Indonesia Tidak Masuk 10 Kota Wisata Terbaik, DPR: Momen untuk Berbenah

MerahPutih.com - Perusahaan riset pasar global Euromonitor International merilis 10 kota teratas terbaik di dunia berdasarkan kedatangan wisatawan. Bangkok, Thailand memuncaki peringkat pertama sebagai juara dunia kota pariwisata terbaik dunia.

“Ini adalah momen bagi seluruh pemangku kebijakan pariwisata berbenah, khususnya Kementerian Pariwisata,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim, Selasa (10/12).

Diketahui berdasarkan riset Euromonitor Internasional Bangkok paling banyak dikunjungi wisatawan dengan tingkat kunjungan 32,4 juta wisatawan. Menyusul Istanbul 23 juta wisatawan, London 21,7 juta wisatawan, Hongkong 20,5 juta wisatawan, Mekkah 19,3 juta wisatawan, Antalya 19,3 juta wisatawan, Dubai 18,2 juta wisatawan, dan Makau 18 juta wisatawan.

Baca juga:

Airbnb dan UNESCO Luncurkan Program Duta Budaya, Promosikan Pariwisata yang Bertanggung Jawab

Indonesia bahkan harus kalah dengan Malaysia, negara serumpun yang menduduki peringkat ke 10 sebagai kota Pariwisata di dunia Chusnunia menilai Thailand mempunyai kebijakan bebas visa yang menjadi kunci negara Gajah Putih tersebut menarik banyak wisatawan. Setidaknya ada 64 negara yang mendapatkan akses bebas visa.

"Thailand, Bangkok tentunya bisa mendatangkan wisatawan mancanegara hingga 1 juta per bulan bukan tanpa sebab. Kebijakan Thailand yang memberikan akses bebas visa untuk kunjungan pendek kepada warga negara dari 64 negara menjadi salah satu faktor utama yang menjadikan negara ini sangat diminati oleh wisatawan,” ungkapnya.

Meski begitu Chusnunia juga turut mengapresiasi pemerintah yang telah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan (Perpres 95/2024).

Dalam Perpres tersebut disebutkan Indonesia Resiprokal (timbal-balik) bebas visa kunjungan diberlakukan bagi 13 negara.

Baca juga:

Bus Pariwisata Pembawa Anak TK Terbakar di Tol Wiyoto Wiyono

Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, perpres tersebut menjadi harapan besar bagi iklim investasi di Indonesia.

"Namun, kebijakan ini perlu kita lihat progresnya apa yang menjadi evaluasi? Jika berhasil tentunya kita perlu memikirkan apakah akan ada negara tambahan yang dapat menikmati kebijakan ini,” tambahnya.

Ia juga mengkritisi kondisi anggaran Kementerian Pariwisata yang terbatas. Menurutnya dengan keterbatasan tersebut akan sulit mengejar target devisa pada tahun 2024.

"Anggaran Kemenpar sangat kecil, bagaimana bisa kerja maksimal dengan target devisa sebesar Rp 30 triliun dan juga target wisatawan 7,4 juta orang pada tahun ini. Kita tentu harus berbenah memikirkan solusi terbaik untuk pariwisata Indonesia,” tegasnya. (Pon)