Ini Kata Pengamat Terkait Perpecahan di Munas Golkar

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 27 November 2019
Ini Kata Pengamat Terkait Perpecahan di Munas Golkar

Pengamat politik dari UI Ade Reza Hariyadi. (ANTARA/Dea N. Zhafira)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia Ade Reza Hariyadi menilai, Partai Golkar justru rugi jika sampai mengalami perpecahan dalam musyawarah nasional (munas) yang digelar Desember mendatang.

"Golkar mesti berhati-hati dan belajar dari pengalaman masa lalu. Apalagi, Golkar akan menghadapi pilkada pada 2020 di 270 daerah," katanya, seperti dikutip Antara, Selasa (26/11).

Baca Juga:

Mangkir 4 Kali, KPK Siap Seret Legislator Golkar Melchias Mekeng

Reza menilai, perpecahan akan sangat merugikan kepentingan politik Golkar ke depan, termasuk dalam menghadapi pilkada serentak 2020.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto(MP/Ismail)
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto(MP/Ismail)

Menurut dia, dinamika yang terjadi sebenarnya lebih dikarenakan kepentingan untuk memperebutkan kekuasaan di internal partai.

Artinya, kata dia, sebetulnya tidak ada pandangan secara prinsip di antara kubu yang berdinamika dalam kaitan aspek ideologis dan relasi Golkar dengan pemerintahan.

"Jadi, alasan-alasan untuk melakukan pembelahan di tubuh Golkar menjadi tidak cukup rasional dan tidak cukup menguntungkan," ujarnya.

Persoalannya akan menjadi berbeda, lanjut dia, jika satu kubu mendukung pemerintah, sementara kubu lain memilih beroposisi sehingga terjadi pertentangan ideologis.

"Tetapi, ini kan tidak dalam posisi diametral. Baik Airlangga maupun Bambang Soesatyo kan tidak dalam posisi pro atau tidak dengan pemerintah," katanya.

Diakui Reza, riak-riak dan dinamika menjelang dan dalam perjalanan Munas Golkar pasti akan terjadi, apalagi untuk partai sebesar Golkar, sebagai peraih suara terbanyak kedua pada Pemilu 2019.

Baca Juga:

Mayoritas DPD Provinsi Diklaim Dukung Airlangga Kembali Jadi Ketum Golkar

Namun, kata dia, dinamika tersebut akan mudah diatasi dan tidak akan sampai pada perpecahan sepanjang tidak ada perbedaan fatsun politik secara ideologis.

Bambang Soesatyo di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat, Rabu, (25/9). Foto: MP/Kanu
Bambang Soesatyo di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat, Rabu, (25/9). Foto: MP/Kanu

"Ya, kalau memang ada 'gentlement agreement' mestinya ditaati. Kalau tidak ada, ya, jalankan sesuai aturan main partai yang mampu mengakomodasi semua kepentingan," kata Reza.

Partai Golkar akan melaksanakan munas pada 4-6 Desember 2019 yang salah satu agendanya adalah pemilihan Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024.

Setidaknya ada lima nama yang akan bersaing sebagai calon ketua umum, yakni Airlangga Hartarto sebagai petahana, Bambang Soesatyo, Ridwan Hisjam dan Indra Bambang Utoyo, serta Agun Gunandjar Sudarsa. (*)

Baca Juga:

Hampir 400 DPD Diklaim Dukung Bamsoet Jadi Ketum Golkar

#Golkar #Munas Golkar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Sarmuji Dari Pengurus Koperasi Mahasiswa Menjadi Menteri Perindustrian
Karier politiknya kemudian berlanjut di parlemen yang terpilih menjadi anggota DPR RI di tahun 2014,
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sarmuji Dari Pengurus Koperasi Mahasiswa Menjadi Menteri Perindustrian
Indonesia
Petinggi Golkar Di Kabinet ; Bahlil Jadi Menko, Sarmuji Jadi Memperin
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M Sarmuji juga merapat ke Istana jelang pelantikan tersebut. Dia mengaku mendapat tugas untuk membantu Presiden Prabowo di bidang perindustrian.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Petinggi Golkar Di Kabinet ; Bahlil Jadi Menko, Sarmuji Jadi Memperin
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Nusron Wahid Mundur dari Kepengurusan Partai, Golkar: Fokus ke Hal Lain
Nusron disebut mundur dari pengurus Golkar sejak enam bulan silam.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
Nusron Wahid Mundur dari Kepengurusan Partai, Golkar: Fokus ke Hal Lain
Indonesia
Golkar Pastikan Bahlil Tak Nyapres 2029, Mau Maju Jadi Caleg dari Papua
Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan Bahlil akan maju sebagai calon anggota legislatif (caleg).
Yusuf Abdillah - Minggu, 20 September 2026
Golkar Pastikan Bahlil Tak Nyapres 2029, Mau Maju Jadi Caleg dari Papua
Indonesia
Baru Dibuka ke Publik, Nusron Wahid Ternyata Sudah Mundur dari DPP Golkar
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ternyata telah mengundurkan diri dari kepengurusan DPP Partai Golkar sejak beberapa bulan lalu. Cek penjelasan resminya!
Wisnu Cipto - Sabtu, 19 September 2026
Baru Dibuka ke Publik, Nusron Wahid Ternyata Sudah Mundur dari DPP Golkar
Indonesia
Waketum Golkar Sebut AHY Kasih Sinyal Kuat Siap Jadi Penantang di Pilpres 2029
Sinyal tersebut muncul ketika kondisi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan.
Dwi Astarini - Senin, 07 September 2026
Waketum Golkar Sebut AHY Kasih Sinyal Kuat Siap Jadi Penantang di Pilpres 2029
Indonesia
DPR Harap Final Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Panen Rezeki bagi UMKM Tanah Air
Pemda dan pelaku UMKM terus bersinergi untuk memanfaatkan animo masyarakat yang tinggi menjelang final Piala Dunia 2026.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Harap Final Piala Dunia 2026 Jadi Momentum Panen Rezeki bagi UMKM Tanah Air
Indonesia
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru?
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Diserang Soal Posisi Abu-Abu, Politus PDIP Ingatkan Golkar Atasi Pemadaman Listrik di Berbagai Daerah.
Indonesia
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Sarmuji mengaku belum memahami apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang tersebut. Dia menyerahkan penilaian kepada publik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
PDIP Sebut Bukan Oposisi Tapi Penyeimbang, Partai Golkar Ngaku Tidak Memahami
Bagikan