Indonesia Tourism Board, Strategi Mewujudkan Indonesia sebagai Destinasi Wisata Unggulan ASEAN

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 14 Maret 2025
Indonesia Tourism Board, Strategi Mewujudkan Indonesia sebagai Destinasi Wisata Unggulan ASEAN

Ilustrasi: Suasana alun-alun Kota Tua, Jakarta Barat yang dipadati oleh pengunjung pada H+1 Lebaran 2024, Kamis (11/4/2024). (ANTARA/Farhan Arda Nugraha)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mendorong pemerintah membentuk Indonesia Tourism Board guna mengoptimalkan potensi daya tarik wisata dalam negeri.

“Saya berharap Indonesia Tourism Board benar-benar mampu menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan di ASEAN,” ujar Novita dalam Rapat Panitia Kerja Komisi VII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3).

Rapat Panja tersebut membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan).

Baca juga:

Marak Pungli di Tempat Wisata, Kementerian Pariwisata Bikin Pokja Penanggulangan

Novita mencontohkan keberhasilan Malaysia Tourism Promotion Board (MPTB) dalam mengembangkan wisata kesehatan, dan berharap Indonesia Tourism Board dapat mengikuti jejak tersebut.

Ia mengutip data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang menunjukkan bahwa 88 persen wisatawan memilih layanan kesehatan di luar negeri karena lebih memuaskan, 68 persen karena peralatan medisnya lebih lengkap, dan 66 persen karena negara-negara tersebut telah menyiapkan paket wisata medis yang terintegrasi dengan baik.

Oleh karena itu, Novita menekankan pentingnya Indonesia Tourism Board untuk menangkap peluang ini dengan menghadirkan kebijakan strategis yang menghubungkan sektor pariwisata, layanan kesehatan, dan layanan berkualitas lainnya.

Baca juga:

Ombudsman Mulai Telisik Dugaan Maladministrasi Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan

"Daya tarik medical tourism (wisata kesehatan) ini tidak boleh kita lewatkan. Jika kita bisa mengintegrasikan layanan kesehatan serta layanan lainnya dengan sektor pariwisata, maka Indonesia berpotensi besar menjadi destinasi wisata unggulan di ASEAN," ujar anggota komisi yang membidangi pariwisata tersebut.

Novita juga menyoroti perlunya RUU Kepariwisataan untuk menghadirkan paradigma baru dalam sektor pariwisata yang sesuai dengan tren pariwisata global yang terus berkembang dan didorong oleh beragam motivasi wisatawan.

#Pariwisata Indonesia #DPR RI #Duta Pariwisata
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
2 perusahaan penyedia layanan haji (syarikah) yang ditunjuk yakni Rakeen Mashariq Al Mutayizah Company for Pilgrim Service dan Albait Guest.
Frengky Aruan - Sabtu, 01 November 2025
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
Indonesia
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
Anggota Komisi XIII DPR, Ratna Juwita Sari, meminta pemerintah untuk memperkuat pengendalian polusi.
Soffi Amira - Jumat, 31 Oktober 2025
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
Indonesia
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Perusahaan besar dengan omzet miliaran rupiah semestinya mampu memberi upah lebih baik.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Indonesia
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menerima kunjungan tokoh ulama Abu Bakar Ba'asyir, Kamis (30/10).
Soffi Amira - Kamis, 30 Oktober 2025
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
Indonesia
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Keputusan itu diambil lewat rapat internal tertutup, Rabu (29/10).
Dwi Astarini - Kamis, 30 Oktober 2025
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Indonesia
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Iwakum menilai keterangan DPR RI dan Dewan Pers dalam sidang uji materiil UU Pers di Mahkamah Konstitusi belum menjawab substansi persoalan perlindungan hukum bagi wartawan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
Indonesia
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
Sidang awal ini digelar pada masa reses DPR untuk memastikan proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai jadwal dan tidak tertunda.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Komisi VIII meminta pemerintah memastikan dua syarikah penyedia layanan haji yang ditunjuk memperbaiki kinerja dan menyerahkan seluruh dokumen kontraktual
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
Indonesia
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
UU ASN membagi ASN menjadi PNS dan PPPK
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
Bagikan