyoroti sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan lebih pro terhadap Polisi ketimbang instansi lainnya. Terbukti dengan banyaknya kenaikan pangkat jenderal Polri ketika duduki jabatan sipil.
Padahal di era sebelum Jokowi menjadi presiden, perwira polri yang digeser ke departemen atau lembaga sipil lainnya, tidak mendapatkan kenaikan pangkat dan tidak menjadi Komjen.
"Tapi di era Jokowi ini jenderal jenderal polri tampak sangat dimanja," imbuh Neta.
Neta berujar, di era Jokowi jumlah jenderal polisi yang masuk ke departemen dan lembaga sipil hampir 20 orang. Sehingga hal ini menimbulkan tanda tanya publik, seakan Jokowi hendak membuat negara ini menjadi negara polisi.
Baca Juga
Mabes Polri Bantah Promosi Boy Rafli Sebagai Kepala BNPT Salahi Aturan
Presidium Indonesia Police Watch ini menyebut, sejak awal pencalonannya sebagai presiden, mantan wali kota solo ini lebih dekat dengan Polri ketimbang militer.
"Sehingga tak heran jika Jokowi terlihat memanjakan Polri dan memberi peluang yg sangat luas bagi jenderal jenderal polisi untuk menjabat di departemen maupun lembaga sipil lainnya," terang Neta. (Knu)
