Internet di Papua Dibatasi, Moeldoko: Prioritaskan Keamanan Nasional

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Kamis, 22 Agustus 2019
Internet di Papua Dibatasi, Moeldoko: Prioritaskan Keamanan Nasional

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Moeldoko memberikan keterangan pers (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa pembatasan internet di sejumlah wilayah Papua dan Papua Barat tidak akan mengganggu perkonomian dan aktivitas warga setempat.

Moeldoko meyebut, pembatasan internet di Papua dan Papua Barat yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika justru untuk menjaga keamanan. Sebab, sejak insiden rasisme terhadap mahasiswa Papua, banyak informasi hoaks yang bertebaran.

Baca Juga: Menkominfo: Akses Internet di Papua Diblokir Demi Keamanan Nasional

"Sepanjang itu untuk keamanan nasional, itu prioritas," kata Moeldoko kepada wartawan di kantirnya, Kamis (22/8).

Pemuda Papua melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, Kamis (22/8) (MP/Kanugraha)
Pemuda Papua melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara, Kamis (22/8) (MP/Kanugraha)

Oleh karena itu, ia meyakini masyarakat Papua tetap bisa beraktivitas seperti biasa. "Enggak (mengganggu), dulu kita enggak ada (internet) juga hidup kok," kata Moeldoko.

Saat ditanya kapan akses internet akan kembali normal di Papua, menurut Moeldoko, pemerintah akan melihat sampai situasinya stabil. Moeldoko menegaskan bahwa langkah pemblokiran data internet yang ditempuh otoritas itu tidak mungkin dilakukan tanpa adanya alasan.

"Sepanjang itu untuk keamanan nasional, itu (pemblokiran data internet) prioritas. Bukan mematikan tapi ada upaya untuk memperlambat," tegas Moeldoko.

Sebagai informasi, alasan Kominfo memblokir data internet di wilayah tersebut telah menempuh koordinasi dengan aparat hukum dan instansi terkait. Tujuannya untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua.

Baca Juga: Sejak Gus Dur Jadi Presiden, TNI Selalu Konsisten Dampingi Masyarakat Papua

Moeldoko mengaku belum mengetahui secara pasti sampai kapan pemblokiran tersebut dilakukan.

Awal pekan ini, Kominfo sempat melakukan throttling atau perlambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah di Papua di mana terjadi aksi massa pada Senin (19/8). Aksi itu terjadi di Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain.

"Pelambatan akses dilakukan secara bertahap sejak Senin (19/8) pukul 13.00 WIT," ujar Plt Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu dalam keterangan resmi. (Knu)

Baca Juga: Hina Papua, Cita Citata Dirisak

#Jenderal Moeldoko #Papua #Internet
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Aparat gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 meningkatkan langkah pengamanan dengan melaksanakan olah TKP lanjutan, patroli gabungan, serta razia di sejumlah titik
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 Desember 2025
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pengembangan tanaman berbasis komoditas di Papua.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Indonesia
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN untuk menambah hingga 2.500 SPPG yang menyasar 750 ribu penerima manfaat, diperkirakan mencapai Rp 25 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Indonesia
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pembangunan lumbung pangan di Papua. Hal itu menjadi pelajaran dari berbagai bencana alam yang melanda Indonesia.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Indonesia
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Presiden RI, Prabowo Subianto, menargetkan 2.500 SPPG di Papua bisa beroperasi penuh pada 17 Agustus 2026.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Indonesia
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, akan dikenakan sanksi tegas bagi rumah sakit yang diduga menolak pasien.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Indonesia
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Banyak mahasiswa asal Papua yang belajar di luar negeri belum menerima beasiswa dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan mengambil alih pembiayaan melalui LPDP.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Bagikan