Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp 66,1 Triliun untuk 2027, Siapkan Pengamanan Pemilu 2029

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juni 2026
Polri Ajukan Tambahan Anggaran Rp 66,1 Triliun untuk 2027, Siapkan Pengamanan Pemilu 2029

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo/ humas Polri

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 66,1 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Tambahan dana tersebut dibutuhkan untuk mendukung operasional kepolisian, modernisasi sarana dan prasarana, hingga persiapan pengamanan Pemilu 2029.

Usulan itu disampaikan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6).

Menurut Dedi, pagu indikatif Polri pada 2027 ditetapkan sebesar Rp118 triliun. Namun, angka tersebut baru mampu memenuhi sekitar 66,4 persen dari total kebutuhan ideal Polri yang setelah dilakukan penyesuaian mencapai Rp 184 triliun.

Masih terdapat kekurangan sebesar Rp 66,1 triliun yang telah diajukan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas,

Wakapolri, Dedi Prasetyo.

Rincian Tambahan Anggaran yang Diajukan

Dedi menjelaskan tambahan anggaran sebesar Rp 66,1 triliun tersebut akan dialokasikan ke tiga pos utama belanja.

Rinciannya meliputi:

  • Belanja pegawai: Rp 4,5 triliun
  • Belanja barang: Rp 20,9 triliun
  • Belanja modal: Rp 40,6 triliun

Belanja pegawai akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan kenaikan remunerasi, penyesuaian batas usia pensiun, serta penerimaan anggota Polri pada tahun 2027.

Baca juga:

UU Polri Disahkan, Wamenkum Beberkan Alasan Polisi Aktif Bisa Bertugas di Luar Struktur

Sementara itu, tambahan anggaran untuk belanja barang akan digunakan guna memperkuat berbagai kegiatan operasional kepolisian.

Beberapa program yang menjadi prioritas antara lain operasional Bhabinkamtibmas, peningkatan dukungan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta pelaksanaan berbagai operasi kepolisian.

Anggaran tersebut juga akan mendukung pelaksanaan Operasi Ketupat, Operasi Lilin, Operasi Damai Cartenz, hingga pengamanan berbagai kegiatan nasional maupun internasional.

Pengadaan Kendaraan Listrik dan Pembangunan Markas di Perbatasan

Untuk belanja modal, Polri memprioritaskan sejumlah program modernisasi sarana dan prasarana.

Di antaranya pengadaan kendaraan listrik untuk pelayanan masyarakat, kendaraan khusus Korps Brimob, pembangunan rumah dinas anggota Polri, serta pembangunan markas kepolisian di wilayah perbatasan.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kepolisian sekaligus penguatan infrastruktur keamanan nasional.

Baca juga:

DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif

Persiapan Pengamanan Pemilu 2029

Selain kebutuhan operasional harian, Polri juga mulai mempersiapkan kebutuhan pengamanan Pemilu 2029.

Persiapan tersebut meliputi pengadaan alat material khusus (almatsus) serta peningkatan fasilitas kepolisian yang akan digunakan dalam mendukung pengamanan tahapan pesta demokrasi nasional tersebut.

Fokus pada Digitalisasi dan Pemanfaatan AI

Dalam rapat kerja tersebut, Wakapolri juga memaparkan enam sasaran prioritas Polri pada 2027.

Prioritas tersebut mencakup peningkatan sinergi dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan, penguatan transparansi penanganan perkara, pengembangan layanan digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Polri menilai dukungan anggaran yang memadai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, yang pada akhirnya berperan sebagai fondasi bagi pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan agenda demokrasi di Indonesia. (Pon)

#Polri #Dedi Prasetyo #Wakapolri #Anggaran Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan