Andika Pratama
MerahPutih.com - Indonesia Police Watch (IPW) memberi apresiasi kepada Polri yang telah mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dalam kasus dugaan chat mesum antara Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab dengan wanita cantik Firza Husein.
Namun Ketua Presidium IPW Neta S Pane berharapkan Polri segera memburu dan menangkap para pelaku kasus dugaan video porno yang mirip dengan anggota DPR Fraksi Gerindra, Aryo Djojohadikusumo .
"Dalam kasus video porno itu alat buktinya sudah sangat jelas dan tidak ada alasan bagi Polri untuk tidak mengusutnya. Jika Polri mengaku tidak memiliki alat bukti dalam kasus itu, IPW siap memberikannya kepada Polri," Ujar Pane kepada MerahPutih.com, Minggu (17/6).
Menurut Pane, bila kasus dugaan kejahatan asusila ini tidak segera diusut, akan muncul kesan di publik bahwa Polri bersikap aneh, diskriminatif dan tidak transparan. Publik pun menilai sikap polisi cenderung aneh, tidak terbuka dan sangt tertutup. Sehingga menimbulkan berbagai spekulasi yang merugikan polri itu sendiri.
Sikap aneh polisi ini, lanjut Pane, ditandai dari kasus kerusuhan di Rutan Brimob, Depok, Jawa Barat dimana polri mengatakan tidak ada yang tewas. Padahal sejak tengah malam publik sudah mengetahui ada lima polisi yang tewas dibantai oleh teroris.
"Dan akhirnya Polri baru mengakui hal itu menjelang sore, setelah kematian itu terjadi 20 jam. Anehnya lagi sudah berminggu-minggu polri belum juga menjelaskan siapa pelaku pembantaian kelima polisi tersebut," jelaa Pane," tuturnya.
Sikap polri yang tertutup ini membuat kelima polisi yang dibantai teroris itu seperti mati konyol. Anggotanya sendiri tidak mereka bela, bagaimana polisi bisa membela masyarakat dan ini yang membuat polri terlihat aneh.
"Jadi jangan heran jika dalam kasus SP3 Rizieq polri pun sempat sangat tertutup. Sejak awal IPW yakin SP3 itu sudah dipegang rizieq Sebab tidak mungkin pengacaranya dan rizieq berani mengumumkan ke publik jika SP3 tersebut belum mereka pegang. Jika mereka berbohong tentunya mereka akan terkena sanksi hukum yakni mempermalukan institusi polri. Persoalannya kenapa polri menutupi hal ini. Itu tak lain karena polri merasa malu kepada publik," tuturnya. (Asp)
