IPW Apresiasi Anggota Polri yang Maju di Pilkada 2018

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 18 Oktober 2017
IPW Apresiasi Anggota Polri yang Maju di Pilkada 2018

Ilustrasi Pilkada Serentak. Foto: Ist

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Sejumlah jenderal polisi saat ini terlihat sudah sibuk ambil ancang ancang untuk mengikuti pilkada serentak 2018, baik untuk gubernur, walikota maupun bupati.

Sedikitnya ada delapan jenderal yang sudah melakukan pendekatan ke berbagai pihak untuk bisa masuk dalam bursa bakal calon. Namun sejauh ini para jenderal polisi itu belum mendapatkan partai politik sebagai "kendaraannya" untuk melaju di pilkada.

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, memperkirakan pada akhir tahun 2017 ini para jenderal polisi ini baru mau terbuka untuk melaju di pilkada, seiring sudah diraihnya partai yang mengusung mereka. Sepertinya di akhir tahun 2017 ini juga akan ada beberapa jenderal polisi yang akan pensiun dini.

Sebab undang undang mensyaratkan anggota polisi aktif harus pensiun dini jika ingin bertarung di pilkada. Memang tidak semua jenderal yang akan ikut di pilkada 2018 itu merupakan anggota polisi aktif. Sebagian di antaranya sudah pensiun.

Oleh karena itu, IPW memberi apresiasi pada anggota Polri yang hendak ikut bertarung di Pilkada. Hal ini perlu dilakukan karena membawa manfaat yang besar bagi institusi Polri. Setidaknya ada empat dampak positif bagi Polri jika anggotanya mengikuti pilkada.

Pertama, Polri bisa mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap institusi maupun anggotanya. Kedua, Polri bisa menilai sejauh mana konsep pembinaan dan pengkaderan kepemimpinannya bisa diserap anggotanya untuk kemudian diterapkan kepada masyarakat. Ketiga, dari ajang pilkada, Polri bisa mengukur tingkat profesionalisme dan keberhasilan konsep polisi sipil yang dibangunnya sejak pisah dari TNI.

Sedangkan, Keempat, jika para perwira Polri terpilih dalam pilkada dan tidak terlibat korupsi sepanjang masa jabatannya sebagai kepala daerah, publik akan melihat bahwa Polri benar benar sudah berubah dan makin mudah bagi Polri untuk meningkatkan citranya di masyarakat.

"Jadi, momentum pilkada tidak hanya penting bagi figur figur jenderal polisi yang ikut bertarung tapi juga merupakan hal penting bagi institusi kepolisian," kata Neta dalam rilisnya, Selasa (17/10).

Namun dari sejumlah pilkada yang akan ikuti jenderal polisi, IPW menilai hingga saat ini baru ada satu daerah yang terlihat paling berpeluang besar untuk dimenangkan jenderal polisi.

Sepertinya para jenderal polisi lainnya yang mengikuti pilkada perlu bekerja lebih keras lagi untuk meraih simpati masyarakat agar bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat dan memenangkan pikada 2018. (*)

#Indonesia Police Watch #IPW #Neta S Pane #Pilkada 2018
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
IPW Apresiasi Langkah Tegas TNI-Polri, Sebut Aspirasi Harus Dilakukan dengan Cara Damai
IPW mengapresiasi langkah tegas TNI-Polri. Masyarakat diminta untuk menyampaikan aspirasi dengan cara damai dan tidak merusak fasilitas umum.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
IPW Apresiasi Langkah Tegas TNI-Polri, Sebut Aspirasi Harus Dilakukan dengan Cara Damai
Indonesia
Mobil Brimob Pelindas Ojol Affan Kurniawan hingga Tewas Bergerak Ugal-ugalan dan ‘Tanpa Komando’, Pengamat: Ini Pidana Berat!
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai, pengejaran oleh rantis Brimob hingga melindas pengemudi ojek online adalah pelanggaran prosedur.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Agustus 2025
Mobil Brimob Pelindas Ojol Affan Kurniawan hingga Tewas Bergerak Ugal-ugalan dan ‘Tanpa Komando’, Pengamat: Ini Pidana Berat!
Indonesia
Desak Presiden Prabowo Cabut Perpres 66/2025, IPW: Bertentangan dengan Aturan dan Isi UUD 1945
Menurut Ketua IPW Sugen Teguh, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, Perpres adalah aturan yang berada di bawah UUD 45 dan UU sehingga Perpres harus mengacu pada Konstitusi atau UU sebagai alat kontrol atas kewenangan Presiden dalam membentuk Perpres.
Frengky Aruan - Senin, 26 Mei 2025
Desak Presiden Prabowo Cabut Perpres 66/2025, IPW: Bertentangan dengan Aturan dan Isi UUD 1945
Indonesia
Kasus Pagar Laut Mandek, Kejagung dan Polri Diminta Hilangkan Ego Sektoral
Menurut Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, publik menunggu bagaimana ending dari kasus pagar laut.
Frengky Aruan - Jumat, 25 April 2025
Kasus Pagar Laut Mandek, Kejagung dan Polri Diminta Hilangkan Ego Sektoral
Indonesia
Penetapan Tersangka Dirut Jak TV Dinilai Bertentangan dengan Kebebasan Pers
Pengamat kepolisian melihat penetapan tersangka terhadap jurnalis Jak TV adalah tindakan tak tepat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 April 2025
Penetapan Tersangka Dirut Jak TV Dinilai Bertentangan dengan Kebebasan Pers
Indonesia
Terkait Kasus Asusila dan Narkoba Eks Kapolres Ngada, IPW Beri Catatan untuk Polri
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menyoroti kasus dugaan asusila dan narkoba oleh mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja.
Frengky Aruan - Jumat, 14 Maret 2025
Terkait Kasus Asusila dan Narkoba Eks Kapolres Ngada, IPW Beri Catatan untuk Polri
Indonesia
Kasus Pemerasan Penonton DWP oleh Oknum Polisi Masuk Pidana Korupsi, Ada Potensi TPPU
Menurut pengamat, pemerasan dalam jabatan ini bisa didalami modus, motif serta aliran dana kepada pihak lain lewat proses pemeriksaan pidana
Frengky Aruan - Senin, 06 Januari 2025
Kasus Pemerasan Penonton DWP oleh Oknum Polisi Masuk Pidana Korupsi, Ada Potensi TPPU
Indonesia
IPW Duga Polisi Sudah Pegang Bukti Awal Keterlibatan Budi Arie
Budi Arie adalah Ketua Tim Pencegahan daripada Keppres Nomor 21
Angga Yudha Pratama - Jumat, 20 Desember 2024
IPW Duga Polisi Sudah Pegang Bukti Awal Keterlibatan Budi Arie
Indonesia
Kapolri Diminta Bentuk Timsus Selidiki Dugaan Perkara BBM Ilegal di NTT
Ipda Rudy Soik terlibat dalam pengungkapan kasus dugaan mafia BBM yang diduga melibatkan sejumlah pihak berpengaruh di NTT
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Oktober 2024
Kapolri Diminta Bentuk Timsus Selidiki Dugaan Perkara BBM Ilegal di NTT
Indonesia
IPW Desak Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi Pesawat MA60, Bisa Jadi Kado untuk Indonesia
Menurut IPW, kasus dugaan korupsi di tubuh Merpati Air ini layak ditindaklanjuti, sehingga citra Kejagung di mata masyarakat semakin positif.
Frengky Aruan - Jumat, 04 Oktober 2024
IPW Desak Kejagung Usut Tuntas Kasus Korupsi Pesawat MA60, Bisa Jadi Kado untuk Indonesia
Bagikan