Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab mengatakan alasan polisi paling banyak dilaporkan karena terkait proses hukum yang dinilai tidak sesuai prosedur. Serta adanya masyarakat pencari peadilan yang merasa laporannya belum ditindaklanjuti polisi.
"Kalau kepolisian yang paling banyak diadukan masalah pelayanan polisi terhadap orang yang melapor ke polisi misalnya terlambat ditangani. Belakangan kami dari Komnas mendatangi banyak Polda untuk menangani itu tujuannya agar polisi menindaklanjuti," kata Amir kepada wartawan di Jakarta, Selasa (16/7).
Baca Juga: Amnesty International Temukan Dugaan Pelanggaran HAM di Aksi 21-22 Mei
Amir mengimbau polisi untuk memperhatikan HAM dalam persoalan pembebasan lahan. Pengambil kebijakan haru hati-hati agar tidak menjadi masalah baru.
"Kalau bagi saya, Undang-Undang tentang hak asasi manusia itu mengikat seluruh instansi kenegaraan dan dia harus jadi perhatian. Itu tidak bisa diterobos begitu saja. Setiap pengambil kebijakan yang bersangkutan dengan kebijakan publik, harus berhati-hati supaya tidak menjadi masalah-masalah baru dalam konteks HAM," sambungnya.
Sepanjang catur wulan l Tahun 2019, ada beberapa isu atau tipologi kasus yang menonjol dan mendapatkan perhatian Komnas HAM. Yang pertama adalah pelaksanaan tupoksi kepolisian terkait proses hukum yang tidak prosedural.
“Kami melihat di antaranya dugaan penggunaan tindak kekerasan, dan lambatnya penanganan laporan polisi (LP),” katanya.
Menurut analisisnya kondisi tersebut di atas disebabkan antara lain karena kurangnya pemahaman aparat kepolisian tentang prinsip-prinsip HAM, khususnya di tingkat polsek dan polres.
Penyebab lainnya adalah pengawasan dan penindakan internal yang tidak tegas. Tipologi kasus kedua yang mendapat sorotan Komnas HAM adalah korporasi, yakni terkait dengan kegiatan operasional perusahaan dan kepatuhan perusahaan atas regulasi, khususnya, penghormatan terhadap nilai-nilai HAM. “Isu yang mengemuka adalah dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup,” ujar dia.
Selanjutnya, tipologi kasus yang ketiga adalah kewenangan pemerintah daerah, yaitu terkait dengan kewenangan pemda dalam perlindungan dan pengormatan HAM. Isu yang mengemuka menyangkut peran serta pemda dalam pencegahan kasus-kasus intoleransi/ekstremisme dan pengawasan terhadap pemberian izin.
“Tipologi kasus yang keempat adalah agraria. Isu yang mengemuka tentang sengketa kepemilikan lahan baik antara individu/masyarakat dengan perusahaan yang sering kali berujung pada kriminalisasi warga, penerbitan izin HGU, pembangunan infrastruktur maupun sengketa aset BMN. Sebaran aduan terjadi hampir seluruh Indonesia,” kata dia.
Baca Juga: Polri Lempar Bola Panas Ekspos Rusuh 22 Mei ke Komnas HAM & Ombudsman
Amiruddin menuturkan, pada catur wulan II Tahun 2019, persoalan-persoalan HAM yang dilaporkan masyarakat kepada instansinya tidak jauh berbeda dengan persoalan yang muncul di catur wulan I Tahun 2019.
Komnas HAM memprediksi akan terus menerima pengaduan masyarakat tentang dugaan penggunaan tindak kekerasan dan juga pelayanan publik oleh pihak kepolisian.
“Persoalan kepatuhan perusahaan dalam pemenuhan dan perlindungan HAM dalam kegiatan operasionalnya diprediksi juga masih akan tetap marak dilaporkan kepada Komnas HAM RI, khususnya terkait dengan isu dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta ketenagakerjaan,” ujar Amiruddin.
Baca Juga: Usut Kematian Korban Kerusuhan 21-22 Mei, LPSK: Komnas HAM Dapat Bentuk TPF
Selain itu, proses-proses pemantauan maupun mediasi yang dilakukan Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM juga mendorong adanya peran serta dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah. Termasuk di dalamnya institusi Kepolisian untuk melakukan upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dan tetap memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dalam setiap tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan.
Hal tersebut sejalan dengan mandat Komnas HAM di dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. “Ini juga sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)," ungkap dia. (Knu)
